Heboh Mobil Terpasang Alat Pelacak, Eks Ketua BEM UGM Tiyo Dituding Terlibat Aktor Politik Praktis
Keterlibatan Politik dalam Kasus Pelacak
Latest Program – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu mengungkap dugaan keterlibatan aktor politik dalam penemuan perangkat pelacak di kendaraan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto. Menurut pernyataan juru bicara mereka, Rahmat Djimbula, Tiyo diduga memiliki hubungan dengan jejaring politik tertentu, yang berpotensi memengaruhi gerakan mahasiswa. Pernyataan tersebut didasari oleh keberadaan mobil Fortuner yang digunakan Tiyo. Rahmat menyatakan bahwa kendaraan tersebut diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, saudari Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. Menariknya, Setyo merupakan keluarga dari Andi Widjajanto, seorang politisi PDI Perjuangan yang hadir di tengah massa aksi. Kehadiran Andi Widjajanto, yang dikenal sebagai tokoh dari tim pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pemilu Presiden 2024, menjadi alasan bagi BEM Bersatu untuk memperkuat dugaan keterkaitan Tiyo dengan kekuatan politik.
Jejaring Politik dan Dialog Nasional
Dalam dialog Nasional Kebangsaan di Bandung, pada 18 Juni 2026, Tiyo Ardianto diduga turut hadir bersama sejumlah tokoh politik seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Keikutsertaan Tiyo dalam forum tersebut, yang juga dihadiri oleh Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, menunjukkan adanya koneksi yang perlu diperhatikan. “Dugaan ini diperkuat oleh kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” jelas Rahmat dalam pernyataannya, Selasa (16/6/2026). Pernyataan Rahmat juga menyoroti pergeseran fokus publik dalam aksi mahasiswa belakangan ini. Menurutnya, isu yang muncul justru tidak selalu relevan dengan prioritas utama pergerakan mahasiswa. “Kami menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh karena berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi berskala besar yang sedang berjalan,” tegasnya.
Sterilisasi Intervensi Politik
BEM Bersatu menuntut sterilisasi gerakan mahasiswa dari segala bentuk intervensi politik praktis, termasuk pendanaan dan fasilitas yang diberikan oleh pihak luar. Organisasi tersebut menilai bahwa kehadiran aktor politik dalam aksi mahasiswa selama ini tidak hanya memperumit situasi, tetapi juga menimbulkan kritik terhadap transparansi dan independensi gerakan kampus. Pernyataan ini diungkapkan dalam konteks keterlibatan sejumlah BEM dari berbagai kampus yang menyatakan telah melakukan klarifikasi terkait dugaan pemanfaatan aksi oleh pihak eksternal. Rahmat menjelaskan bahwa BEM Bersatu ingin memastikan bahwa mahasiswa tidak diarahkan oleh kepentingan politik tertentu, terutama dalam menyampaikan aspirasi yang selama ini dianggap menjadi isu utama.
Kebutuhan Transparansi dan Akuntabilitas
Selain itu, BEM Bersatu menginginkan perbaikan tata kelola dalam program-program pemerintah agar kebijakan tersebut lebih efektif dan adil. Salah satu contoh yang disebutkan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang seharusnya menjadi fokus utama kebijakan sosial. “Kami mendukung keberlanjutan MBG dengan syarat adanya transparansi dan akuntabilitas,” tutur Rahmat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BEM Bersatu tidak hanya menyoroti kasus pelacak, tetapi juga berupaya mengawal kebijakan pemerintah secara kritis. Organisasi ini menekankan perlunya kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi serta meningkatkan kualitas pengelolaan program publik.
Dampak pada Kehidupan Politik Mahasiswa
Dalam beberapa waktu terakhir, muncul isu bahwa aksi mahasiswa seringkali digunakan untuk menutupi kelemahan politik pihak tertentu. Rahmat menyebut fenomena ini sebagai “maraknya buzzer pemburu receh,” yang terkait dengan isu miskin ekonomi dan miskin harga diri. “Keterlibatan aktor politik dalam isu yang tidak relevan dapat memperlemah kredibilitas gerakan mahasiswa,” jelasnya. BEM Bersatu juga menyoroti pentingnya memperkuat tata kelola dan memastikan program seperti MBG tidak hanya menjadi isu hangat, tetapi juga dikelola secara profesional. Dalam konteks ini, organisasi tersebut menegaskan bahwa mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, bukan sekadar bahan untuk menyalurkan agenda politik.
Permintaan Penegakan Hukum
Rahmat menambahkan bahwa dugaan keterlibatan Tiyo Ardianto dalam peristiwa pelacak ini juga memperkuat kebutuhan untuk melakukan investigasi lebih lanjut. “Kami mendukung pengusutan tuntas terhadap koruptor tanpa pandang bulu,” pungkasnya. Permintaan ini sejalan dengan upaya BEM Bersatu untuk menjaga integritas institusi dan menghindari praktik korupsi yang merugikan masyarakat. BEM Bersatu memandang bahwa adanya alat pelacak di mobil mantan ketua BEM UGM adalah bukti nyata bahwa kekuatan politik masih aktif dalam mengarahkan pergerakan mahasiswa. Organisasi ini menilai bahwa hal ini menunjukkan adanya mekanisme penyebaran informasi yang tidak netral, serta peran aktif dari pihak tertentu dalam mengendalikan narasi publik.
Kesimpulan dan Harapan
Dengan menyebut Tiyo Ardianto sebagai bagian dari jejaring politik praktis, BEM Bersatu berharap untuk melahirkan transparansi dalam kegiatan mahasiswa. Mereka juga menegaskan pentingnya mempertahankan kritisisme dan objektivitas dalam proses hukum serta kebijakan pemerintah. “Kami ingin memastikan bahwa kegiatan kami tidak hanya sekadar alat untuk menyalurkan agenda politik, tetapi menjadi platform yang efektif untuk menyuarakan keadilan,” imbuh Rahmat. Selain itu, BEM Bersatu menilai bahwa aksi mahasiswa harus tetap menjadi sarana untuk memperkuat peran civil society dalam mengawasi tata kelola pemerintahan. Mereka menantikan langkah konkret dari pihak terkait untuk menegakkan keadilan dan melindungi kebebasan gerakan mahasiswa dari intervensi yang tidak sehat.
“Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” kata Rahmat dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
“Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung (18 Juni 2026) bersama sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” tambah dia.
Dengan dugaan keterlibatan aktor politik praktis, BEM Bersatu menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen pada prinsip anti-korupsi dan transparansi. Harapan mereka adalah agar kegiatan mahasiswa bisa fokus pada isu-isu yang benar-benar menjadi kebutuhan rakyat, bukan hanya untuk memenuhi agenda politik tertentu.
