Kericuhan saat Forum Diskusi di UGM
Key Discussion – Selasa (16/6/2026), Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa dalam diskusi yang berlangsung di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dirinya mengalami serangan fisik berupa pukulan dan lemparan air. Insiden tersebut terjadi pada Senin (15/6/2026) malam, saat forum yang dihadiri oleh sejumlah pejabat negara berlangsung dengan intensif.
Awal Mula Kericuhan
Kericuhan memuncak ketika sekelompok peserta menuntut kehentiannya secara mendadak. Mereka menganggap diskusi yang dibuka oleh pemerintah tentang isu agraria dan kebijakan penggusuran tidak relevan, sehingga mengajukan penutupan forum secara paksa. Sudaryono menyebut bahwa situasi mulai tidak terkendali setelah sejumlah mahasiswa menginginkan pembicaraan dihentikan, meskipun sebagian besar peserta sebenarnya ingin terus mendengarkan.
“Saya merasa ada yang memukul saya. Ada pelemparan air juga. Karena situasi sudah tidak kondusif, pihak keamanan menyarankan kami keluar,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/6/2026).
Sudaryono menjelaskan bahwa dirinya tetap berusaha mempertahankan komunikasi meski ketegangan meningkat. Ia dan rekan-rekannya tidak mundur dari lokasi, bahkan mengklaim masih berusaha menjaga dialog di tengah kekacauan yang terjadi. “Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan dicari-cari, kami keluar lagi serta duduk bersila di aspal untuk melanjutkan perbincangan,” tegasnya.
Background Forum Diskusi
Menurut Sudaryono, forum tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus membuka ruang dialog terkait isu agraria yang selama ini menjadi perdebatan masyarakat. Ia hadir bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Kedatangan mereka telah dipersiapkan secara matang, dengan izin dari pihak kampus, serta bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan mahasiswa.
“Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat izin dari pihak kampus. Ini juga bukan kegiatan pertama semacam ini,” ujarnya.
Dialog dan Kritik Mahasiswa
Awalnya, diskusi berjalan lancar. Para narasumber memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, sementara pihak pemerintah terbuka menerima berbagai masukan. Namun, suasana berubah setelah sebagian peserta menentang kebijakan pemerintah. Mereka menilai bahwa materi yang disampaikan tidak mendorong perubahan nyata.
Dalam sesi spontan yang terjadi di luar ruang diskusi, mahasiswa mengungkapkan kekecewaan mereka. Kritik mereka melibatkan isu penggusuran lahan dan kebijakan agraria yang dinilai tidak adil. Sudaryono mengakui bahwa dirinya bersedia melakukan investigasi langsung terhadap keluhan tersebut.
“Kalau memang ada penggusuran atau persoalan agraria tertentu, ayo kita cek bersama. Saya bahkan siap menggunakan dana pribadi untuk mendatangi lokasi dan melihat langsung persoalannya,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, pemerintah tetap mendukung ruang kritik sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Ia menekankan bahwa dialog terbuka adalah cara efektif untuk memperbaiki kebijakan dan memperkuat kepercayaan antara pihak pemerintah dan masyarakat.
Reaksi Mahasiswa dan Pemerintah
Sejumlah mahasiswa menganggap pemerintah tidak memberikan jawaban memadai terkait tuntutan mereka. Mereka berpendapat bahwa kebijakan agraria yang diusulkan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat lokal. Dalam diskusi, mahasiswa mengkritik cara pemerintah mengelola lahan dan penggunaan dana publik.
Sudaryono menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap dialog tetap utuh. Ia mengatakan, meski situasi memanas, dirinya dan tim tetap berada di lokasi untuk menjaga komunikasi. “Kami tidak kabur, malah duduk di aspal untuk melanjutkan perdebatan. Ini bukti bahwa pemerintah ingin mendengarkan aspirasi rakyat,” lanjutnya.
Perkembangan dan Dampak
Kericuhan yang terjadi di UGM menjadi sorotan publik. Banyak pihak menilai insiden tersebut menunjukkan ketegangan antara pemerintah dan mahasiswa terkait isu agraria. Sudaryono menyatakan bahwa pihaknya bersedia memeriksa langsung kebenaran klaim mahasiswa. “Jika ada yang mengatakan ada kesalahan dalam kebijakan, kami siap bersama memverifikasi,” katanya.
Menurut Sudaryono, diskusi tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat transparansi. Ia menekankan bahwa ruang dialog harus tetap terbuka, meskipun terjadi perbedaan pendapat. “Demokrasi tidak bisa dipaksa, tapi harus dijaga dengan baik. Kita harus saling menghormati, meskipun berdebat keras,” imbuhnya.
Komitmen terhadap Perubahan
Sebagai wamen, Sudaryono memastikan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap masukan dari berbagai pihak. Ia menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. “Setiap suara dari mahasiswa, pedagang, atau warga desa penting untuk kami dengar. Diskusi ini justru membuka peluang perbaikan,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, meski ada kekacauan di tengah diskusi, komitmen pemerintah terhadap keadilan agraria tetap terjaga. Ia berharap kejadian tersebut bisa menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara pihak kampus dan instansi negara. “Kita bisa mencari solusi bersama, bukan berhenti di tengah jalan,” tutupnya.
Insiden di UGM ini menjadi contoh nyata bagaimana isu agraria bisa memicu dialog yang intens. Meski ada ketegangan, Sudaryono yakin bahwa komunikasi langsung antara pemerintah dan mahasiswa mampu menjawab berbagai kekhawatiran. Dengan mempertahankan sikap terbuka, ia berharap ke depan tidak ada lagi kesalahpahaman yang memicu reaksi ekstrem.
