Latest Program: ICW Temukan Rente Rp5,54 Triliun Mobil KDKMP
Pondokkebaikan.com – Indonesian Corruption Watch (ICW) telah mengidentifikasi dugaan praktik perburuan rente yang mencapai angka Rp5,54 triliun dalam proyek pengadaan kendaraan bermotor untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Investigasi ini menyoroti PT Agrinas Pangan Nusantara (APN) sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pembelian 80.000 unit mobil pikap. Sebagai Latest Program terbaru dari lembaga tersebut, temuan ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah.
Penemuan ini didasarkan pada analisis komparatif antara harga pembelian yang dibayarkan PT APN dengan data resmi ekspor-impor kendaraan dari India. Melalui pendekatan ini, lembaga swadaya masyarakat tersebut berhasil mengungkap kesenjangan harga yang signifikan dalam setiap unit kendaraan yang diperoleh. Latest Program ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap pengadaan pemerintah.
Mekanisme Perhitungan Potensi Rente
Wana Alamsyah, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, menjelaskan bahwa sumber utama potensi rente berasal dari perbedaan harga antara pembelian langsung oleh PT APN dengan harga yang diterima perusahaan perantara. Berdasarkan dokumen internal PT APN yang telah dipublikasikan sebelumnya, perusahaan BUMN tersebut mengakuisisi satu unit mobil dengan nilai Rp255 juta.
Sementara itu, data ekspor-impor yang ditelusuri oleh tim ICW menunjukkan bahwa harga rata-rata mobil yang diimpor PT Bumi Indo Gemilang (BIG) dari pabrikan Mahindra di India tercatat sekitar Rp168,8 juta per unit. Angka ini belum memperhitungkan margin keuntungan yang biasa diperoleh perusahaan importir. Latest Program ini mengungkap bagaimana struktur pengadaan yang tidak efisien dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara.
Dengan asumsi keuntungan importir berkisar antara 10 hingga 15 persen, ICW memperkirakan harga wajar untuk setiap unit kendaraan berada pada kisaran Rp185 juta hingga Rp194 juta. Selisih yang terbentuk kemudian menjadi dasar perhitungan potensi kerugian negara. Dalam Latest Program ini, ICW juga menekankan bahwa setiap lapisan dalam rantai distribusi berpotensi menambah biaya pengadaan.
“Maka selisih rente per unitnya yang kami hitung adalah 61-69 juta rupiah. Jika dikalikan dengan kuantitas barang yang dibeli oleh PT APN sebanyak 80 ribu unit, kami menemukan potensi adanya rente perburuan sekitar 4,86 sampai 5,54 triliun rupiah,” kata Wana dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/7/2026).
Peran PT BIG sebagai Importir Perantara
Salah satu temuan menarik dalam investigasi ICW adalah penggunaan PT BIG sebagai importir mobil, bukan PT APN yang seharusnya membeli langsung dari produsen Mahindra di India. ICW menilai struktur ini berpotensi memperbesar biaya pengadaan secara keseluruhan karena adanya tambahan lapisan distribusi. Latest Program ini menunjukkan bahwa efisiensi pengadaan dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlah perantara.
Pengalaman pemantauan ICW terhadap berbagai kasus korupsi pengadaan menunjukkan bahwa harga pengadaan pemerintah seringkali lebih mahal dibandingkan harga pasar. Hal ini terjadi karena adanya margin yang diambil dari setiap layer dalam rantai distribusi. Dalam konteks Latest Program pengadaan mobil KDKMP, hal ini menjadi sangat krusial mengingat skala proyek yang sangat besar.
“Seringkali kita menemukan pengadaan pemerintah itu lebih mahal harganya dibandingkan dengan nilai pasar. Karena ada rente yang diambil dari setiap layer tersebut,” ujarnya.
Ketidaktransparanan Tata Kelola
Selain masalah harga, ICW juga menyoroti aspek transparansi dalam tata kelola pengadaan di PT APN. Hingga saat ini, sulit bagi publik untuk memperoleh informasi mengenai aturan maupun petunjuk teknis pengadaan yang digunakan oleh perusahaan. Ketidakjelasan ini menjadi perhatian serius mengingat nilai transaksi yang sangat besar. Latest Program ini juga menyoroti perlunya keterbukaan informasi dalam setiap proyek pemerintah.
“Ketika pemerintah melalui PT APN membeli mobil dengan nilai yang sangat fantastis tanpa disertai adanya keterbukaan itu akan menjadi persoalan,” kata Wana.
Atas dasar temuan-temuan tersebut, ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan kajian mendalam terhadap dugaan praktik perburuan rente dalam proyek pengadaan mobil Koperasi Merah Putih. Penting untuk dicatat bahwa realisasi pembelian saat ini baru mencapai sekitar 2.000 unit dari total rencana 80.000 unit, sehingga masih ada ruang untuk evaluasi lebih lanjut sebelum proyek berjalan sepenuhnya. Sebagai Latest Program yang berkelanjutan, ICW akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa setiap tindakan korektif dilakukan dengan tepat waktu.
