Gus Lilur Dukung Gus Kikin Susun Pengurus Profesional: PBNU Bukan PWNU Jatim

Gus Lilur Dorong PBNU Bentuk Kepengurusan Profesional dan Berwawasan Nasional

Pondokkebaikan.com – Proses penyusunan kepengurusan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) setelah muktamar dinilai perlu diarahkan pada kebutuhan organisasi secara nasional. Tokoh Muda NU, HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menyampaikan dukungannya kepada Ketua Umum PBNU terpilih, Gus Kikin, untuk membentuk struktur pengurus yang profesional, egaliter, dan mencerminkan keragaman wilayah Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Gus Lilur di Jakarta pada Kamis, 10 September 2026. Ia menekankan bahwa pembentukan tim kepemimpinan PBNU tidak seharusnya terjebak dalam pembacaan politik jangka pendek. Bagi Gus Lilur, organisasi sebesar NU membutuhkan pengurus dengan kemampuan yang terbukti, integritas, serta kesiapan menjalankan tanggung jawab organisasi.

Meritokrasi sebagai Dasar Pemilihan Pengurus

Gus Lilur memandang Gus Kikin memiliki ruang prerogatif sekaligus kewajiban konstitusional untuk menentukan figur-figur yang akan mengisi portofolio penting di PBNU. Ruang tersebut, kata dia, perlu digunakan untuk menghadirkan kader dengan pengalaman, kapasitas pengelolaan organisasi, dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menolak penilaian terhadap calon pengurus yang semata-mata bertumpu pada stigma masa lalu ataupun kedekatan dengan kepentingan politik tertentu. Dalam konteks pengelolaan organisasi, kemampuan bekerja dan komitmen terhadap arah perjuangan NU dinilai lebih relevan daripada asumsi yang belum tentu mencerminkan kualitas seseorang.

“Penyusunan kepengurusan PBNU harus bertumpu pada indikator profesionalisme dan meritokrasi. Sangat tidak rasional apabila dinamika internal dikerdilkan oleh prasangka politik sempit. NU adalah entitas multisektoral yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan teruji,” ujar Gus Lilur di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Pendekatan meritokrasi berarti jabatan organisasi diisi melalui pertimbangan kemampuan dan kontribusi, bukan sekadar identitas kelompok. Prinsip ini menjadi penting karena PBNU menjalankan peran organisasi pada skala nasional, dengan kebutuhan koordinasi yang luas dan latar belakang kader yang beragam.

Nama Lukman Edy dan Polemik Sekretaris Jenderal

Dalam dinamika bursa Sekretaris Jenderal PBNU, nama Lukman Edy turut menjadi perhatian. Gus Lilur menilai pengalaman Lukman Edy dalam bidang eksekutif maupun tata kelola organisasi dapat dilihat sebagai modal objektif. Pengalaman kepemimpinan, termasuk pernah berada di posisi menteri atau sekretaris jenderal organisasi nasional, dianggap dapat menjadi pertimbangan rasional dalam menyusun tim kerja.

Gus Lilur juga mengkritik berkembangnya opini yang menghubungkan kehadiran figur tertentu dengan narasi “PKB Come Back”. Ia menilai penyederhanaan semacam itu justru berpotensi mengganggu proses konsolidasi internal. Fokus penilaian, menurutnya, perlu diarahkan pada efektivitas kerja dan kesetiaan terhadap khittah NU.

“Kehadiran figur dengan portofolio kepemimpinan yang kuat, seperti mantan menteri atau sekretaris jenderal organisasi nasional, adalah bentuk pemanfaatan modal manusia yang rasional. Sinergi antara Ketua Umum dan jajarannya harus dinilai dari efektivitas kerja serta komitmen terhadap khittah NU, bukan dari asumsi subjektif,” beber dia.

Perdebatan mengenai komposisi pengurus dapat menjadi bagian dari dinamika organisasi. Namun, Gus Lilur mengingatkan bahwa perbedaan pandangan semestinya tidak berubah menjadi polemik yang mengurangi ruang kerja kepemimpinan baru. PBNU perlu bergerak menuju pembentukan tim yang mampu bekerja secara solid setelah mandat muktamar diberikan.

PBNU Harus Merepresentasikan Indonesia

Selain profesionalisme, Gus Lilur menaruh perhatian pada pentingnya persebaran representasi wilayah. Ia menegaskan PBNU harus mencerminkan Indonesia secara utuh, dari Sabang sampai Merauke. Jawa Timur memiliki sejarah dan kontribusi besar dalam perjalanan NU, tetapi struktur PBNU tidak dapat dipandang hanya sebagai cerminan PWNU Jawa Timur.

“PBNU adalah artikulasi keberagaman Indonesia, bukan representasi PWNU Jawa Timur semata. Historisitas dan kontribusi Jawa Timur sangat substansial, namun tata kelola PBNU harus mencerminkan asas keberimbangan nasional. Distribusi kepemimpinan strategis wajib mengakomodasi kader-kader terbaik dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, hingga wilayah lainnya,” tegas Gus Lilur.

Representasi dari berbagai kawasan dipandang dapat memperkuat legitimasi sosial PBNU. Kehadiran kader dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan daerah lainnya dalam posisi strategis juga dapat membantu organisasi memahami kebutuhan serta dinamika di tingkat lokal secara lebih luas.

Prinsip keseimbangan wilayah bukan sekadar pembagian jabatan. Dalam pandangan Gus Lilur, hal tersebut berkaitan dengan kemampuan PBNU melakukan konsolidasi hingga tingkat tapak. Organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di Indonesia itu memiliki basis yang tersebar di banyak daerah, sehingga kepengurusan nasional perlu memiliki keterhubungan dengan keberagaman tersebut.

Ajakan Mengakhiri Spekulasi

Gus Lilur mengajak seluruh unsur Nahdlatul Ulama untuk tidak memperpanjang perdebatan yang bersandar pada spekulasi. Ia meminta semua pihak memberi kesempatan kepada Gus Kikin untuk menyusun tim dan menjalankan amanat muktamar secara konstruktif.

“Saatnya PBNU melangkah ke fase konsolidasi strategis. Transisi kepemimpinan harus dikawal dengan pandangan yang futuristik dan ilmiah, bukan ditarik ke dalam pertarungan opini yang kontraproduktif. Mari berikan kepercayaan penuh kepada Gus Kikin untuk membina tim kerja yang solid, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan jam’iyah,” tambah.

Dukungan tersebut menempatkan penyusunan kepengurusan sebagai bagian awal dari transisi kepemimpinan PBNU. Tantangannya bukan hanya memilih nama, melainkan membangun kerja bersama yang mampu memadukan kapasitas individu, keterwakilan wilayah, dan orientasi organisasi. Dengan komposisi yang profesional serta inklusif, konsolidasi PBNU diharapkan dapat berjalan lebih efektif di tingkat nasional.