KAMMI Tolak Aksi Warga Pati di DPR, Tetap Dukung RUU Perampasan Aset

PP KAMMI Menolak Rencana Aksi AMPB di Gedung DPR, Namun Tetap Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset

Pondokkebaikan.com – Sebuah ketegangan baru muncul di ruang publik Indonesia ketika organisasi mahasiswa nasional menyatakan penolakan terbuka terhadap rencana demonstrasi yang akan digelar oleh aliansi berbasis daerah di jantung kekuasaan legislatif. Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap agenda pemberantasan korupsi, perbedaan pandangan tentang cara menyampaikan aspirasi ke ruang negara kini menjadi sorotan tersendiri.

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menggelar konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 21 Agustus 2026, untuk menyampaikan sikap resmi organisasi terhadap dinamika demokrasi dan kebangsaan yang berkembang dalam satu pekan terakhir. Agenda utama konferensi tersebut adalah merespons rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 27 Agustus 2026.

Akui Hak Konstitusional, Namun Tolak Bentuk Aksi

Dalam pembukaannya, PP KAMMI menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Hak tersebut dijamin secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pengakuan atas landasan hukum ini menjadi kerangka awal sebelum organisasi tersebut menyampaikan posisi penolakannya.

Setelah mengakui hak konstitusional tersebut, PP KAMMI kemudian menyatakan penolakan tegas terhadap rencana aksi AMPB di kompleks parlemen. Penolakan ini dikaitkan dengan pernyataan salah satu koordinator AMPB yang dinilai mengindikasikan langkah di luar koridor hukum yang berlaku.

“Namun demikian dengan tegas kami menyatakan sikap menolak rencana aksi yang akan digelar di Gedung DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2026 by kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), khususnya menyusul pernyataan dari salah satu koordinator AMPB ke ruang publik yang mengindikasikan di luar koridor hukum.”

Penolakan tersebut bukan berarti organisasi mahasiswa ini ingin membatalkan hak warga untuk bersuara. Sebaliknya, PP KAMMI menekankan bahwa penyampaian aspirasi tidak boleh dilakukan dengan cara yang berpotensi memicu provokasi, merusak fasilitas negara, atau mengganggu persatuan nasional. Mereka menyoroti pernyataan yang dinilai mengarah pada upaya menyandera atau mengancam lembaga legislatif, sebuah narasi yang dianggap kontraproduktif terhadap proses demokrasi.

“Kritik dan aspirasi adalah hak warga negara, tetapi hak tersebut tidak boleh ditunggangi oleh narasi konfrontatif yang berpotensi memantik kegaduhan, merusak fasilitas negara, serta mengoyak rasa persatuan yang telah dirawat bangsa ini.”

Persoalan Legitimasi Representasi

Salah satu argumen sentral yang dikemukakan PP KAMMI menyangkut legitimasi representasi. Organisasi ini menilai AMPB tidak memiliki dasar untuk mengklaim diri sebagai representasi tunggal seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerangka berpikir KAMMI, legitimasi sebagai representasi bangsa melekat pada lembaga yang memperoleh mandat konstitusional melalui mekanisme demokratis, bukan pada aliansi yang lahir dari basis kedaerahan tertentu.

“Legitimasi dari AMPB merupakan aliansi yang lahir dari basis kedaerahan tertentu sehingga secara sosiologis dan politis tidak bisa mengklaim posisinya sebagai representasi tunggal dan sah 280 juta rakyat Indonesia.”

Pandangan ini menyentuh persoalan yang lebih luas dalam politik Indonesia: bagaimana batas antara aspirasi daerah dan klaim representasi nasional. Dalam konteks negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan kelompok etnis, setiap klaim untuk berbicara atas nama seluruh bangsa selalu mengundang pertanyaan tentang representativitas dan mandat demokratis.

Dukungan terhadap Agenda Antikorupsi dan RUU Perampasan Aset

Yang menarik dari posisi PP KAMMI adalah bahwa penolakan terhadap bentuk aksi AMPB tidak disertai penolakan terhadap substansi agenda yang dibawa. Organisasi mahasiswa ini justru menyatakan dukungan penuh terhadap pemberantasan korupsi, termasuk desakan agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan oleh DPR.

RUU Perampasan Aset sendiri merupakan instrumen hukum yang memungkinkan negara menyita dan melelang aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Pengesahan undang-undang ini telah lama menjadi tuntutan masyarakat sipil sebagai mekanisme pemulihan kerugian negara yang lebih cepat dan efektif dibanding jalur pidana konvensional.

Dengan demikian, PP KAMMI memisahkan secara tegas antara cara dan tujuan: mereka mendukung tujuan antikorupsi, tetapi menolak cara penyampaiannya jika dinilai berpotensi mengancam stabilitas dan persatuan.

Panggilan untuk Jalur Konstitusional

Sebagai penutup sikapnya, PP KAMMI mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk AMPB sendiri, untuk mengedepankan cara-cara yang elegan, konstitusional, dan bermartabat dalam mengawal agenda antikorupsi. Ajakan ini ditujukan agar energi publik yang besar tidak terbuang dalam konfrontasi, melainkan terchannel melalui mekanisme yang sudah tersedia dalam sistem hukum.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk AMPB untuk mengedepankan cara-cara elegan, konstitusional dan bermartabat dalam mengawal agenda antikorupsi.”

PP KAMMI juga menegaskan bahwa penolakan terhadap rencana aksi tersebut bukan ditujukan untuk membungkam aspirasi antikorupsi masyarakat Pati maupun elemen masyarakat lainnya. Tujuan utamanya adalah menjaga persatuan nasional serta marwah simbol negara sebagai institusi yang harus tetap berfungsi sebagai ruang deliberasi, bukan arena konfrontasi.

“Cita-cita kemerdekaan yang adil, makmur dan bebas dari korupsi hanya dapat kita wujudkan apabila seluruh elemen bangsa bergerak bersama dalam bingkai persatuan, bukan dari sekat-sekat kedaerahan atau kelompok yang saling berhadap-hadapan.”

Di tengah meningkatnya polarisasi publik dan maraknya viralitas isu-isu politik di media sosial, pernyataan PP KAMMI ini menambah lapisan baru dalam perdebatan tentang batas-batas ekspresi politik di Indonesia. Bagaimana masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, dan aliansi daerah akan merespons satu sama lain dalam pekan menuju 27 Agustus 2026 akan menjadi indikator penting bagi kesehatan demokrasi nasional.