Latest Program: 39 Ribu Siswa di Pulau Jawa Tak Lagi Terima MBG, BGN Fokuskan Program ke Daerah 3T

Share: X Facebook
83357-mbg-makan-bergizi-gratis-ilustrasi-mbg

Perubahan Kebijakan BGN: 39 Ribu Siswa di Pulau Jawa Tidak Lagi Mendapat Bantuan Makan Bergizi Gratis

Latest Program – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil keputusan untuk menghentikan pemberian program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 76 institusi pendidikan di Pulau Jawa. Tindakan ini bertujuan memangkas pengeluaran anggaran sekaligus memperbaiki penyaluran bantuan yang sebelumnya diutamakan bagi sekolah-sekolah tertentu. Pemangkasan tersebut juga sebagai bentuk pengalihan prioritas ke kelompok rentan yang lebih membutuhkan intervensi gizi secara nasional.

Kebijakan Fokus pada Daerah 3T dan Kelompok 3B

Kebijakan baru BGN menargetkan daerah yang sulit mengakses layanan gizi, yakni wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Selain itu, program ini juga difokuskan pada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Menurut pernyataan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, pembagian bantuan ini bertujuan memastikan manfaat program lebih tepat sasaran.

Arum menjelaskan bahwa keputusan untuk menghentikan MBG di 76 sekolah diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan institusi pendidikan tersebut dalam memenuhi kebutuhan gizi siswa. Sekolah-sekolah yang terpilih dinilai mampu menjaga standar nutrisi secara mandiri, sehingga tidak perlu bantuan pemerintah. “Dengan langkah ini, kita bisa mengalihkan sumber daya ke masyarakat yang lebih rentan dan butuh perlindungan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Penyesuaian Data Sementara dan Potensi Pertumbuhan

Data 76 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG masih dalam tahap sementara. Jumlah siswa yang terdampak, sebanyak 39.352 orang, juga bisa mengalami peningkatan jika evaluasi terus dilakukan. Arum menyatakan bahwa pihaknya sedang menambahkan indikator lain, seperti kondisi sosial ekonomi dan akses ke makanan bergizi, untuk memperkaya data.

“Kami belum selesai mengevaluasi semua faktor yang relevan. Jumlah sekolah dan siswa yang terdampak bisa berubah karena ada kemungkinan indikator baru muncul,” kata Arum. Ia menegaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan secara bertahap dan tidak dilakukan semata-mata

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *