Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
Key Strategy – Profesor Henri Subiakto menyoroti kemungkinan adanya percepatan dalam proses hukum terhadap Roy Suryo dan dr. Tifa terkait kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melibatkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, upaya ini bertujuan untuk menghindari Jokowi dari peran sebagai saksi dalam persidangan, yang bisa memicu perdebatan lebih lanjut.
Kasus ini, yang berkaitan dengan keaslian ijazah Jokowi, menjadi sorotan Henri sebagai tindakan sistematis untuk menyelesaikan seluruh proses hukum sebelum Jokowi melakukan serangkaian kegiatan politik, terutama road show. Ia memperkirakan bahwa penyelesaian perkara dijadwalkan selesai sebelum agenda tersebut, agar tidak menyebabkan dampak negatif pada citra politik Jokowi.
Analisis tentang Motif Percepatan
Henri menjelaskan bahwa percepatan dalam proses hukum ini disengaja agar Jokowi tidak perlu hadir sebagai pihak yang dibebani dalam persidangan. Pemanggilan saksi seperti Jokowi bisa menimbulkan tekanan terhadap citra publiknya, terutama jika berbagai isu mengenai ijazah terus berkembang. “Sekarang ini, kehadiran Jokowi di pengadilan menjadi beban politik yang tidak ingin terjadi sebelum ia melakukan kegiatan publik,” kata Henri.
“Yang ingin ditutupi adalah persoalan ijazah. Kalau sampai ke pengadilan, Jokowi harus hadir. Tidak ada yang suka soal ini diadili secara langsung, terlebih jika dia sedang dalam momen politik yang penting,” ujar Henri dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, Minggu (14 Juni 2026).
Ia juga menekankan bahwa kehadiran Jokowi di persidangan seringkali tidak terlalu sering karena berbagai alasan, seperti kondisi kesehatannya. “Banyak kasus perdata yang dihadapi Jokowi tidak selalu menuntut kehadirannya, dan ini mungkin menjadi strategi agar kasus ijazah tidak terus dikembangkan,” terang Henri.
Upaya untuk Mengurangi Teori dalam Sengketa Ijazah
Dalam konteks tersebut, percepatan status perkara menjadi P21 (P21 adalah tahap penuntutan awal di penyidikan) dianggap sebagai langkah untuk memastikan kasus tidak berkembang lebih jauh. Menurut Henri, ini berarti penuntutan akan segera dilanjutkan ke tahap penyidikan, sehingga Jokowi tidak perlu menjadi bagian dari persidangan.
Hal ini berpotensi mengurangi kemungkinan adanya teori yang menyerang keaslian ijazah Jokowi, karena jika kasus sampai ke persidangan, maka Jokowi harus hadir dan menjelaskan diri. Dengan mempercepat proses hukum, pihak-pihak yang terlibat dapat menghindari tekanan besar yang mungkin terjadi di meja hijau pengadilan.
“Kalau kasus ini belum selesai, Jokowi akan kewalahan. Jadi, dengan mempercepat tuntutan, mereka ingin memastikan soal ijazah tidak jadi sorotan utama,” jelas Henri.
Henri juga menyoroti bahwa sengketa ijazah Jokowi memperoleh perhatian publik karena beberapa faktor, seperti keterbukaan informasi dan kemudahan akses ke dokumen-dokumen terkait. “UU ITE menjadi alat untuk mengendalikan isu ini, karena bisa menutupi semua pertanyaan yang muncul,” katanya.
Menurutnya, pemakaian UU ITE dalam kasus ini memungkinkan pihak terkait mengklaim bahwa isu ijazah sudah diproses secara hukum, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Hal ini bisa menjadi strategi untuk menutupi ketidakpastian mengenai keaslian ijazah Jokowi, yang bisa memicu polemik politik lebih lanjut.
Konteks dan Impak Politik
Henri menambahkan bahwa percepatan proses hukum ini tidak hanya terkait dengan waktu Jokowi melakukan road show, tetapi juga dengan momentum politik yang sedang kritis. “Jokowi sedang dalam tahap kampanye, jadi jika kasus ini muncul di tengah aktivitasnya, bisa mengganggu fokusnya,” kata Henri.
Kasus ijazah Jokowi, yang sudah berlangsung beberapa bulan, menjadi isu yang dinilai cukup sensitif. Meski ada bukti-bukti terkait, para pengkritik tetap menyampaikan pertanyaan tentang validitas ijazah tersebut. Dengan mengakhiri kasus sebelumnya, upaya untuk menjaga citra Jokowi sebagai presiden yang bersih dan bermartabat bisa terwujud.
“Kalau kasus ini masih terbuka, maka teori yang menyebut Jokowi tidak memiliki ijazah yang asli bisa berlanjut. Dengan selesai sebelumnya, mereka ingin menghindari perdebatan yang mungkin muncul,” ujarnya.
Henri juga memprediksi bahwa jika kasus ini tidak segera dituntaskan, maka Jokowi bisa terkena tekanan dari berbagai pihak, termasuk media massa dan kelompok oposisi. “Pemanggilan saksi di pengadilan bisa menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, dan ini tidak diinginkan sebelum kampanye berjalan lancar,” kata Henri.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyelesaian hukum terhadap Roy Suryo dan dr. Tifa menjadi prioritas karena kedua pihak dianggap sebagai vokal dalam mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. “Kasus ini tidak bisa dibiarkan menggantung, karena akan mengganggu kestabilan pemerintahan,” tambahnya.
Sebagai ahli hukum siber, Henri Subiakto mengungkap bahwa langkah percepatan ini juga terkait dengan kemampuan pihak tertentu untuk memengaruhi proses hukum secara efektif. “UU ITE bisa menjadi senjata untuk menutupi isu yang mungkin memicu ketidakpuasan publik,” katanya.
Dengan mempercepat penuntutan, kasus bisa selesai sebelum Jokowi melakukan road show politik, yang sejauh ini menjadi strategi utama untuk membangun dukungan. “Mereka ingin menyelesaikan urusan ini sebelum J
