DPR Setuju Prabowo Evaluasi Buku Sekolah, Tapi Beri Syarat: Harus Gratis dan Tanpa Bisnis

Komisi X DPR RI Dukung Evaluasi Buku Ajar: Tekankan Akses Gratis dan Bebas Eksploitasi Bisnis

Pondokkebaikan.com – Usulan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap buku-buku pelajaran di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapat respons positif dari anggota legislatif. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, secara terbuka menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut dengan menambahkan sejumlah persyaratan penting yang harus dipenuhi.

Instruksi presiden yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, bertujuan agar materi pembelajaran tidak tertinggal dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Langkah ini juga mencakup perbandingan standar buku Indonesia dengan negara-negara tetangga untuk memastikan kualitas pendidikan yang kompetitif di tingkat regional.

Syarat Utama: Kualitas Konten dan Aksesibilitas

Komisi X DPR RI menekankan bahwa perubahan buku pelajaran tidak boleh bersifat kosmetik atau sekadar mengubah tampilan fisik semata. Substansi materi, isi, dan konten harus mengalami transformasi mendalam yang melibatkan para pakar pendidikan secara komprehensif. Proses ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, melainkan memerlukan keterlibatan ahli dari berbagai disiplin ilmu.

Satu, buku yang akan dirubah ini tidak hanya tampilan fisik. materi, isi, kontennya, juga tentu harus dirubah. Libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 hari, libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan. Kemudian, dilakukan uji publik, ya kan? Uji publik ini penting agar tidak muncul isu, tidak muncul opini hanya dikerjakan oleh kelompok tertentu saja untuk kepentingan tertentu.

Proses uji publik menjadi elemen krusial dalam evaluasi ini. Mekanisme tersebut dirancang untuk memastikan bahwa perubahan buku tidak hanya menjadi kepentingan segelintir pihak, melainkan mencerminkan kebutuhan pendidikan nasional secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses evaluasi.

Mencegah Eksploitasi Komersial dalam Kebijakan Pendidikan

Salah satu kekhawatiran utama yang disampaikan oleh Lalu Hadrian Irfani adalah potensi penyalahgunaan proyek perubahan buku pelajaran oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan komersial. Komisi X DPR RI menginginkan agar kebijakan ini tidak menjadi ladang bisnis baru yang justru membebani masyarakat.

Kemudian berikutnya, tentu harapan kami dengan adanya perubahan buku mata pelajaran ini, ini tidak menjadi ladang bisnis baru. Ini harus gratis diberikan kepada siswa-siswi kita, tidak hanya di kota saja, tetapi di seluruh pelosok negeri. Nah, ini harapan kami. Ya, tentu ini moga-moga bisa sampai kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Presiden langsung.

Persyaratan buku yang diberikan secara gratis kepada seluruh siswa menjadi prioritas utama. Hal ini mencakup tidak hanya siswa di wilayah perkotaan, tetapi juga mereka yang berada di daerah terpencil dan pelosok negeri. Aksesibilitas yang merata akan memastikan bahwa tidak ada kesenjangan pendidikan akibat faktor ekonomi.

Latar Belakang Instruksi Presiden

Instruksi presiden untuk evaluasi buku ajar pertama kali disampaikan dalam rapat terbatas yang berlangsung selama lebih dari dua jam di Istana Merdeka pada Kamis, 11 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta Mendikdasmen Abdul Mu’ti segera membentuk tim khusus untuk mempelajari dan mengevaluasi kembali buku-buku ajar yang saat ini digunakan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa evaluasi ini diperlukan agar buku pelajaran dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pernyataannya menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar negeri dalam hal kualitas dan relevansi materi.

Dampak Terhadap Sistem Pendidikan Nasional

Evaluasi buku pelajaran ini memiliki implikasi luas bagi sistem pendidikan nasional. Buku-buku yang telah digunakan selama bertahun-tahun perlu ditinjau ulang untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan generasi muda Indonesia di era digital. Perubahan ini juga mencakup penyesuaian dengan standar internasional agar lulusan Indonesia dapat bersaing di pasar global.

Proses peninjauan mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Setiap jenjang memiliki karakteristik dan kebutuhan materi yang berbeda, sehingga evaluasi harus dilakukan secara spesifik untuk setiap tingkat pendidikan.

Dukungan dari Komisi X DPR RI memberikan legitimasi politik bagi implementasi kebijakan ini. Dengan adanya syarat-syarat yang telah ditetapkan, diharapkan perubahan buku pelajaran dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan masalah baru dalam sistem pendidikan Indonesia.