Danantara Minta KPK Kawal Ketat Proyek Hilirisasi, Pastikan BUMN Bersih
Pondokkebaikan.com – Pada Senin, 29 Juni 2026, Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara, mengunjungi Gedung Anti-Korupsi Learning Center (ACLC) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk bertemu dengan Deputi KPK. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas strategi pencegahan korupsi dalam pengelolaan BUMN.
Permintaan Pendampingan Korupsi dalam Proyek Hilirisasi
Dony Oskaria menekankan pentingnya keterlibatan KPK dalam proyek hilirisasi yang saat ini sedang dijalankan oleh Danantara. Ia juga mengajukan kerja sama dalam sistem pelaporan pelanggaran yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan seluruh BUMN.
“Kami memohon bantuan kepada Bapak Deputi agar bisa mendampingi kami dalam berbagai proyek, terutama proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan,” ujar Dony di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).
KPK dan Langkah Penguatan Kepatuhan
Dalam pertemuan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin menjelaskan bahwa lembaga tersebut akan mendorong kepatuhan dalam pelaporan harta kekayaan serta sertifikasi personel sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi untuk pengelolaan BUMN yang lebih baik.
“Kita tidak ingin proyek-proyek ini memiliki potensi untuk terjadinya korupsi dalam pekerjaannya,” tambah Dony.
Kemitraan Strategis antara KPK dan Danantara
Dony Oskaria menyatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan kerja sama formal di tingkat pimpinan dengan KPK. Ia menegaskan bahwa Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK akan menjadi bagian integral dari operasional BUMN ke depan. Dengan ini, Danantara berharap mampu memperkuat tata kelola korporasi.
Implementasi Sistem Pelaporan Korupsi
Dony menyebutkan bahwa KPK akan memfasilitasi pelatihan di lingkungan Danantara serta pembuatan SOP standar untuk pengelolaan proyek. Selain itu, dia menekankan pentingnya integrasi sistem pelaporan whistleblower antara seluruh BUMN dan KPK. Dengan sistem ini, laporan korupsi bisa lebih mudah dikumpulkan dan diproses.
“Akan ada bentuk pelatihan di tempat kami, kemudian arahan mengenai SOP, serta integrasi sistem whistleblower. Ini menjadi bagian dari komitmen Danantara untuk memastikan pengelolaan BUMN transparan,” ujar Dony.
KPK Evaluasi Laporan BUMN
Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, KPK akan memilah laporan yang diterima dari BUMN untuk menentukan apakah termasuk dalam tindak pidana korupsi atau tidak. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian bahwa seluruh BUMN mematuhi standar transparansi.
“Dengan model seperti itu, informasi akan tersampaikan secara optimal, dan KPK akan bertugas menilai mana laporan yang layak ditindaklanjuti,” kata Aminuddin.
Standar Kepatuhan dalam Pelaporan Harta Kekayaan
Aminuddin menambahkan bahwa KPK juga akan mendorong kepatuhan pejabat Danantara dan BUMN dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Ia menegaskan bahwa setiap unit kerja di Danantara maupun BUMN harus memiliki minimal satu personel yang bersertifikasi paksi dan satu lagi yang memenuhi standar CRA (Corruption Risk Assessment).
“Kami juga mendorong agar di setiap unit kerja ada minimal satu personil yang tersertifikasi paksi dan satu lagi tersertifikasi CRA, Corruption Risk Assessment,” tegas Aminuddin.
Peran KPK dalam Pengawasan Proyek Hilirisasi
Proyek hilirisasi yang sedang dijalankan Danantara menjadi fokus utama pembahasan. Dony Oskaria menyatakan bahwa dengan keterlibatan KPK, perusahaan akan lebih mudah mengidentifikasi risiko korupsi dan mengambil langkah antisipatif. Ia berharap seluruh BUMN bisa menjadi contoh pengelolaan yang baik, sesuai prinsip pemerintahan yang baik.
Komitmen Danantara pada Peningkatan Transparansi
Dony Oskaria menegaskan bahwa kehadiran KPK di proyek hilirisasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh proses tidak memiliki celah korupsi. Ia juga meminta bantuan lembaga anti-korupsi tersebut dalam memperkuat sistem pelaporan dan mengawasi kepatuhan anggota BUMN.
“Termasuk kedisiplinan dalam pelaporan LHKPN, yang harus tepat waktu dan patuh. Ini menunjukkan komitmen Danantara untuk pengelolaan BUMN yang transparan dan baik,” sambung Dony.
Langkah Nyata untuk Pencegahan Korupsi
Menurut Aminuddin, KPK akan terus memperkuat sistem pelaporan dan sertifikasi personel sebagai langkah nyata pencegahan tindak pidana korupsi. Ia menjelaskan bahwa dengan sistem whistleblower yang terhubung langsung ke KPK, laporan bisa didistribusikan lebih cepat dan efektif. Hal ini diharapkan meningkatkan akuntabilitas dalam proses pengadaan dan pengelolaan dana.
Koordinasi Terus Diperkuat
Dony Oskaria berharap pertemuan ini menjadi awal dari koordinasi yang lebih intensif antara Danantara dan KPK. Ia menegaskan bahwa kedua belah pihak akan berupaya bersama untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan terbuka. Dengan dukungan KPK, Danantara yakin proyek hilirisasi akan berjalan lancar tanpa adanya kesan malpraktik.
Perspektif KPK dalam Perkembangan BUMN
Aminuddin menambahkan bahwa KPK akan terus memantau progres BUMN dalam menerapkan sistem pelaporan dan sertifikasi. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan proyek hilirisasi tergantung pada kemampuan seluruh pihak untuk menjaga integritas dan kepatuhan terhadap aturan. Dengan ini, KPK berharap bisa menjadi mitra strategis dalam mengawasi pertumbuhan BUMN.
Langkah Perbaikan Sistem
Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, KPK juga akan mendorong perbaikan sistem pengelolaan dana di seluruh BUMN. Hal ini termasuk dalam langkah memastikan bahwa setiap proyek diawasi secara ketat, terutama proyek yang berskala besar. Dengan integrasi sistem, KPK bisa mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi kepatuhan seluruh BUMN.
Dari pertemuan tersebut, Dony Oskaria menyatakan bahwa upaya mitigasi korupsi akan dilakukan secara bertahap. Ia berharap ke depan, seluruh BUMN dapat menjadi contoh dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Dengan bantuan KPK, Danantara yakin proyek hilirisasi akan berjalan secara optimal tanpa gangguan korupsi.
