Istana Bantah Isu Haji Isam Koordinator Karhutla
Pondokkebaikan.com – Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kabar penunjukan Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tidak benar. Klarifikasi ini disampaikan di kawasan JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu (23/8/2026), sekaligus menutup ruang spekulasi yang sempat ramai di berbagai platform digital.
Bantahan Resmi dari Istana
Prasetyo Hadi menjawab langsung pertanyaan wartawan dengan nada tegas. Ia menyatakan tidak ada satu pun dokumen atau keputusan resmi yang menempatkan Andi Syamsuddin Arsyad—pengusaha perkebunan yang dikenal luas dengan nama Haji Isam—pada posisi koordinator Karhutla Kalimantan.
“Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu. Siapa yang mengembuskan isunya itu?”
Istana menilai penyebaran informasi tanpa dasar semacam itu berpotensi mengacaukan persepsi publik terhadap arah kebijakan kebencanaan. Oleh karena itu, bantahan cepat dari tingkat kementerian menjadi langkah yang tidak bisa ditunda.
Kewenangan Koordinasi Tetap Milik Negara
Menurut Istana, fungsi koordinasi tanggap darurat Karhutla merupakan ranah eksklusif instansi pemerintah. Pemerintah memang membuka ruang partisipasi masyarakat—termasuk sektor swasta—untuk membantu pemadaman dan pencegahan, namun posisi koordinator tidak dapat dialihkan ke pihak di luar struktur birokrasi negara.
“Oke, bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kan kewenangannya bukan di situ.”
Pernyataan ini sejalan dengan kerangka hukum kebencanaan nasional yang mewajibkan setiap penunjukan koordinator berpijak pada dasar kewenangan sah, bukan pada kesepakatan informal atau inisiatif individual.
Mekanisme Pembagian Wilayah oleh Pejabat Setingkat Menteri
Istana menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan sejumlah pejabat setingkat menteri agar masing-masing bertanggung jawab atas penanganan Karhutla di wilayah tertentu. Pembagian tugas bersifat teritorial, mengikuti garis administrasi provinsi.
“Dan kita pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah. Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu.”
Mekanisme ini menjamin setiap titik kebakaran mendapat perhatian langsung dari pejabat yang memiliki akses penuh terhadap armada pemadaman udara, logistik lapangan, serta koordinasi lintas kementerian. Respons menjadi lebih cepat dan akuntabel dibanding model koordinasi tunggal yang tersebar di berbagai titik geografis.
Kenapa Rumor Ini Berbahaya bagi Respons Darurat
Kalimantan memiliki rekam jejak panjang kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap musim kemarau. Pada beberapa tahun sebelumnya, kebakaran di kawasan gambut dan perkebunan skala besar pernah memicu krisis asap lintas provinsi bahkan lintas negara, dengan dampak kesehatan yang menjangkau jutaan penduduk. Dalam situasi semacam itu, kejelasan siapa yang memegang kendali koordinasi menjadi faktor penentu efektivitas respons.
Ketika informasi keliru mengenai penunjukan koordinator menyebar dan menjadi tren di media sosial, dampaknya melampaui sekadar kebingungan publik. Jalur komunikasi darurat dapat teraburkan, ekspektasi tidak realistis terhadap pihak swasta tercipta, dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme resmi yang sedang bekerja di lapangan ikut melemah. Istana memandang klarifikasi cepat sebagai langkah krusial untuk menjaga integritas informasi di tengah situasi darurat.
FAQ: Hal yang Perlu Diketahui Publik
Apakah Haji Isam benar-benar ditunjuk sebagai koordinator Karhutla Kalimantan? Tidak. Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi secara eksplisit membantah penunjukan tersebut. Tidak ada dasar hukum maupun keputusan resmi yang mendukung narasi itu.
Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas penanganan Karhutla di Kalimantan? Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah penanganan. Setiap menteri bertanggung jawab atas provinsi tertentu, misalnya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya.
Apakah pihak swasta boleh terlibat dalam penanganan Karhutla? Ya, pemerintah membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk membantu pemadaman dan pencegahan. Namun posisi koordinator tetap berada di tangan instansi negara sesuai kerangka kewenangan yang berlaku.
Di mana klarifikasi resmi Istana dapat diverifikasi? Pernyataan Prasetyo Hadi disampaikan langsung di kawasan JCC Senayan, Jakarta, pada 23 Agustus 2026, dan dapat ditelusuri melalui liputan media nasional pada tanggal tersebut.
