BEM UBK Beri Ultimatum ke Gibran: Key Discussion dalam 5 Hari
Key Discussion menjadi fokus utama dalam pertemuan tertutup yang digelar pada Senin (15/6/2026) antara perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) dan anggota kampus lainnya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Pertemuan ini menandai upaya mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan mereka terkait kebijakan pemerintah, dengan ancaman aksi berkelanjutan jika tuntutan tidak dipenuhi dalam 5 hari.
Pembagian Tuntutan Berdasarkan Klaster
Key Discussion pada pertemuan tersebut dibagi menjadi tiga klaster utama: fiskal dan pendidikan, hukum serta supremasi sipil, serta krisis moneter dan energi. Setiap klaster mengandung isu-isu yang dianggap kritis, seperti transparansi penggunaan anggaran MBG, revisi UU Polri untuk menjaga supremasi sipil, dan intervensi pemerintah terhadap kenaikan harga BBM. Mahasiswa menekankan bahwa tuntutan ini tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.
“Key Discussion ini menjadi titik awal untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah. Kami menginginkan tindakan konkret, bukan hanya janji,” kata Muhammad Abdi, Ketua Umum BEM UBK, setelah pertemuan berlangsung lebih dari satu jam. Ia menegaskan bahwa Gibran menjanjikan mengaudit dan mengkonsolidasikan tuntutan, tetapi ancaman aksi berjilid-jilid tetap berlaku jika tidak ada perubahan dalam lima hari.
Detail Klaster Tuntutan dan Tantangan Pemerintah
Dalam klaster pertama, mahasiswa menuntut audit program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menilai efisiensi dan transparansi penggunaan dana. Mereka juga mengusulkan pengalihan dana efisiensi ke Uang Kuliah Tunggal (UKT) agar biaya pendidikan tetap terjangkau. Klaster kedua menargetkan revisi Undang-Undang Polri, dengan harapan pemerintah mendorong pembahasan di DPR RI agar supremasi sipil terjaga. Klaster ketiga berfokus pada krisis moneter, khususnya penundaan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional.
Key Discussion ini menyoroti kecemasan mahasiswa terhadap kebijakan yang dianggap mengurangi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, isu transparansi anggaran dan kenaikan harga energi menjadi poin utama dalam diskusi, dengan harapan pemerintah memberikan respons yang jelas dan berdampak nyata. “Kami ingin Key Discussion ini menjadi bahan untuk perubahan politik yang berkeadilan,” tambah Abdi, menyoroti pentingnya partisipasi aktif mahasiswa.
Respons Gibran dan Peran Biarawati
Gibran Rakabuming Raka berjanji akan mengantarkan tuntutan mahasiswa ke Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah penegakan. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mengawasi pelaksanaannya. “Key Discussion ini adalah alat untuk mendorong pemerintah menindaklanjuti kebijakan yang belum optimal,” ujarnya. Meski demikian, mahasiswa tetap skeptis karena ingin tindakan nyata, bukan sekadar janji.
Sementara itu, keberadaan Suster Sesilia, seorang biarawati yang aktif mendukung aksi mahasiswa, menunjukkan peran masyarakat sipil dalam memperkuat gerakan. Ia turun ke jalan untuk mendukung tuntutan Key Discussion, menegaskan bahwa krisis ekonomi dan politik memerlukan perhatian kolektif. “Biarawati ini menjadi bagian dari Key Discussion, mengawal kebijakan yang menyangkut kehidupan rakyat,” imbuhnya.
Aksi Berjilid-Jilid sebagai Ancaman
Abdi menegaskan bahwa aksi berjilid-jilid akan dilakukan jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan dalam waktu 5 hari. “Key Discussion ini adalah kesempatan terakhir untuk menilai kesiapan pemerintah,” katanya. Dengan durasi 5×24 jam, mahasiswa memberikan tenggat waktu yang jelas untuk perubahan, termasuk pengaturan kebijakan yang lebih adil. Jika tidak ada respons yang memadai, mereka akan melakukan aksi massal di DPR RI sebagai langkah penegakan.
“Key Discussion ini menunjukkan komitmen mahasiswa untuk memperjuangkan keadilan. Kami akan terus bergerak hingga tuntutan terpenuhi,” ujar Abdi, yang menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan nasional. Ia menekankan bahwa aksi tidak akan berhenti hanya karena ada respons dari Gibran, melainkan sebagai upaya memastikan kebijakan pemerintah tetap transparan dan akuntabel.
Harapan dan Kesiapan Mahasiswa
Key Discussion pada pertemuan Senin (15/6/2026) berharap menjadi titik awal untuk perubahan kebijakan yang lebih inklusif. Mahasiswa menginginkan pemerintah tidak hanya mencatat tuntutan, tetapi juga memberikan solusi yang berdampak nyata. “Kami akan menunggu respons, tetapi jika tidak ada, aksi berjilid-jilid akan terus berlangsung,” tambah Abdi. Dengan durasi 5×24 jam, mereka memberikan jadwal yang ketat untuk melihat komitmen pemerintah.
Aksi yang akan dilakukan tidak hanya berupa demonstrasi, tetapi juga melibatkan koorporasi dari berbagai kalangan, termasuk biarawati dan elemen masyarakat sipil. “Key Discussion ini adalah bagian dari perjuangan yang lebih luas, bukan sekadar dialog satu hari,” pungkasnya, menegaskan bahwa tuntutan akan terus ditegakkan hingga terpenuhi.
