Hendardi Sentil Kejagung Soal Sikap Defensif
Penyidikan Korupsi Pejabat Tinggi Memicu Debat Publik
Pondokkebaikan.com – Hendardi Sentil Kejagung dalam pernyataannya yang terbaru mengenai penanganan kasus korupsi yang sedang berlangsung. Ketua SETARA Institute ini menyampaikan kritik konstruktif terhadap sikap yang dinilai terlalu defensif oleh lembaga penegak hukum tersebut. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung ini telah menarik perhatian luas masyarakat Indonesia karena melibatkan temuan aset bernilai sangat besar selama proses penyelidikan.
Salah satu aspek krusial yang menjadi sorotan publik adalah dugaan adanya intervensi dari personel Tentara Nasional Indonesia dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Hendardi menilai hal ini sebagai ancaman serius bagi supremasi hukum di Indonesia. Intervensi tersebut dapat mempengaruhi independensi proses hukum dan menimbulkan keraguan publik terhadap keadilan yang ditegakkan secara adil dan transparan.
Menurut Hendardi, Kejagung perlu mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas publik secara konsisten. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum nasional. Dalam situasi ketika perhatian publik semakin besar terhadap proses penyidikan, setiap respons yang diberikan oleh institusi penegak hukum akan menjadi ukuran penting bagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
Fase Krusial bagi Kredibilitas Lembaga Penegak Hukum
Hendardi menilai bahwa perkembangan perkara tersebut telah memasuki fase krusial yang menentukan kredibilitas lembaga penegak hukum. Penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polda Metro Jaya, temuan uang asing dan logam mulia dalam jumlah besar, serta mencuatnya dugaan intervensi aparat militer terhadap proses penyidikan merupakan rangkaian fakta yang tidak dapat dipandang sebagai peristiwa biasa.
Skala kasus ini dinilai telah melampaui batas pelanggaran hukum administratif dan masuk ke ranah serius yang menguji nyali penegak hukum. Hendardi menekankan bahwa integritas lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan rasuah sedang diuji dalam kasus ini. Sikap yang tepat akan menentukan bagaimana publik memandang kredibilitas lembaga tersebut ke depan.
“Dalam situasi seperti ini, Kejaksaan Agung seharusnya menunjukkan komitmen pada transparansi dan akuntabilitas, bukan justru mengambil posisi defensif yang berpotensi menggerus kepercayaan publik,” ujar Hendardi dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).
Prinsip Praduga Tak Bersalah Bukan Tameng bagi Institusi
Menurut Hendardi, prinsip praduga tak bersalah atau presumption of innocence tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban kepada publik. Asas tersebut merupakan perlindungan terhadap hak individu dalam proses peradilan, bukan tameng bagi institusi untuk menolak kritik ataupun pengawasan masyarakat. Prinsip ini harus diterapkan dengan bijak tanpa mengabaikan hak-hak publik.
Perkara yang melibatkan pejabat tinggi penegak hukum justru menuntut standar akuntabilitas yang lebih tinggi karena menyangkut integritas lembaga yang menjadi pilar utama penegakan hukum di Indonesia. Hendardi mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat sekaligus mengawasi jalannya proses hukum. Hak ini harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat.
Kritik Terhadap Imbauan Kejagung Kepada Publik
Hendardi juga mengkritik imbauan Kejaksaan Agung agar masyarakat tidak membangun opini terkait perkara yang sedang berjalan. Menurutnya, sikap tersebut berpotensi mengabaikan hak publik dalam negara demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi proses hukum, terlebih ketika terdapat fakta-fakta yang memunculkan pertanyaan serius mengenai dugaan tindak pidana korupsi.
Hendardi berpendapat bahwa temuan aset berupa mata uang asing dan logam mulia dalam jumlah besar merupakan fakta yang secara wajar memunculkan pertanyaan publik mengenai asal-usul kekayaan tersebut. Karena itu, langkah yang lebih tepat adalah memberikan penjelasan secara terbuka daripada meminta masyarakat menghentikan kritik. Transparansi akan memperkuat legitimasi proses hukum.
Kasus ini menjadi momen penting bagi Kejagung untuk menunjukkan bahwa lembaga tersebut mampu menghadapi tekanan dan kritik dari publik dengan sikap yang profesional dan transparan. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia sangat bergantung pada bagaimana institusi ini menangani kasus-kasus yang melibatkan pejabat tingginya sendiri. Hendardi Sentil Kejagung sebagai bentuk kepedulian terhadap demokrasi dan supremasi hukum.
