KPK Terus Selidiki Keterlibatan Raja Juli Antoni dalam Kasus Kuansing
Pondokkebaikan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam kasus korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) masih berlangsung. Meskipun laporan gratifikasi yang diajukan oleh sang menteri telah dinyatakan selesai, penyidik tetap menggali lebih dalam mengenai motif dan inisiatif pemberian uang yang terkait dengan pengurusan izin pelepasan kawasan hutan.
Proses Analisis Laporan Gratifikasi
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dalam konteks pencegahan, tim mereka telah menyelesaikan analisis terhadap laporan yang disampaikan Raja Juli Antoni. Laporan tersebut menyangkut amplop yang allegedly ditinggalkan oleh Bupati Suhardiman Amby selama audiensi resmi. Budi menegaskan bahwa meskipun laporan gratifikasi telah ditutup, aspek penindakan masih terus didalami oleh penyidik KPK.
“Ya, jadi di pencegahan terkait dengan laporan gratifikasi yang dilakukan oleh pak Menhut ini sudah case closed sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (17/7/2026).
Menurut penjelasan Budi, dugaan keterlibatan Raja Juli Antoni masih ditelusuri dalam kerangka penyidikan kasus yang melibatkan Bupati Suhardiman Amby. Hal ini karena Suhardiman allegedly mengumpulkan dana dari sisa hasil usaha (SHU) para petani yang menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD). Dana tersebut digunakan untuk mengurus proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Mekanisme Pemberian Uang dan Konversi Valuta Asing
Dalam perkembangan kasus ini, uang yang dikumpulkan allegedly dikonversi menjadi Dolar Singapura (SGD). Kemudian, uang dalam bentuk valuta asing tersebut diberikan oleh Bupati Suhardiman kepada Menteri Kehutanan dalam sebuah amplop. Budi Prasetyo menambahkan bahwa penyidik akan menggali lebih dalam mengenai maksud, tujuan, dan inisiatif dari pihak mana pemberian uang tersebut berasal, serta motif di baliknya.
“Nah, ini tentu didalami maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik,” jelas Budi Prasetyo.
Meskipun hasil analisis Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK terhadap laporan Raja Juli Antoni telah selesai, Budi tidak dapat mengungkapkan detailnya secara publik. Ia hanya memastikan bahwa hasil analisis tersebut telah disampaikan kepada Raja Juli Antoni sebagai pelapor. Proses analisis ini diselesaikan dengan cepat dan cermat dalam waktu kurang dari dua minggu, padahal batas waktu yang diberikan adalah 30 hari kerja.
Detail Kasus dan Jumlah Anggota KUD
Budi Prasetyo juga mengonfirmasi bahwa Suhardiman allegedly mengumpulkan uang dari 914 anggota KUD. Pengumpulan dana ini berkaitan erat dengan pelepasan kawasan HPT yang memiliki luas mencapai 1.828 hektar. Dalam peristiwa tertangkap tangan (OTT) yang terjadi sebelumnya, tim KPK mendapatkan keterangan awal bahwa terdapat dugaan penerimaan uang oleh bupati dari para petani anggota KUD untuk keperluan pengurusan izin pelepasan kawasan hutan.
“Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, Tim KPK juga mendapatkan keterangan awal adanya dugaan penerimaan oleh bupati yang berasal dari para petani yang merupakan anggota KUD, untuk pengurusan izin pelepasan kawasan hutan,” kata Budi kepada wartawan pada Rabu (8/7/2026).
Uang-uang yang dikumpulkan kemudian ditukar menjadi SGD. Uang dalam bentuk SGD inilah yang allegedly diberikan oleh bupati kepada menteri kehutanan. Raja Juli Antoni diketahui menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat (3/7/2026). Proses laporan ini didasari oleh Peraturan KPK (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
Konfirmasi dan Tindakan Raja Juli Antoni
Selama ini, Raja Juli Antoni telah mengakui keberadaan amplop yang allegedly ditinggalkan oleh Suhardiman. Namun, sang menteri mengklaim bahwa ia langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut. Raja Juli Antoni juga menyebutkan bahwa audiensi dengan Bupati Kuansing pada tanggal 2 Juni 2026 merupakan audiensi terbuka yang disertai surat resmi, publikasi di media sosial, daftar hadir, dan notulensi.
“Bahwa benar tanggal 2 Juni 2026, ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka, bupatinya mengirim surat resmi, di-publish di media sosial, saya maupun Kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan, atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang telah saya sebutkan tadi,” kata Raja Juli Antoni.
Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa ia baru menyadari adanya amplop setelah pertemuan berakhir. Amplop tersebut tertutup dengan map dan ditinggalkan oleh Suhardiman selama audiensi. Atas kesadaran tersebut, Raja Juli Antoni meminta ajudannya untuk segera mengembalikan amplop tersebut kepada bupati. Proses pengembalian ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan gratifikasi yang berlaku.
KPK menyatakan bahwa penyelidikan terhadap kasus ini masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan lebih lanjut. Penyidik akan terus menggali semua aspek terkait, termasuk motif, inisiatif, dan hubungan antara para pihak yang terlibat. Dengan pendekatan yang komprehensif, KPK berharap dapat memberikan keadilan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
