Jangan Tunggu Rakyat Menjerit! Guru Besar UMY Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Energi Nasional
Latest Program – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax yang terjadi pada 12 Juni 2026 memicu kekhawatiran besar di kalangan masyarakat, terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah. Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Zuly Qodir mengingatkan pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan energi nasional, karena keputusan ini berpotensi memperparah tekanan ekonomi rakyat dan mengganggu stabilitas harga kebutuhan pokok.
Menurut Zuly, lonjakan harga BBM tidak hanya mengurangi daya beli masyarakat tetapi juga berdampak signifikan pada sektor logistik dan distribusi. Hal ini bisa mempercepat inflasi, terutama bagi kelompok yang paling rentan. Dalam sebuah pernyataan, ia menegaskan bahwa pemerintah perlu mengkaji kembali mekanisme subsidi BBM, terutama untuk jenis non-industri, agar mampu melindungi kebutuhan sehari-hari warga.
“Perlu ada revisi menyeluruh terhadap subsidi BBM non-industri. Tujuannya adalah memastikan bahwa masyarakat yang sehari-hari bergantung pada kendaraan bermotor tetap bisa mendapatkan energi dengan biaya terjangkau,” ujar Zuly, Jumat (12/6/2026).
Dalam kritiknya, Zuly menyoroti bahwa subsidi seharusnya diberikan secara prioritas kepada kelompok yang paling terdampak, seperti pengguna sepeda motor dan kendaraan pribadi non-mewah. Ia juga memperingatkan bahwa jika harga Pertalite ikut naik, beban ekonomi masyarakat akan semakin berat. Menurutnya, meskipun kenaikan harga Pertamax dipicu oleh kondisi pasar global, dampak langsungnya tetap dirasakan oleh rakyat biasa.
Zuly mempertanyakan strategi komunikasi pemerintah terkait kebijakan harga BBM. Ia menilai transparansi informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. “Jika masyarakat merasa fakta lapangan berbeda dengan narasi resmi, kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah akan tergerus. Komunikasi yang jujur dan menyentuh kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Mahasiswa dari Jakarta Selatan menggelar aksi unjuk kekuatan sebagai respons atas kenaikan harga BBM. Mereka menuntut pemerintah untuk mencopot Menteri Keuangan dan menolak peningkatan biaya bahan bakar. Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dan tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat.
Dalam analisisnya, Zuly menyebut bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi tidak bisa dipisahkan dari tekanan harga minyak dunia dan gangguan distribusi energi global. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap memiliki ruang untuk mengurangi dampaknya melalui kebijakan yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat. “Kebijakan subsidi harus disesuaikan dengan realitas ekonomi masyarakat, bukan hanya berdasarkan asumsi atau tekanan pasar internasional,” paparnya.
Menurut Zuly, kebijakan energi nasional perlu direvisi agar tidak menimbulkan ketimpangan. Ia menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antara lembaga keuangan, sektor logistik, dan pemerintah daerah. “Kenaikan harga bahan bakar minyak harus diiringi dengan langkah konkret untuk membantu masyarakat yang terpinggirkan, seperti program bantuan sosial yang lebih luas dan terukur,” jelasnya.
Di sisi lain, Zuly mengkritik kebijakan subsidi BBM yang dinilainya tidak efektif dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Ia menyoroti bahwa subsidi yang terlewatkan pada sektor non-industri justru memberatkan masyarakat ekonomi menengah. “Kita perlu mengukur sejauh mana subsidi benar-benar mampu mengurangi beban hidup rakyat, dan memastikan kebijakan ini tidak hanya memperbesar kesenjangan antara kelas atas dan bawah,” katanya.
Kebijakan energi nasional juga dianggap Zuly sebagai faktor penting dalam menciptakan kestabilan ekonomi. Ia menyarankan bahwa pemerintah harus lebih proaktif dalam menjelaskan alasan pengenaan harga BBM, termasuk dampaknya terhadap sektor-sektor vital seperti transportasi dan logistik. “Jika pemerintah tidak menjelaskan secara jelas, masyarakat akan merasa kehilangan kepercayaan, yang bisa memicu protes lebih besar,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Zuly menegaskan bahwa evaluasi kebijakan energi nasional adalah langkah penting untuk mencegah gejolak harga energi berujung pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap pemerintah tidak hanya merespons ketika rakyat menjerit, tetapi juga memahami risiko sebelum kebijakan diimplementasikan. “Kita harus memikirkan solusi jangka panjang, bukan hanya penyesuaian harga yang terkesan mendadak,” pungkasnya.
Dengan kenaikan harga Pertamax, Zuly meminta pemerintah untuk segera mencari alternatif subsidi yang lebih tepat sasaran. Ia menilai bahwa pengalihan subsidi ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti transportasi umum dan kebutuhan sehari-hari, akan lebih efektif dalam mengurangi tekanan pada masyarakat. Selain itu, ia juga mengingatkan perlunya kebijakan energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, agar tidak menimbulkan krisis di masa depan.
Aksi mahasiswa Jaksel menjadi bukti bahwa ketidakpuasan terhadap kebijakan BBM sudah terasa di kalangan publik. Zuly menilai bahwa ini adalah tanda kebutuhan masyarakat untuk diberi ruang dalam mengambil keputusan energi. “Rakyat harus diberi kesempatan untuk menyuarakan keinginan mereka, bukan hanya diam menghadapi kenaikan harga yang terus-menerus,” katanya.
Sebagai akibat dari kebijakan energi yang dianggap tidak transparan, Zuly mengingatkan bahwa pemerintah perlu mengedepankan kejujuran dalam berkomunikasi. Ia menilai bahwa informasi yang jelas dan mengakui dampak kebijakan harga BBM akan membantu menjaga stabilitas sosial. “Masyarakat perlu tahu mengapa harga BBM naik, dan bagaimana kebijakan ini dirancang untuk meminimalkan risiko sosial,” ujarnya.
Kebijakan energi nasional yang belum disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat menjadi sumber utama kekhawatiran Zuly. Ia menekankan bahwa pemerintah harus mampu menyelaraskan kebijakan harga BBM dengan kebutuhan sehari-hari rakyat. “Jika tidak, kebijakan ini bisa menjadi akar dari ketidakpuasan yang terus-menerus,” tambahnya.
