Geledah Jateng-Jatim, KPK Cari Bukti untuk Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pajak

KPK Lakukan Penggeledahan Maraton di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Pondokkebaikan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi strategis pada Kamis, 13 Agustus 2026. Operasi ini mencakup wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan tujuan utama mengumpulkan bukti tambahan. Langkah tersebut diambil untuk memperkuat dasar penetapan tersangka baru dalam kasus suap pajak yang sedang berkembang.

Penggeledahan maraton ini dilakukan di Kantor Wilayah Pajak Surakarta serta sejumlah rumah dan kantor swasta di Klaten, Jombang, Surabaya, dan Malang. Fokus utama penyidik adalah mencari alat bukti yang dapat mendukung proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik suap pengurusan pajak.

Barang Bukti Penting Ditemukan di Malang

Salah satu hasil mencolok dari operasi ini adalah penemuan emas seberat 1,3 kilogram dan uang tunai senilai Rp100 juta. Barang-barang tersebut ditemukan di rumah salah satu pegawai pajak yang merupakan pemeriksa di Malang. Temuan ini menjadi salah satu bukti fisik penting yang akan diperiksa lebih lanjut oleh penyidik.

Terhadap seluruh barang bukti yang disita, termasuk aset, dokumen, dan barang bukti elektronik, penyidik melakukan pemeriksaan mendalam. Proses konfirmasi dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah saksi di Polresta Surakarta dan Polrestabes Surabaya. Tujuannya adalah memastikan keabsahan dan relevansi setiap bukti yang ditemukan.

“Penyidik kemudian membutuhkan alat bukti tambahan untuk apa namanya nantinya menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka,” jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026).

Kasus KPP Banjarmasin yang Berkembang

Penggeledahan kali ini berkaitan erat dengan pengembangan perkara dugaan suap pengurusan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Perkembangan kasus ini terjadi setelah surat perintah penyidikan (sprindik) umum diterbitkan. Artinya, hingga saat ini belum ada tersangka baru yang secara resmi ditetapkan dalam pengembangan perkara tersebut.

Meskipun belum ada rincian lengkap dari Budi, pemeriksaan saksi sudah dimulai. Pihak yang dimintai keterangan pada hari ini adalah Mulyono, mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan di Rutan Tahti Polda Kalimantan Selatan. Mulyono diketahui terjerat dalam kasus ini bersama dua orang lainnya.

Dua orang tersebut adalah pegawai pajak Dian Jaya Demega (DJD) dan Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti, Venasius Jenarus Genggor (VNZ). Ketiganya awalnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Februari tahun ini. Mulyono disebut meminta uang kepada pihak swasta dengan modus permohonan restitusi PPN PT Buana Karya Bhakti (BKB) dapat dikabulkan dengan adanya ‘uang apresiasi’.

Nilai Restitusi yang Diperebutkan

Perusahaan BKB diketahui mengajukan restitusi PPN untuk tahun pajak 2024 dengan status lebih bayar. Berdasarkan hasil pemeriksaan KPP Madya Banjarmasin, nilai restitusi mencapai Rp49,47 miliar. Setelah dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar, nilai restitusi yang disetujui menjadi sekitar Rp48,3 miliar. Selisih ini menjadi salah satu poin penting dalam penyelidikan.

Operasi penggeledahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini menunjukkan komitmen KPK untuk mengungkap seluruh jaringan kasus suap pajak. Dengan semakin banyaknya bukti yang terkumpul, proses penetapan tersangka baru diharapkan dapat segera dilakukan. Hal ini juga memberikan sinyal positif bagi masyarakat bahwa penegakan hukum di bidang perpajakan semakin ketat.

Sebelumnya, KPK juga mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pengembangan perkara itu dilakukan setelah surat perintah penyidikan (sprindik) umum diterbitkan. Artinya, belum ada tersangka baru yang ditetapkan dalam pengembangan perkara ini.

Pemeriksaan saksi yang dilakukan di Polresta Surakarta dan Polrestabes Surabaya menjadi langkah strategis untuk mengonfirmasi temuan-temuan baru. Proses ini memastikan bahwa setiap bukti yang ditemukan memiliki kaitan langsung dengan kasus yang sedang ditangani.

Kasus ini juga menarik perhatian karena melibatkan berbagai pihak dari sektor perpajakan dan swasta. Interaksi antara kedua sektor ini menjadi fokus utama dalam mengungkap modus operandi suap yang terjadi. Dengan nilai restitusi yang cukup besar, kasus ini berpotensi menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di bidang perpajakan dalam beberapa tahun terakhir.

KPK terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan proses hukum berjalan lancar. Penggeledahan di berbagai lokasi ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk mengungkap seluruh aspek kasus. Masyarakat dapat mengharapkan perkembangan lebih lanjut dalam waktu dekat.