KPK Pastikan Kembangkan Kasus Suap – Tunggu Fakta Persidangan
Pondokkebaikan.com – KPK Pastikan Kembangkan Kasus Suap yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi akan memperluas penyelidikan terhadap dugaan korupsi di lingkungan DJBC. Langkah ini diambil setelah proses penuntutan tersangka mencapai tahap penyelesaian. Pengembangan perkara akan menggali aspek hukum yang belum tuntas dalam penyelidikan awal.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa pengembangan perkara merupakan langkah strategis. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan matang terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Taufik menegaskan bahwa KPK tidak akan mengambil keputusan secara sembarangan dalam kasus ini.
Terkait kasus Bea Cukai, betul, kita akan melakukan pengembangan untuk perkara penyidikan yang saat ini sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan. Nanti seperti apa, kita tunggu saja perkembangannya. Tapi betul, akan kita lakukan pengembangan-pengembangan.
Pengembangan perkara akan didasarkan pada dua faktor utama. Pertama, hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh tim investigasi KPK. Kedua, fakta-fakta baru yang mungkin terungkap selama proses persidangan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya bergantung pada bukti-bukti awal, tetapi juga terbuka terhadap perkembangan baru di pengadilan.
Taufik juga menekankan bahwa KPK tidak membidik pihak tertentu dalam pengembangan perkara tersebut. Penyidik akan bekerja secara objektif berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang ditemukan. Tidak ada kepentingan politik atau pribadi yang mempengaruhi keputusan KPK dalam kasus ini. Setiap langkah akan dilaporkan secara transparan berdasarkan temuan penyidik dan hasil persidangan.
Detail Kasus Suap Rp78 Miliar dari PT Blueray Cargo
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah mendakwa tiga mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena menerima suap dan gratifikasi. Total nilai suap yang diterima mencapai sekitar Rp78 miliar. Suap ini diberikan oleh para petinggi PT Blueray Cargo (Group) sebagai bentuk apresiasi atas kemudahan yang diberikan dalam proses pengawasan kepabeanan.
Ketiga terdakwa tersebut adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut ketiganya menerima suap terkait kegiatan importasi dengan nilai sekitar Rp63,5 miliar.
Telah menerima hadiah berupa uang yang keseluruhannya berjumlah Rp61,7 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura, serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar.
Jaksa KPK Takdir Suhan membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat, 3 Juli 2026. Suap tersebut diduga diberikan oleh Pemilik PT Blueray Cargo John Field, Manajer Operasional Deddy Kurniawan Sukolo, dan Ketua Tim Dokumen Andri. Setiap tersangka menerima bagian yang berbeda-beda sesuai dengan posisi dan tanggung jawab mereka.
Rizal diduga menerima sekitar Rp14 miliar, Sisprian Subiaksono Rp7 miliar, dan Orlando Hamonangan Rp4,05 miliar. Selain uang tunai, ketiganya juga menerima berbagai fasilitas dan barang mewah. Fasilitas hiburan senilai sekitar Rp1,5 miliar, sebuah jam tangan TAG Heuer senilai Rp65 juta, serta satu unit mobil Mazda CX-5 senilai Rp330 juta menjadi bagian dari gratifikasi yang diterima.
Suap tersebut diberikan dengan tujuan agar barang impor milik PT Blueray Cargo dapat lebih cepat lolos dari proses pengawasan kepabeanan di Ditjen Bea dan Cukai. Hal ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara pembayaran suap dengan kemudahan yang diberikan dalam proses kepabeanan.
Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP Nasional. Selain itu, mereka juga didakwa melanggar Pasal 606 ayat (2) KUHP Nasional sebagaimana diubah melalui Pasal VII angka 49 Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP Nasional.
KPK akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap mengambil langkah-langkah tambahan jika diperlukan. Pengembangan perkara ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai modus operandi suap di lingkungan Bea dan Cukai serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara menyeluruh.
