Kemensos Pastikan 8 Titik Sekolah Rakyat Permanen Masuk Tahap Konstruksi
Latest Program – Pembangunan delapan Sekolah Rakyat tambahan berupa bangunan permanen akan dimulai segera. Kepastian tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang dikenal sebagai Gus Ipul, saat menerima audiensi dari perwakilan 8 pemerintah daerah di kantor Kemensos, Kamis (18/5/2026). Proyek ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu di berbagai wilayah Indonesia.
Penyelesaian proses penyediaan lahan menjadi faktor penting yang mendukung mulainya konstruksi Sekolah Rakyat. Proses ini telah selesai di Kabupaten Tanggamus, Tangerang, Toba, Kudus, Malaka, Nias Selatan, Kolaka Utara, dan Mimika. Dengan lahan yang siap, Kemensos menggarisbawahi bahwa program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang berlangsung secara terpadu sejak awal hingga tahap pengawasan.
“Tanah disediakan oleh kabupaten/kota atau provinsi. Pembangunan Sekolah Rakyat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepala sekolah dipilih berdasarkan usulan dari kepala daerah. Proses ini merupakan kolaborasi antara Kemensos dan pihak setempat, mulai dari penyediaan lahan hingga pengawasan kegiatan,” ujar Gus Ipul.
Persiapan Lahan di Kabupaten Tanggamus
Bupati Tanggamus, Saleh Asnawi, menyatakan bahwa wilayahnya telah menyiapkan lahan permanen untuk Sekolah Rakyat. Hal ini menjadi bagian dari persyaratan untuk memasuki fase konstruksi. “Kami telah menyiapkan lahan yang siap digunakan, bahkan untuk Sekolah Garuda. Prinsipnya, lahan untuk pendidikan di daerah kami sudah memenuhi standar,” tambahnya.
Proses di Kabupaten Toba
Bupati Toba, Effendi S. P. Napitupulu, menjelaskan bahwa lahan untuk Sekolah Rakyat sudah dipetakan, meskipun ada tahapan lanjutan yang masih menyesuaikan kondisi di lapangan. “Kami telah melakukan pengukuran kesiapan lahan, namun bencana alam di wilayah kami membuat proses penyelesaian ditunda sementara oleh Kementerian PUPR,” katanya.
Kabupaten Mimika dan Lahan Hibah
Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengungkapkan bahwa lahan yang disiapkan telah memenuhi kriteria teknis dan siap diproses lebih lanjut. “Kami telah menyiapkan sekitar 8 hektare lahan yang datar dan tidak ada hambatan. Saat ini hanya menunggu pihak PU melakukan peninjauan,” ujarnya.
Kerja Sama di Kabupaten Kudus
Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, menegaskan bahwa penyediaan lahan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor. “Lahan untuk Sekolah Rakyat permanen kami siapkan dengan bantuan Perhutani dan Brigif. Luas area mencapai sekitar 10 hektare,” tambahnya.
Dalam arahannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program afirmasi yang ditujukan kepada masyarakat miskin ekstrem. Pemerintah daerah bertugas menjangkau masyarakat yang membutuhkan, sementara Kemensos menjadi penjamin pendanaan dan pengawasan. “Program ini memang untuk mereka yang paling miskin. Presiden meminta agar tidak ada KKN, suap, atau titipan. Ini harus benar-benar melayani kebutuhan warga,” ucapnya.
Penerimaan siswa di Sekolah Rakyat dilakukan melalui mekanisme penjangkauan, bukan pendaftaran terbuka. “Di sini tidak ada proses pendaftaran secara umum. Calon siswa dijaring dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota, lalu kami terima,” jelas Gus Ipul. Ia menekankan bahwa program ini bersifat inklusif dan terpadu, sehingga memastikan keluarga prasejahtera mendapat layanan pendidikan yang optimal.
Progres Fisik 93 Sekolah Rakyat
Gus Ipul menyampaikan bahwa hampir 93 titik Sekolah Rakyat permanen telah mencapai tahap akhir pembangunan fisik. Hal ini membuka peluang untuk menampung lebih banyak siswa di daerah-daerah yang tergolong miskin. “Kami yakin proyek ini akan berdampak signifikan. Dengan bangunan permanen, kualitas pendidikan bisa lebih terjamin,” katanya.
Menurut data terbaru, Sekolah Rakyat dikelola oleh pemerintah daerah secara aktif, dengan kemampuan menjaring calon siswa melalui pengawasan yang ketat. Proses ini dimulai dari identifikasi kebutuhan, hingga seleksi dan penerimaan siswa yang dilakukan secara berkala. “Program ini adalah solusi untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, terutama di wilayah yang kurang memiliki infrastruktur,” terang Gus Ipul.
Kemensos juga mengingatkan agar penerimaan siswa tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kepentingan pribadi atau politik. “Kami memastikan bahwa setiap siswa yang masuk merupakan representasi dari kebutuhan masyarakat sebenarnya,” imbuhnya. Hal ini menjadi prinsip utama dalam mengoperasikan Sekolah Rakyat, sehingga menghindari kesenjangan dan penyelewengan.
Target dan Tantangan Pembangunan
Pembangunan Sekolah Rakyat di 8 titik tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjangkau masyarakat yang sulit mendapatkan akses pendidikan. Meski demikian, beberapa daerah masih menghadapi tantangan dalam mengakses dana dan persyaratan teknis. “Dalam beberapa wilayah, proses pengukuran kesiapan lahan masih memerlukan waktu lebih lama karena kondisi alam yang tidak stabil,” kata Gus Ipul.
Dengan dukungan dari berbagai instansi dan pihak terkait, Kemensos optimis bahwa program ini akan mencapai tujuannya. “Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial. Tanpa kerja sama yang baik, program ini tidak akan berjalan lancar,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi juga menjadi pusat peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat
