Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi Senjata Politik untuk Memengaruhi Masyarakat Paternalistik
Pondokkebaikan.com – Dalam dunia politik Indonesia, gelar adat kini semakin sering digunakan sebagai alat untuk membangun citra dan meningkatkan daya tarik tokoh. Fenomena ini memicu perdebatan di kalangan akademisi, terutama dari sosiolog yang menyoroti peran simbol-simbol budaya dalam proses perebutan kekuasaan. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menjadi bahan perhatian setelah menerima gelar ‘Baginda Pemuka Bangsa’ dari lima kerajaan adat di Lampung pada Sabtu, 27 Juni 2026.
Pola Penggunaan Gelar Budaya dalam Konteks Politik
Sosiolog Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menekankan bahwa penggunaan gelar budaya oleh tokoh politik bukanlah hal baru. Namun, menurutnya, fungsi gelar tersebut telah berubah dari sekadar penghormatan terhadap warisan sejarah menjadi instrumen untuk membangun legitimasi politik. Ia menjelaskan, dalam masyarakat yang masih memiliki orientasi paternalistik, gelar adat sering dianggap sebagai bukti kekuasaan dan kewibawaan.
“Gelar budaya bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan daya tawar seseorang di ranah politik. Karisma tokoh dapat terbentuk melalui simbol-simbol ini, seperti gelar ‘Kanjeng Ratu’ atau ‘Kanjeng Tumenggung,’ yang dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai pengakuan atas status atau keistimewaan,” kata Zuly kepada Suara.com, Senin (29/6/2026).
Keterkaitan Budaya dengan Pemilu dan Pemilih
Menurut Zuly, masyarakat yang masih mengikuti pola berpikir paternalistik cenderung mudah terpengaruh oleh simbol-simbol seperti gelar adat. Hal ini bisa memengaruhi keputusan politik mereka secara irasional, terutama jika gelar tersebut dianggap sebagai jaminan keandalan tokoh. “Kebanyakan orang tidak melihat gelar adat sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai bukti bahwa seseorang memiliki legitimasi sejarah atau aura khusus,” tambahnya.
Dalam konteks pesta demokrasi, gelar budaya bisa menjadi ‘senjata’ yang dibawa ke meja pemungutan suara. Karena sebagian besar masyarakat, terutama yang berasal dari daerah dengan tradisi adat kuat, masih mengakui makna gelar tersebut. Meski demikian, Zuly menegaskan bahwa pengakuan ini berbeda antara kelompok yang memiliki latar belakang adat dan kelompok lain yang lebih modern.
Perkembangan Fungsi Gelar Budaya
Zuly menjelaskan bahwa gelar adat dalam masa kerajaan sebelum kemerdekaan memiliki makna yang jelas. Para pemegang gelar tersebut dianggap memiliki kemampuan khusus, seperti kekuatan spiritual atau pengaruh sosial yang signifikan. Namun, di era modern, gelar budaya semakin sering digunakan untuk kepentingan politik, bahkan tanpa dasar sejarah yang kuat.
“Pada zaman dulu, gelar adat lebih berkaitan dengan ilmu kanuragan dan prestasi di bidang kekuasaan. Kini, gelar tersebut lebih sering dipakai untuk menarik perhatian pemilih, terutama di wilayah yang masih menjunjung nilai-nilai tradisional,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa hal ini memperlihatkan pergeseran fungsi gelar budaya dari simbol kehormatan menjadi alat propaganda. “Gelar semacam ini bisa menjadi cara untuk membangun ketakutan atau rasa hormat terhadap tokoh politik, sehingga masyarakat cenderung mengikuti tanpa mempertanyakan kebenaran,” jelas Zuly.
Upaya untuk Membangun Citra Politik
Pemberian gelar budaya kepada tokoh politik, menurut Zuly, masih memiliki daya tarik yang signifikan. Terlebih di daerah-daerah yang memandang adat sebagai bagian integral dari identitas budaya. Hal ini bisa memperkuat citra tokoh dalam mata pemilih yang menghargai simbol-simbol tradisional.
Dia juga menambahkan bahwa gelar tersebut kerap dianggap sebagai ‘bukti’ bahwa seseorang memiliki koneksi ke leluhur atau kesetiaan terhadap nilai-nilai lama. “Bagi sebagian orang, gelar adat bisa menjadi jaminan bahwa seseorang tidak menipu atau tidak terlalu ambisius dalam memperoleh dukungan,” katanya.
Kekuatan Budaya Paternalistik di Masyarakat
Zuly mengakui bahwa budaya paternalistik masih mengakar di tengah masyarakat. Nilai-nilai seperti hierarki, ketaatan, dan pengagungan terhadap figur tertentu masih relevan, terutama dalam lingkungan yang memiliki tradisi adat kuat. “Masyarakat yang terbiasa dengan pola ini cenderung lebih percaya pada simbol-simbol, daripada pada analisis logis atau fakta-fakta yang jelas,” tegasnya.
Kondisi ini menurutnya membuat gelar budaya tetap bisa dimanfaatkan sebagai senjata politik. Tokoh yang menerima gelar bisa dianggap lebih layak dipercayai, terlepas dari kebijakan atau rencana-rencana yang mereka ungkapkan. “Ini berdampak pada pemilih yang masih mengikuti logika simbol, sehingga suara mereka bisa dibentuk oleh hal-hal yang tidak berdasar,” ujarnya.
Tantangan dalam Membangun Pemilih yang Rasional
Menurut Zuly, tantangan terbesar terletak pada bagaimana masyarakat Indonesia bisa menjadi lebih kritis terhadap penggunaan simbol-simbol dalam politik. Ia menekankan perlunya penguatan pendidikan politik agar masyarakat tidak mudah terjebak oleh gelar atau citra yang dibuat secara artifisial.
“Pemilih harus diberikan wawasan untuk menilai secara rasional. Jika mereka hanya mengikuti gelar atau mitos yang diperkenalkan oleh pihak tertentu, maka proses demokrasi bisa menjadi kurang transparan,” jelas Zuly.
Dia berharap masyarakat bisa membedakan antara gelar budaya yang memang berdasarkan sejarah dan gelar yang diberikan untuk kepentingan politik. “Gelar adat harus diakui, tetapi tidak boleh dianggap sebagai jaminan mutlak atas kualitas atau kebenaran seseorang dalam politik,” pungkasnya.
Analisis Latar Belakang Pemberian Gelar
Pada 27 Juni 2026, Jokowi menerima gelar ‘Baginda Pemuka Bangsa’ dari lima kerajaan adat di Lampung. Acara ini diadakan sebagai bentuk penghormatan terhadap peran Jokowi dalam membangun bangsa. Namun, Zuly menilai pemberian gelar ini bisa menjadi strategi untuk memperkuat dukungan dari kalangan masyarakat yang masih mempercayai nilai-nilai tradisional.
Menurutnya, gelar adat yang diberikan oleh institusi adat atau kerajaan bisa lebih memberi makna jika memiliki legitimasi sejarah. Namun, jika gelar tersebut diberikan secara sembarangan, maka pengaruhnya bisa menjadi lebih besar. “Yang penting adalah bagaimana gelar tersebut diungkapkan dan diterima oleh masyarakat,” tambah Zuly.
Kesimpulan dan Harapan Masa Depan
Zuly menegaskan bahwa keberadaan gelar budaya dalam politik tetap berdampak signifikan, terutama jika masyarakat masih menghargai simbol-simbol tersebut. Ia menyoroti perlunya kesadaran akan bagaimana gelar bisa menjadi alat yang dipakai untuk memengaruhi suara pemilih secara tidak langsung.
“Jika masyarakat tidak memiliki kritis terhadap simbol-simbol, maka gelar bisa menjadi alat untuk menciptakan penipuan visual. Tantangan terbesar adalah membuat masyarakat tidak mudah tergoda oleh cara-cara ini,” ujarnya.
Dengan meningkatkan kesadaran politik dan memberikan edukasi yang tepat, Zuly yakin masyarakat bisa menjadi lebih bijak dalam
