KPK Sampaikan Hasil Studi Program MBG kepada BGN, Fokus pada Pencegahan Korupsi
Pondokkebaikan.com – Pada Selasa (7/7/2026), pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, untuk diskusi terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor). Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap rentan masalah tata kelola.
Analisis KPK: Potensi Korupsi dan Ketidakseimbangan Anggaran
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyusun hasil kajian serta rekomendasi perbaikan yang menyoroti adanya risiko maladministrasi, efisiensi yang kurang optimal, serta kekurangan dalam sistem pengawasan tata kelola program MBG. Berdasarkan penelitian tersebut, KPK mengungkapkan bahwa pengelolaan anggaran besar oleh BGN belum didukung oleh pengawasan yang memadai.
“Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa kelembagaan BGN masih perlu peningkatan, terutama dalam aspek pengawasan tata kelola yang menjadi kunci pencegahan korupsi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan saat pertemuan berlangsung.
Menurut Budi, BGN yang baru dibentuk telah langsung mengelola dana besar, meski sistem internalnya belum terbentuk secara solid. “Kehadiran BGN hari ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek, khususnya terkait tata kelola dan efisiensi dalam pelaksanaan MBG,” tambahnya.
Kesiapan BGN dan Dinamika Anggaran
Aminuddin, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, sebelumnya telah menyampaikan temuan kajian yang mengungkap potensi korupsi dalam operasional MBG. Ia menjelaskan bahwa jumlah dana yang kembali ke daerah sangat minim, hanya sekitar lima persen dari total anggaran, sementara sebagian besar dana mengalir ke kota-kota besar.
“Kami menemukan bahwa kebanyakan aliran dana dari MBG tidak terdistribusi secara merata ke tingkat daerah, sehingga potensi penyalahgunaan anggaran terus muncul,” ujar Aminuddin.
Menurut Aminuddin, sistem distribusi MBG masih belum efektif karena hanya sebagian kecil dari puluhan ribu pemasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berasal dari koperasi desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Ini menunjukkan bahwa ekosistem pendukung program MBG belum terbangun secara menyeluruh di tingkat masyarakat,” tambahnya.
Klaim Bakal Diikuti 1 Juta Massa, Mitra MBG akan Demo di Patung Kuda, Ini 4 Tuntutannya
Dalam sesi diskusi, Aminuddin juga menyoroti kesiapan BGN dalam mengelola program MBG. Ia menilai bahwa lembaga baru yang diresmikan pada tahun 2025 masih memerlukan waktu untuk membangun infrastruktur organisasi dan regulasi yang kuat. “Kondisi ini memperbesar risiko terjadinya maladministrasi, inefisiensi, hingga kesenjangan akuntabilitas,” katanya.
Anggaran MBG mengalami lonjakan signifikan dari Rp 85 triliun pada 2025 menjadi Rp 268 triliun pada 2026. Meski anggaran besar ini diharapkan meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, Aminuddin mengingatkan bahwa pertumbuhan anggaran yang pesat perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai.
“BGN sudah menerima dana jumbo sejak awal, tetapi infrastruktur organisasional dan regulasinya belum siap. Ini berisiko mengakibatkan tata kelola menjadi bermasalah,” tegas Aminuddin.
Pertemuan tersebut juga menjadi momen penting karena BGN menyampaikan komitmen untuk berkolaborasi dengan KPK. Nanik Sudaryati Deyang, Kepala BGN, yang datang bersama dua wakilnya, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, menyatakan bahwa kunjungannya ke KPK bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam pencegahan korupsi.
Dalam suasana yang santai di Gedung Merah Putih, Nanik mengungkapkan bahwa MBG dianggap sebagai program yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Namun, ia mengakui bahwa saat ini sistem distribusi dana belum maksimal.
“MBG bertujuan untuk mendorong kesejahteraan rakyat, tapi kenyataannya, banyak dana yang tidak sampai ke tingkat daerah. Ini perlu diperbaiki agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Nanik.
Konsekuensi dari Kajian dan Langkah Perbaikan
Aminuddin menegaskan bahwa tata kelola MBG masih rentan karena kelembagaan BGN belum memiliki kapasitas yang memadai. Ia menjelaskan bahwa setiap tahun, anggaran MBG terus meningkat, tetapi sistem pengawasan masih bersifat terdesak.
“Dengan anggaran yang terus tumbuh, kita perlu memastikan bahwa sistem pengawasan juga bisa menyesuaikan. Jika tidak, risiko terjadinya korupsi akan meningkat,” imbuh Aminuddin.
Menurut analisis KPK, banyak aspek dalam MBG yang memerlukan perhatian khusus, seperti perekrutan pemasok yang tidak merata, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana, serta kelemahan dalam pengendalian birokrasi. “Ini bisa menjadi celah bagi tindak pidana korupsi yang tidak terdeteksi sejak awal,” lanjutnya.
Kesiapan dan Harapan dari BGN
Nanik Sudaryati Deyang mengakui bahwa BGN sedang berupaya memperbaiki sistem pengelolaan MBG. Namun, ia juga menegaskan bahwa kondisi saat ini masih memerlukan dorongan dari pihak KPK untuk memastikan keberlanjutan program.
“Kami bersedia menerima masukan dari KPK agar MBG bisa berjalan lebih baik, terutama dalam aspek pencegahan korupsi,” tutur Nanik.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam menyusun rencana kerja sama yang lebih intensif antara KPK dan BGN. Dengan adanya kajian yang telah disampaikan, diharapkan BGN bisa mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam pengelolaan program MBG.
Dalam beberapa hari terakhir, terdapat berita bahwa BGN akan melakukan aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta, dengan diikuti oleh sekitar 1 juta massa. Aksi ini diharapkan menjadi ajang untuk menyampaikan tuntutan terkait perbaikan program MBG. “Kami ingin
