Kapolri Buka Suara Usai Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan: Itu Kewenangan Kejaksaan
Pelimpahan Kasus ke Jaksa Penuntut Umum
Kapolri Buka Suara Usai Roy Suryo – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pernyataan terkait keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan dr Tifauziah Tyassuma. Pihak kepolisian telah menyelesaikan tugas penyidikan setelah menyerahkan dua tersangka serta 714 barang bukti ke institusi kejaksaan. Proses ini dilakukan melalui tahap II, yang menandai akhir dari investigasi Polri dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
“Dari kami Polri telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan tahap II, termasuk administrasi penyidikan dan penyerahan tersangka. Jadi kewajiban kami sudah selesai,” kata Listyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Persyaratan Lapor Diri bagi Tersangka
Kejaksaan memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, tetapi meminta mereka melaporkan diri secara berkala setiap satu minggu sekali. Keputusan ini diambil setelah jaksa penuntut umum menimbang beberapa pertimbangan, termasuk permohonan dari kuasa hukum dan keluarga para tersangka. Para tersangka juga menyatakan kesediaan untuk menjadi penjamin jika tidak memenuhi kewajiban selama persidangan berlangsung.
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menegaskan bahwa penangguhan penahanan kini menjadi tanggung jawab mereka. Dalam keterangan resmi, Kapolri menyatakan bahwa penangguhan tersebut tidak lagi berada dalam wewenang polisi. “Untuk penangguhan penahanan saat ini sudah beralih ke institusi Kejaksaan. Jadi mungkin lebih tepat ditanyakan di sana,” tambahnya.
Barang Bukti dan Alasan Tidak Penahanan
Kasus yang ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah diserahkan ke Kejaksaan pada Senin (22/6/2026) kemarin. Dalam proses ini, selain dua tersangka, jaksa juga menerima 714 barang bukti yang melibatkan berbagai dokumen, buku, perangkat elektronik, dan media penyimpanan digital. Barang bukti tersebut berisi tautan serta video yang relevan dengan peristiwa yang disangkakan.
“Hari ini penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menyerahkan tanggung jawaban tersangka dan barang bukti kepada kami selaku penuntut umum,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, Senin kemarin.
Marcelo menjelaskan bahwa pengambilan keputusan untuk tidak menahan tersangka didasarkan pada beberapa faktor. Antara lain, surat pernyataan yang diserahkan oleh para tersangka menunjukkan sikap kooperatif, keterlibatan dalam proses hukum, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang disangkakan. Selain itu, pihak keluarga juga memberikan dukungan dengan menawarkan diri sebagai penjamin.
Kewenangan Kejaksaan dalam Proses Hukum
Setelah menerima barang bukti dan tersangka dari penyidik, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melakukan evaluasi berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hasilnya, kedua tersangka diberikan kebijakan untuk tetap bebas selama proses persidangan berlangsung, dengan syarat melapor diri setiap pekan. Kebijakan ini berlaku selama masa penuntutan, yang dianggap cukup untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.
Menurut kejaksaan, keputusan ini sejalan dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Tersangka Roy Suryo dan dr Tifauziah Tyassuma tetap bisa pulang, tetapi mereka harus mematuhi aturan laporan mingguan sebagai bentuk pengawasan. Angka 714 barang bukti menjadi bukti bahwa penyidikan telah memperoleh cukup bukti untuk menuntut kedua pihak dalam perkara pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah.
Sanksi Hukum dalam Perkara Ini
Dalam kasus ini, Roy Suryo dan dr Tifauziah Tyassuma disangkakan melanggar tiga pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka dikenai Pasal 434, 433, dan 441 KUHP, yang masing-masing berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan, serta fitnah. Selain itu, kedua tersangka juga dinyatakan bersalah atas pelanggaran Pasal 35 dan Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang terkait dengan manipulasi atau pemalsuan data.
Kebijakan tidak penahanan ini memperlihatkan bahwa institusi kejaksaan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan penahanan atau tidak dalam proses peradilan. Dengan adanya sanksi lapor diri, Kejaksaan menjamin bahwa tersangka tetap dapat diawasi secara efektif tanpa harus diisolasi dari masyarakat. Roy Suryo dan dr Tifa memiliki 30 kali wajib lapor sebagai bagian dari syarat yang diberikan oleh jaksa.
Pelimpahan Tahap II dan Implikasinya
Proses pelimpahan tahap II menjadi titik balik dalam kasus ini, karena menandai peralihan kewenangan hukum dari kepolisian ke kejaksaan. Tugas penyidik Polda Metro Jaya telah selesai setelah memastikan semua dokumen dan barang bukti diserahkan dengan lengkap. Penyidik menilai bahwa penuntutan selanjutnya lebih tepat dijalankan oleh jaksa, yang memiliki otoritas untuk menentukan tindakan hukum lebih lanjut.
Keputusan tidak menahan Roy Suryo dan dr Tifa mencerminkan langkah koordinasi antara polisi dan kejaksaan. Meski tidak ditahan, kedua pihak tetap menjalani proses hukum tanpa gangguan. Syarat wajib lapor diri dianggap cukup untuk memastikan keterlibatan mereka dalam proses penuntutan, terutama mengingat kasus ini terkait dugaan penyampaian informasi yang bisa memengaruhi opini publik.
Kebijakan Penahanan dalam Konteks Persidangan
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, menegaskan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan penuh dalam menentukan apakah seseorang harus ditahan atau tidak. Keputusan ini berdasarkan pertimbangan yang matang, termasuk sikap kooperatif para tersangka, keberadaan penjamin, serta pengawasan terhadap situasi di masyarakat.
Kejaksaan berharap dengan kebijakan wajib lapor diri, Roy Suryo dan dr Tifa dapat mematuhi proses hukum tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Meski tidak dibatasi secara fisik, mereka tetap diwajibkan untuk hadir di lokasi kejaksaan setiap minggu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Angka 714 barang bukti menjadi bukti bahwa penyidikan telah memperoleh cukup bukti untuk menuntut kedua tersangka.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia berjalan dengan baik, dengan peran kepolisian dan kejaksaan yang jelas. Penyidik telah mengeluarkan tindakan paling akhir, sementara kejaksaan menangani tugas penuntutan dengan kewenangan penuh. Kapolri menyatakan bahwa keputusan Kejak
