‘Efisiensi Tebang Pilih’, Ekonom CELIOS: Dana Transfer Dipangkas Bikin Daerah Mandul!
Key Strategy – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang baru diterapkan dinilai tidak merata dan memperlihatkan kecenderungan memilih-pilih alokasi dana. Menurut ekonom CELIOS, Nailul Huda, kebijakan ini berdampak pada ketimpangan struktur belanja negara, terutama antara program prioritas kementerian/lembaga (K/L) dan dana transfer yang dikirim ke daerah. Pemangkasan anggaran di sektor tertentu membuat daerah sulit bergerak dalam mengembangkan pembangunan dan pelayanan publik.
Pemangkasan Dana Transfer: Kuncinya Masih Ada di Pusat
Nailul Huda mengkritik cara pemerintah melakukan efisiensi anggaran, yang menurutnya terkesan tebang pilih. Ia menyebut bahwa meskipun ada upaya penghematan di beberapa pos, tetapi alokasi dana besar tetap dialokasikan untuk program strategis tertentu. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga melemahkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya lokal.
“Efisiensi yang dilakukan pun seolah tidak menyentuh anggaran prioritas dan K/L tertentu,” kata Huda kepada Suara.com, Minggu (21/6/2026). “Anggaran MBG, meskipun ada efisiensi namun masih sangat jauh dari kata ideal. Anggaran ketahanan pun dipotong namun diberikan lagi dengan jumlah yang besar. Efisiensi tebang pilih jika saya bisa ibaratkan,” ujarnya.
Dalam analisisnya, Huda menekankan bahwa kebijakan efisiensi ini menyebabkan daerah kehilangan fleksibilitas dalam mengalokasikan dana untuk kebutuhan lokal. Pemangkasan dana transfer ke daerah, yang menjadi salah satu fondasi pembangunan daerah, membuat daerah terlihat mandul. Hal ini karena dana yang diharapkan bisa digunakan untuk mengatasi masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dasar justru berkurang.
Ketidakseimbangan tersebut, lanjut Huda, bisa memperlebar kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah yang tidak mendapat dana cukup terpaksa memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak, sementara pemerintah pusat tetap memiliki akses yang luas ke sumber daya finansial. Ia menilai, ini berpotensi menghambat proses pemerataan pembangunan nasional.
Kebijakan Efisiensi: Ancaman untuk Otonomi Daerah
Dana transfer ke daerah, yang sebelumnya menjadi tulang punggung pembangunan di tingkat lokal, kini mengalami pemangkasan signifikan. Hal ini, menurut Huda, secara langsung memukul otonomi daerah yang seharusnya bisa beroperasi lebih mandiri. Dengan dana yang berkurang, daerah terbatas dalam merancang kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
“Ketimpangan dana ini juga memukul mundur otonomi daerah dimana dana TKD dipangkas secara signifikan. Daerah menjadi mandul untuk melakukan pembangunannya sendiri,” kata Nailul.
Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat justru berpotensi memperkuat dominasi sentralisasi. Daerah yang tidak memiliki cukup dana transfer akan tergantung lebih besar pada kebijakan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah kehilangan ruang untuk berinovasi. Huda menyoroti bahwa kebijakan ini memperlihatkan sisi egoistik pemerintah pusat, yang cenderung mengutamakan program prioritas tertentu daripada menyeimbangkan distribusi dana ke seluruh wilayah.
KEBIJAKAN EFISIENSI DAN PENGARUHNYA PADA PELAYANAN PUBLIK
Sejumlah program strategis tetap mendapat dana besar, meskipun ada efisiensi di sektor lain. Contohnya, dana untuk ketahanan pangan dan pertanian tetap dialokasikan secara signifikan, sementara dana transfer yang lebih berdampak luas untuk pembangunan daerah justru dipangkas. Huda mengatakan, ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak selalu berkorelasi dengan efektivitas pembangunan nasional.
Kebijakan efisiensi tersebut, menurutnya, juga menimbulkan risiko pengurangan kualitas pelayanan publik. Daerah yang kekurangan dana terpaksa memotong program pengembangan yang kurang mendesak atau mempercayakan pengelolaan ke pihak ketiga. Akibatnya, masyarakat daerah bisa merasa tidak mendapat manfaat maksimal dari kebijakan nasional.
CELIOS: Penggunaan Dana Pribadi Prabowo Buat Kunjungan Luar Negeri Langgar Undang-Undang
CELIOS juga mengkritik penggunaan dana pribadi Prabowo dalam kunjungan luar negeri. Menurut lembaga ini, pengelolaan dana tersebut melanggar prinsip penggunaan anggaran yang transparan dan efisien. Pemangkasan dana transfer ke daerah dan penggunaan dana pribadi secara bersamaan dianggap sebagai indikasi dari kesenjangan struktur keuangan pemerintah.
Dalam pernyataan resmi, CELIOS menyatakan bahwa penggunaan dana pribadi Prabowo untuk kunjungan luar negeri dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan efisiensi bisa digunakan sebagai alat untuk menutupi kekurangan dana di sektor publik, sekaligus memperlebar kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Lebih lanjut, Huda menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang tidak merata bisa menimbulkan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Daerah yang mandul akan kesulitan menciptakan lapangan kerja dan membangun infrastruktur yang diperlukan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menghambat keberlanjutan pembangunan di tingkat regional.
Menurut Huda, pemerintah perlu melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Ia menyarankan agar dana transfer ke daerah tidak dipangkas secara besar-besaran, dan distribusi dana lebih diperhatikan agar tidak mengorbankan keadilan antarwilayah. Dengan demikian, otonomi daerah bisa diperkuat, dan pembangunan nasional bisa lebih seimbang serta berkelanjutan.
