Ferry Boboho Disebut Berperan dalam Dugaan Pemerasan Rp 55 Miliar, Pengamat: Ada yang Janggal

Peran Ferry Boboho dalam Perkara Dugaan Pemerasan Rp55 Miliar Dipersoalkan

Pondokkebaikan.com – Perkara dugaan pemerasan terhadap pengusaha properti Tan Kian kembali menjadi perhatian setelah status hukum Ferry Yanto Hongkiriwang, yang dikenal sebagai Ferry Boboho, dipertanyakan. Pengamat hukum pidana Kamilov Sagala melihat ketidaksesuaian antara uraian perbuatan yang muncul dalam dakwaan dan pihak yang kemudian dijerat sebagai tersangka.

Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah atau FA didakwa terkait dugaan pemerasan. Namun, Kamilov menilai Ferry disebut memiliki keterlibatan langsung dalam komunikasi dengan Tan Kian, termasuk ancaman mengenai status tersangka dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya serta permintaan uang senilai Rp55 miliar.

“Ada yang janggal dan aneh. FA didakwa melakukan pemerasan, tetapi dalam praktiknya, pelaku yang menjalankan pemerasan dan mengancam Tan Kian untuk meminta uang adalah FH,” kata Kamilov dalam keterangannya, Minggu (11/10/2026).

Status Ferry dan perlindungan LPSK

Sorotan Kamilov tidak hanya tertuju pada tidak adanya penetapan tersangka terhadap Ferry Boboho. Ia juga mempertanyakan fakta bahwa Ferry memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK.

“FH malah diberi perlindungan LPSK,” ujarnya.

Kamilov berpendapat pihak yang diduga berhadapan langsung dengan Tan Kian semestinya menjadi fokus awal penyidikan. Dalam uraian yang dipersoalkan, Ferry disebut bertemu dengan Tan Kian, menyampaikan ancaman bahwa Tan Kian dapat dijadikan tersangka dalam kasus Jiwasraya, lalu meminta uang sebesar Rp55 miliar.

Bagi Kamilov, rangkaian tersebut penting untuk diuji secara utuh karena menyangkut posisi masing-masing pihak dalam perkara. Penentuan peran tidak hanya berkaitan dengan siapa yang akhirnya didakwa, tetapi juga dengan bukti komunikasi, aliran uang, dan hubungan antara orang-orang yang disebut dalam dakwaan.

“Seharusnya FH-lah yang menjadi tersangka pertama. Bisa saja dakwaan jaksa jauh dari sasaran tembaknya,” kata Kamilov.

Strategi pengungkapan perkara dinilai perlu diuji

Ia memandang pola penanganan perkara ini seperti dimulai dari pihak yang berada di tengah rangkaian peristiwa, bukan dari orang yang disebut melakukan kontak langsung dengan korban dugaan pemerasan. Kamilov menilai pendekatan itu berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana seluruh peran telah ditelusuri.

Penilaian tersebut bukan penetapan fakta hukum baru, melainkan kritik terhadap konstruksi perkara yang sedang diuji di persidangan. Proses pengadilan menjadi ruang untuk mengonfirmasi apakah dakwaan, barang bukti, keterangan saksi, dan peran tiap pihak saling mendukung.

“Terbaca strategi jaksa ini ada agenda untuk melokalisir yang di tengahnya atau pelaku lainnya selain FA,” ujarnya.

Kamilov meminta penasihat hukum Febrie Adriansyah mengungkap aspek-aspek yang dipandang belum jelas. Ia menekankan bahwa pembelaan perlu menelusuri seluruh mata rantai peristiwa agar tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan kepada satu pihak tanpa penjelasan memadai mengenai keterlibatan pihak lain.

“Penting advokat FA mengungkap agenda terselubung ini agar kliennya tidak seorang diri menanggung bebannya,” tandasnya.

Kuasa hukum Febrie menyoroti lima peran yang disebut dalam dakwaan

Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah, melalui Febri Diansyah, sebelumnya juga mengangkat persoalan serupa. Mereka menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggambarkan Ferry sebagai pihak yang melakukan hubungan langsung dengan Tan Kian, menyampaikan ancaman, dan meminta uang dalam jumlah besar.

Febri menyatakan dakwaan tersebut tidak menjelaskan adanya perintah dari Febrie Adriansyah kepada Ferry untuk menjalankan tindakan yang dipersoalkan. Poin itu akan menjadi salah satu bagian yang diuji oleh tim pembela di persidangan.

“Yang melakukan komunikasi, mengancam dan meminta uang tersebut, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, adalah Ferry Hongkiriwang, bukan Pak Febrie Adriansyah. Dakwaan juga tidak menyebut adanya perintah dari Pak Febrie kepada Ferry. Ini yang akan kami uji,” kata Febri.

Dalam paparan tim kuasa hukum, terdapat lima tindakan Ferry Boboho yang disebut dalam dakwaan. Ia disebut melakukan komunikasi langsung dengan Tan Kian, mengancam Tan Kian dengan kemungkinan status tersangka, meminta uang senilai Rp55 miliar, menikmati uang itu, serta baru membuat laporan setelah semua tindakan tersebut berlangsung.

Rincian itu menjadi penting karena perkara dugaan pemerasan tidak hanya bergantung pada adanya tuntutan uang. Persidangan juga akan menilai konteks komunikasi, pihak yang melakukan ancaman, tujuan dari permintaan tersebut, kaitan antarpelaku, serta asal-usul dan penggunaan uang yang dipersoalkan.

Asal barang bukti dan dakwaan pencucian uang turut dipertanyakan

Selain peran Ferry, kuasa hukum Febrie Adriansyah juga mempertanyakan kejelasan dakwaan pencucian uang dan asal barang bukti sitaan yang dihadirkan dalam proses persidangan. Dua isu tersebut berhubungan dengan pembuktian, khususnya untuk menjelaskan hubungan antara dugaan tindak pidana awal dan aset atau barang yang disita.

Dalam proses hukum pidana, setiap unsur dakwaan tetap harus dibuktikan di hadapan majelis hakim. Kritik dari pengamat maupun pembela tidak dengan sendirinya mengubah status perkara, tetapi dapat menjadi bagian dari pengujian terhadap argumentasi penuntut umum dan alat bukti yang diajukan.

Dengan adanya perbedaan pandangan soal posisi Ferry Boboho, perkara ini berpotensi menempatkan uraian dakwaan sebagai titik utama perdebatan. Persidangan akan menentukan apakah konstruksi penuntutan telah mampu menjelaskan peran FA, Ferry, dan pihak lain secara konsisten dalam dugaan pemerasan Rp55 miliar terhadap Tan Kian.