Genap 17 Tahun Otomatis Punya Rekening, Buat Apa?

Rekening Otomatis untuk WNI Usia 17 Tahun Disiapkan Mulai Akhir 2026

Pondokkebaikan.com – Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bank bagi warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan memiliki kartu tanda penduduk. Rekening tersebut direncanakan dibuka secara otomatis, disertai saldo awal Rp50 ribu yang berasal dari APBN.

Program ini masih dalam tahap pematangan dan ditargetkan dapat mulai dijalankan sebelum akhir 2026. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas inklusi keuangan, sekaligus membuat penyaluran berbagai program pemerintah—terutama bantuan sosial—lebih terintegrasi dan efisien.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar setiap WNI yang memasuki usia 17 tahun serta telah memiliki KTP dapat mempunyai rekening perbankan atau rekening koran. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Saldo Awal Tidak Boleh Dipotong

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan saldo pembukaan rekening sebesar Rp50 ribu tidak boleh dikurangi oleh pihak bank untuk biaya administrasi maupun kebutuhan lain. Pemerintah meminta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan membuat aturan yang menjamin dana awal tersebut tetap utuh di rekening penerima.

Ketentuan ini menjadi bagian penting dari rancangan program karena dana awal dimaksudkan sebagai modal awal bagi warga untuk mulai menggunakan layanan perbankan. Rekening itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk menyimpan uang dan menabung, selain berfungsi sebagai saluran penerimaan program pemerintah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa rekening baru tersebut akan tersambung dengan sistem dan basis data pemerintah. Keterhubungan data ini diharapkan membantu proses distribusi bantuan menjadi lebih tepat sasaran serta mengurangi hambatan dalam penyaluran dana kepada masyarakat.

QRIS Tanpa Biaya untuk Pedagang

Selain rekening dan saldo awal, pemerintah juga menyiapkan ketersediaan QRIS secara otomatis tanpa biaya. Skema pembayaran digital itu diharapkan memberi kemudahan bagi pemilik rekening, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang membutuhkan pilihan transaksi non-tunai.

“Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan kalau dengan demikian ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah,” ujar Airlangga.

Ketersediaan QRIS gratis bagi pedagang diposisikan sebagai bagian dari upaya memperluas penggunaan transaksi digital. Bagi warga yang baru memasuki usia dewasa secara administratif, rekening dan fasilitas pembayaran tersebut dapat menjadi pintu awal untuk mengenal aktivitas keuangan formal.

Meski demikian, rekening ini bukan semata-mata dibuat untuk keperluan pembayaran. Pemerintah juga menempatkannya sebagai instrumen pendukung integrasi program. Dengan rekening yang terhubung ke data pemerintah, penyaluran bantuan dan layanan terkait dapat diarahkan melalui mekanisme yang lebih terstruktur.

Data Penduduk Akan Disinkronkan

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri akan dilibatkan dalam proses sinkronisasi data warga. Keterlibatan Dukcapil diperlukan karena program menyasar WNI yang genap berusia 17 tahun dan telah memiliki KTP.

Airlangga menyatakan detail pelaksanaan pembukaan rekening otomatis masih dibahas. Pertanyaan mengenai apakah warga tetap perlu datang ke kantor bank untuk menyelesaikan proses administrasi belum dijelaskan secara final.

“Karena kan BI, bank BSI maupun BRI sudah punya ininya, apa namanya… programnya. Dan sebetulnya kami pernah lakukan juga di periode sebelumnya dengan berbagai program yang direct dari Menteri Keuangan ke rekening masing-masing orang,” kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Pemerintah masih merapatkan regulasi bersama Dewan Keuangan Inklusif. Airlangga menyampaikan harapan agar pelaksanaan awal program dapat dimulai sebelum penghujung 2026.

“Insyaallah, kita sudah bisa mulai,” kata Airlangga.

Pemilik Rekening Lama Juga Akan Dikonsolidasikan

Rencana tersebut tidak terbatas untuk warga yang sebelumnya belum memiliki rekening bank. Pemerintah juga akan melihat kemungkinan konsolidasi bagi warga yang telah mempunyai satu atau beberapa rekening. Pendekatan ini berkaitan dengan tujuan penggunaan rekening untuk berbagai program pemerintah.

“Nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat,” kata Airlangga.

Untuk pilihan bank, program awal dirancang menggunakan BRI dan BSI. Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Rosan Roeslani, menjelaskan pembukaan rekening akan dilakukan melalui BRI di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, warga di Aceh akan dilayani melalui BSI.

“Iya emang sudah BRI dan BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk apa, melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khusus dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya ya,” kata Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Program ini menempatkan usia 17 tahun sebagai titik awal kepemilikan rekening karena pada usia tersebut warga memasuki tahap memiliki identitas kependudukan melalui KTP. Dengan rekening yang tersedia sejak awal, pemerintah berharap akses warga terhadap layanan keuangan formal dapat semakin luas dan penggunaan bantuan pemerintah dapat ditata lebih efektif.

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan rekening. Pengaturan lebih rinci mengenai mekanisme pembukaan, perlindungan saldo, konsolidasi rekening, dan penggunaan data masih menunggu penyelesaian regulasi sebelum program dijalankan.