FIAD Kritik Keras Pidato Kenegaraan Prabowo, Dinilai Hanya Simbol Populisme

Forum Intelektual Antardisiplin Menyoroti Kekosongan Rhetorika dalam Pidato Kenegaraan Prabowo

Pondokkebaikan.com – Jakarta, 14 Agustus 2026 — Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) kembali menegaskan posisinya sebagai ruang kritik intelektual dengan menyampaikan penilaian tajam terhadap pidato kenegaraan yang dibawakan Presiden Prabowo Subianto di hadapan parlemen. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta ini menghadirkan sejumlah aktivis, akademisi, dan pakar dari berbagai disiplin ilmu yang sepakat menyampaikan kritik konstruktif terhadap isi dan arah pidato kepala negara.

Sebagai forum yang telah lama menjadi wadah diskusi kritis di tengah dinamika politik Indonesia, FIAD kali ini fokus pada evaluasi substansial terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintahan Prabowo. Para peserta menilai bahwa meskipun pidato tersebut disampaikan dengan gaya yang megah dan penuh semangat, namun terdapat kesenjangan signifikan antara retorika yang dibangun dengan realitas permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia.

Usman Hamid: Populisme Simbolik yang Mengabaikan Urgensi

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menjadi salah satu suara paling vokal dalam forum tersebut. Ia mengkritik keras pendekatan yang digunakan dalam pidato kenegaraan, yang menurutnya lebih bersifat simbolik daripada substantif. Usman menyoroti bagaimana gaya pidato yang menggelegar ala Prabowo sering kali menjadi pepesan kosong ketika tidak dibarengi dengan kebijakan konkret di lapangan.

“Karena ini sekadar untuk mencari simpati,” ujar Usman dalam diskusi FIAD di Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Kritik Usman tidak berhenti pada permukaan. Ia menyayangkan momen ketika Presiden Prabowo menyebutkan bahwa pemerintah mampu membeli pesawat yang canggih, namun pertanyaan mendasar tetap belum terjawab: untuk apa jika masih banyak rakyat yang kelaparan? Menurut Usman, kedua hal tersebut memiliki urgensi yang sama dan tidak dapat dikotomikan dengan pola pikir yang sempit.

“Seolah-olah kita punya pilihan hanya antara pesawat yang canggih atau kelaparan,” katanya.

Usman juga menyoroti klaim pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen yang disampaikan dalam pidato. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari naiknya angka pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara setara dan bermartabat. Data di lapangan justru menunjukkan kontras ketika penerapan efisiensi anggaran mempersulit perekonomian masyarakat.

Menurut Usman, pola pikir simplistik ini menunjukkan keterbatasan kemampuan berimajinasi dari Presiden. Mengelola negara membutuhkan inovasi dan kreativitas yang mampu menyesuaikan keadaan, bukan sekadar mengandalkan retorika yang terdengar megah namun kosong.

Bivitri Susanti: Klaim Kosong dan Legitimasi yang Rapuh

Kritik yang tak kalah tajam datang dari Bivitri Susanti, dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Dengan panggilan akrab “Bibip”, ia menilai pidato kenegaraan tersebut hanyalah bentuk klaim kosong belaka jika dilihat dari apa yang dihasilkan pemerintah belakangan ini.

Bivitri menjelaskan bahwa klaim-klaim kosong tersebut justru terus digaungkan karena adanya legitimasi yang rapuh dari sebuah pemerintahan. Ia menilai Prabowo ingin mengambil jalan pintas untuk memenangkan kembali kepercayaan masyarakat dengan hanya melalui retorika belaka, tanpa disertai perubahan struktural yang nyata.

“Tapi itu cara memang, bagi seorang pemimpin populis yang ingin langsung mendapatkan kepercayaan dengan cepat hanya dengan pidato,” kata Bibip.

Pendapat Bivitri ini sejalan dengan analisis banyak pengamat politik yang melihat bagaimana pemerintahan baru sering kali mengandalkan narasi-narasi besar untuk membangun citra, sementara implementasi kebijakan di tingkat akar rumput masih menghadapi berbagai hambatan.

Konteks Politik dan Implikasi Jangka Panjang

Pidato kenegaraan yang disampaikan pada hari Jumat ini menjadi momen penting dalam evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Sebagai kepala negara yang telah memimpin Indonesia sejak tahun 2024, Prabowo menghadapi tantangan besar dalam menjaga konsistensi antara janji kampanye dan realisasi kebijakan.

Kritik dari FIAD ini bukan sekadar serangan personal, melainkan refleksi dari kegelisahan berbagai lapisan masyarakat terhadap arah pembangunan nasional. Forum yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu ini memberikan perspektif multidimensi yang memperkaya diskusi publik tentang kualitas kepemimpinan dan tata kelola negara.

Dengan menyatukan suara dari aktivis, akademisi, dan pakar, FIAD menunjukkan pentingnya ruang kritik yang sehat dalam demokrasi Indonesia. Evaluasi terhadap pidato kenegaraan ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi perbaikan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Para peserta diskusi juga menekankan bahwa populisme simbolik yang berlebihan dapat menjadi bumerang bagi pemerintahan dalam jangka panjang. Ketika retorika tidak diimbangi dengan tindakan nyata, kepercayaan masyarakat dapat terkikis secara bertahap, terutama di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang semakin kompleks.

Kesimpulan dari forum FIAD ini adalah perlunya pemerintahan untuk lebih serius dalam menangani persoalan mendasar seperti kelaparan, ketimpangan ekonomi, dan aksesibilitas layanan publik. Pidato kenegaraan seharusnya menjadi momentum untuk membangun konsensus nasional, bukan sekadar acara seremonial yang kosong dari substansi.