Hotel Sultan Dieksekusi, Dasco Minta Kemensetneg Akomodir Nasib Para Karyawan
Hotel Sultan Dieksekusi – Seiring berlangsungnya eksekusi pengosongan Hotel Sultan di Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggarisbawahi pentingnya menjaga keberpihakan terhadap karyawan yang telah mengabdi di tempat tersebut. Tindakan ini terjadi pada Kamis (18/6/2026), sebagai bagian dari upaya pemerintah mengembalikan pengelolaan lahan kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dari pihak swasta ke pihak negara. Dasco menekankan bahwa perubahan kepemilikan atau manajemen lahan tidak boleh mengorbankan mata pencaharian para pekerja yang sudah lama bernaung di bawah Hotel Sultan.
Latar Belakang Eksekusi Pengosongan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan keputusan yang menjadi dasar untuk mengeksekusi pengosongan Hotel Sultan. Keputusan tersebut diambil setelah sengketa lahan antara pemerintah dan PT Indobuildco, perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Pontjo Sutowo, mencapai titik puncak. Sejak puluhan tahun lalu, konflik ini berlangsung terus-menerus, dengan pihak swasta memperoleh izin pengelolaan lahan GBK, sementara pemerintah menuntut hak atas tanah tersebut.
Eksekusi ini menandai berakhirnya perdebatan panjang yang telah menghabiskan waktu berdekad-dekad. Pengosongan dilakukan secara resmi pada Kamis (18/6/2026), di mana seluruh area Hotel Sultan ditetapkan sebagai aset pemerintah. Sebagai tindak lanjut, DPR RI berupaya mengkoordinasikan langkah-langkah untuk menjamin keberlanjutan hak kerja para karyawan, agar tidak langsung kehilangan penghasilan karena perubahan pengelolaan.
Pernyataan Dasco Mengenai Perlindungan Karyawan
Dalam kesempatan tersebut, Dasco memberikan perhatian khusus terhadap nasib para karyawan. Menurutnya, meskipun lahan GBK kini berada di bawah kendali negara, manajemen yang baru mengambil alih tidak boleh mengabaikan kontribusi yang telah diberikan oleh para pekerja sebelumnya.
“Saya berharap dan akan melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Sekretaris Negara terkait nasib karyawan Hotel Sultan,” ujar Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (18/6/2026).
Dasco menegaskan bahwa transisi pengelolaan lahan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengucilkan pekerja. Ia berharap pihak baru, yang akan mengelola aset tersebut, memberikan kesempatan kepada karyawan lama untuk tetap bekerja, atau setidaknya memastikan penggantian yang adil. Menurutnya, karyawan yang bekerja di Hotel Sultan selama bertahun-tahun adalah bagian dari sejarah dan identitas kawasan tersebut, sehingga harus diakui perannya dalam pengembangan layanan di GBK.
“Mengenai pengelolaan yang nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, tentunya kita harapkan akan memberikan tempat kembali kepada karyawan-karyawan yang selama ini sudah bekerja di sana,” imbuhnya.
Kemensetneg ditetapkan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas aset GBK ke depannya. Dalam waktu dekat, DPR RI akan melakukan koordinasi dengan lembaga tersebut untuk memastikan perlindungan hak-hak karyawan. Dasco menyoroti bahwa pemerintah harus menemukan solusi yang mengakomodir kebutuhan pekerja, terutama dalam konteks transisi yang terjadi di sektor perhotelan.
Proses Transisi dan Langkah Pemerintah
Pengosongan Hotel Sultan dianggap sebagai langkah penting dalam upaya pemerintah mengembalikan kontrol atas lahan GBK. Lahan tersebut memiliki nilai strategis sebagai pusat kegiatan nasional, sehingga perlu dikelola secara lebih efisien. Namun, Dasco menekankan bahwa transisi ini harus dilakukan secara bertahap, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi para pekerja.
Di sisi lain, pemerintah mempertimbangkan kebijakan pengelolaan lahan yang lebih terpadu. Dalam pernyataannya, Dasco menyebutkan bahwa DPR RI akan memastikan bahwa Kemensetneg tidak hanya mengurus aset, tetapi juga menjamin kesejahteraan para karyawan. Ia mengingatkan bahwa pengelola baru harus memahami konteks sosial di sekitar GBK, khususnya kebutuhan masyarakat yang bergantung pada pekerjaan di hotel tersebut.
Kepedulian Terhadap Karyawan dan Kesejahteraan
Dasco menambahkan bahwa karyawan Hotel Sultan bukan hanya sekadar tenaga kerja, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian lokal. Banyak dari mereka berada di posisi yang memperkuat jaringan sosial dan ekonomi sekitar kawasan GBK. Oleh karena itu, ia berharap bahwa langkah transisi ini tidak sekadar mengubah kepemilikan lahan, tetapi juga mengubah kehidupan para karyawan menjadi lebih baik.
Eksekusi Hotel Sultan juga menimbulkan perhatian dari berbagai pihak. Sejumlah kelompok masyarakat, termasuk para pekerja, menganggap langkah ini sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan. Namun, DPR RI berupaya menjadi mediator antara pihak swasta dan negara, serta memberikan kepastian kepada karyawan mengenai masa depan pekerjaan mereka.
Dalam konteks ini, Dasco berharap Kemensetneg dapat menetapkan kebijakan yang melibatkan karyawan secara aktif. Misalnya, melalui peningkatan pelatihan atau peluang kerja di sektor lain yang terkait dengan pengembangan GBK. Ia juga menyarankan adanya mekanisme kompensasi yang jelas, agar para karyawan tidak merasa dirugikan dalam proses transisi ini.
Konteks Sengketa Lahan dan Peran DPR
Sengketa lahan GBK telah menjadi isu penting selama beberapa dekade. PT Indobuildco, yang mengelola Hotel Sultan sejak lama, dituduh mengabaikan tanggung jawab sosialnya. Pemerintah, di sisi lain, berupaya memperkuat pengendalian atas aset negara, termasuk lahan yang memiliki potensi pengembangan besar. DPR RI, sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat, dianggap sebagai pihak yang tepat untuk memastikan keadilan dalam proses ini.
Dalam pembahasan terkini, DPR RI telah mengambil langkah untuk memastikan bahwa eksekusi Hotel Sultan tidak berdampak langsung terhadap para karyawan. DPR akan bekerja sama dengan Kemensetneg untuk mencari solusi yang memadai, termasuk penyesuaian kontrak kerja atau pembentukan program relokasi bagi para pekerja. Dasco menegaskan bahwa keberlanjutan pekerjaan para karyawan adalah prioritas dalam kebijakan pemerintah.
Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja
Dasco menyoroti bahwa eksekusi Hotel Sultan
