Latest Program: Amnesty Kritik Pemekaran Papua
Partisipasi Masyarakat Papua dalam Kebijakan Wilayah
Pondokkebaikan.com – Amnesty Internasional kembali menyoroti kebijakan pemekaran wilayah yang diterapkan di Papua, dengan penekanan bahwa proses tersebut belum melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat adat setempat. Organisasi hak asasi manusia ini menilai bahwa meskipun telah berlalu beberapa tahun sejak penerapan otonomi khusus dan pembentukan sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB), isu-isu kemanusiaan di wilayah tersebut justru semakin memanas. Nurvina Savitri, yang menjabat sebagai Juru Kampanye Amnesty Internasional Indonesia, mengungkapkan bahwa pemekaran provinsi-provinsi di Papua dilakukan tanpa melibatkan masyarakat asli secara memadai. Menurutnya, persetujuan yang diperoleh selama ini hanya berasal dari kelompok-kelompok yang memang telah mendukung kebijakan tersebut, bukan dari seluruh lapisan masyarakat Papua.
“Persetujuannya hanya didapat dari mereka-mereka yang mendukung saja. Tanpa ada proses konsultasi yang menyeluruh,”
Pernyataan tersebut disampaikan Nurvina Savitri dalam sebuah diskusi dan penayangan film “Sa Pu Nama Pengungsi” di Jakarta, pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026. Ia menekankan bahwa mandat hukum hak asasi manusia internasional secara jelas mengatur bahwa persetujuan masyarakat merupakan hal yang sangat krusial dalam merumuskan kebijakan yang akan berdampak langsung pada kehidupan mereka. Latest Program ini menjadi sorotan penting karena menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dibuat dan realitas yang dihadapi masyarakat Papua sehari-hari.
Pertanyaan Mendasar tentang Tujuan Pembangunan
Nurvina Savitri kemudian mengajukan pertanyaan penting yang sering kali terabaikan dalam diskusi mengenai pembangunan di Papua. Ia bertanya-tanya, sebenarnya untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan. Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat bahwa masyarakat Papua, sebagai penghuni asli wilayah tersebut, sering kali merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Selain masalah partisipasi masyarakat, Nurvina Savitri juga menyoroti keputusan pemerintah yang mengerahkan jumlah personel militer dan kepolisian yang berlebihan untuk menangani situasi di Papua.
“Pembangunan itu untuk siapa sebenarnya?”
Pendekatan militeristik yang diterapkan ini justru dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah pengungsi yang terlantar serta memperbesar kemungkinan jatuhnya korban akibat konflik bersenjata. Latest Program Amnesty Internasional ini menyoroti bagaimana pendekatan keamanan yang terlalu dominan dapat menghambat dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat Papua. Jika masyarakat asli tidak dilibatkan secara bermakna, maka hasil pembangunan tersebut mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
Mendesak Pendekatan Dialogis dalam Kebijakan Papua
Alih-alih mengandalkan pendekatan keamanan yang bersifat militeristik, Amnesty Internasional Indonesia meminta pemerintah untuk mengutamakan proses dialog dengan masyarakat Papua. Melalui dialog, pemerintah dapat memahami secara lebih baik apa yang sebenarnya diinginkan oleh saudara-saudara mereka di Papua. Amnesty Internasional Indonesia juga menekankan bahwa persoalan Papua tidak dapat hanya dilihat dari sudut pandang Jakarta. Sering kali, perspektif dari ibu kota menjadi terlalu dominan dan mengabaikan suara-suara dari akar rumput.
“Pernahkah negara atau kita melihat sebenarnya saudara-saudara di Papua maunya seperti apa?”
Oleh karena itu, organisasi ini meminta pemerintah untuk mengevaluasi pendekatan yang selama ini diterapkan. Latest Program ini juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat Indonesia pada umumnya, untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat Papua. Dengan melibatkan masyarakat secara bermakna, menerapkan pendekatan dialogis, dan mengurangi ketergantungan pada pendekatan militeristik, diharapkan konflik di Papua dapat diminimalisir dan pembangunan dapat berjalan lebih inklusif.
Amnesty Internasional Indonesia berharap evaluasi terhadap kebijakan pemekaran dan pendekatan keamanan di Papua dapat segera dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat Papua terlindungi dan bahwa pembangunan di wilayah tersebut benar-benar bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya untuk segelintir pihak saja. Latest Program ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk merefleksikan kembali arah kebijakan wilayahnya ke depan.
