Tim Kemensos dan PKP Lakukan Verifikasi Lapangan untuk Program Bedah Rumah di Jawa Barat
Kemensos – Jakarta — Dalam rangka memastikan efektivitas program bantuan perumahan, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaksanakan serangkaian verifikasi faktual. Kegiatan ini menyasar rumah-rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat yang telah diusulkan untuk mendapatkan program bedah rumah di wilayah Jawa Barat. Verifikasi tersebut berlangsung pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan.
Proses verifikasi ini tidak hanya berfokus pada kondisi fisik bangunan saja, tetapi juga mencakup pengecekan menyeluruh terhadap kelengkapan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. Sebelum tim turun langsung ke lapangan, dilakukan terlebih dahulu tahap sinkronisasi data di kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II. Dalam pertemuan koordinasi ini, hadir beberapa pejabat penting dari kedua kementerian, termasuk staf khusus Menteri Sosial Ishaq Zubaedi Raqib, serta tenaga ahli menteri Fajar WH dan Virgo Sulianto.
Koordinasi Intensif untuk Kelancaran Program
Dari pihak PKP, kehadiran diwakili oleh Kepala BP3KP Jawa II, Mochamad Mulya Permana, beserta jajaran stafnya. Mulya Permana menyampaikan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan porsi program bedah rumah cukup signifikan. Berdasarkan catatan yang ia sampaikan, khusus untuk usulan yang berasal dari Kemensos, kuota yang dialokasikan mencapai angka 1.517 unit rumah. Angka ini belum memperhitungkan usulan-usulan tambahan yang datang dari pemerintah daerah, anggota dewan, serta berbagai kementerian dan lembaga lainnya.
Menyadari besarnya jumlah kuota dan usulan yang masuk, diperlukan koordinasi yang intensif agar seluruh program dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Mulya Permana menambahkan bahwa pertemuan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi bersama untuk menemukan solusi atas berbagai kendala yang ada.
Pertemuan ini sebagai bahan evaluasi kita semoga ada jalan keluar menjadi perbaikan ke depannya, masih ada waktu hingga akhir tahun. Kita upayakan perbaikan dan perubahan, ujarnya.
Tantangan di Lapangan dan Solusi yang Ditempuh
Ishaq Zubaedi Raqib, sebagai staf khusus Menteri Sosial, mengakui bahwa masih terdapat berbagai tantangan dan dinamika di lapangan yang memerlukan perhatian khusus. Koordinasi secara berkala antarkementerian menjadi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah terkait dengan syarat status kepemilikan lahan, yang merupakan persyaratan mutlak agar calon penerima dapat lolos sebagai penerima manfaat program.
Kemen PKP punya parameter untuk pembangunan BSPS, di Kemensos ada RST, kita duduk bareng untuk merekonsiliasi data. Paling tidak untuk Jabar kita harus temukan titik temu, katanya.
Setelah proses sinkronisasi data selesai, tim gabungan langsung melakukan pengecekan secara acak ke lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Pengecekan ini mencakup tiga kategori rumah, yaitu rumah yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lolos, rumah yang belum melalui proses verifikasi, serta rumah yang telah diverifikasi namun dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Hasil Pengecekan di Lapangan
Dalam hari pertama pengecekan, tim yang didampingi oleh SDM Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar tiga titik lokasi berbeda. Dua lokasi berada di Desa Cibondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, yang masing-masing atas nama KPM Amiduddin Hamzah dan Agus. Satu lokasi lainnya terletak di Kelurahan Warung Muncang, Bandung Kulon, Kota Bandung, atas nama Heni. Berdasarkan hasil inspeksi lapangan, ketiga lokasi tersebut dinyatakan lolos dan akan segera dilakukan proses perbaikan.
Mulya Permana memberikan estimasi bahwa pelaksanaan perbaikan akan dimulai pada bulan Agustus dengan durasi paling lama tiga bulan. Perbaikan yang akan dilakukan mencakup berbagai aspek struktural bangunan, termasuk kolom, balok, dan struktur atap.
Program Nasional dan Kriteria Penerima
Secara nasional, pemerintah melalui program 3 juta rumah untuk rakyat menargetkan renovasi sebanyak 10.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat. Program ini menggunakan mekanisme Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Sosial dan Kementerian PKP dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan jumlah usulan terbanyak yang mendapatkan alokasi kuota hingga mencapai 1.517 KPM orang tua siswa Sekolah Rakyat. Untuk dapat lolos mendapatkan bantuan ini, calon penerima harus memenuhi sejumlah kriteria ketat yang telah ditetapkan oleh kedua kementerian.
Persyaratan tersebut meliputi status kewarganegaraan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) pada desil 4 ke bawah dengan batas penghasilan maksimal setara UMP atau UMK, serta diutamakan bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat. Selain dokumen administrasi seperti KTP dan Kartu Keluarga, calon penerima wajib memiliki atau menguasai tanah sendiri yang tidak bersengketa dan dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah, baik berupa Sertifikat, AJB, Girik, maupun Surat Keterangan Camat.
Kondisi rumah juga harus dipastikan tidak layak huni (RTLH) berdasarkan standar yang tercantum dalam PP No. 16/2021, khususnya pada kerusakan struktur atap, lantai, dan dinding. Selain itu, calon penerima belum pernah mendapatkan bantuan perumahan sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dengan memenuhi seluruh persyaratan tersebut, program bedah rumah diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup keluarga siswa Sekolah Rakyat di Jawa Barat dan wilayah lainnya di Indonesia.
