Ditolak Hakim, Febri Diansyah: Praperadilan Bukan Sekadar Soal Menang atau Kalah

Putusan Praperadilan Febrie Adriansyah Ditolak, Pengacara Tekankan Nilai Pertimbangan Hukum di Balik Amar

Pondokkebaikan.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 27 Agustus 2026, menutup babak praperadilan yang diajukan oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Hakim Tunggal Richard Edwin Basoek memutuskan menolak seluruh permohonan yang diuji dalam perkara bernomor registrasi 134 Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Dengan demikian, langkah-langkah penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap Febrie — mulai dari penyitaan barang bukti, penggeledahan, pencegahan ke luar negeri, hingga penetapan sebagai tersangka — dinyatakan sah menurut penilaian pengadilan.

Keputusan ini bukan sekadar catatan administratif dalam berkas perkara. Bagi pengacara Febrie, Febri Diansyah, substansi putusan terletak jauh melampaui kata “ditolak” atau “diterima” di bagian amar. Ia menekankan bahwa alasan hukum dan pertimbangan yang diuraikan hakim merupakan bagian yang justru paling bernilai bagi masyarakat luas dalam memahami cara kerja sistem peradilan pidana Indonesia.

Menempatkan Pertimbangan Hukum di Atas Hasil Akhir

Usai sidang, Febri Diansyah menyampaikan pandangannya di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baginya, publik kerap hanya menoleh ke satu baris amar putusan tanpa membaca ratusan halaman pertimbangan yang mendahuluinya. Padahal, di situlah letak arah kebijakan hukum, interpretasi pasal, dan logika yudisial yang akan menjadi rujukan perkara-perkara serupa di kemudian hari.

“Putusan praperadilan itu bagian yang pentingnya bagi kita semua dan bagi publik juga itu bukan sekadar amar putusannya, bukan sekadar apakah itu ditolak atau diterima, tetapi bagian-bagian pertimbangannya dan alasan-alasan hukum yang disampaikan.”

Pernyataan tersebut menggarisbawahi sebuah prinsip fundamental dalam tradisi hukum Indonesia: putusan pengadilan bukan hanya alat eksekusi, melainkan juga instrumen edukasi hukum. Ketika hakim menguraikan mengapa suatu tindakan penyidikan dianggap memenuhi syarat formil dan materiil, ia sekaligus memberikan peta bagi penyidik, penuntut, dan terdakwa untuk memahami batas-batas kewenangan negara dalam menghakimi warga.

Fungsi Korektif Praperadilan dalam Penanganan Perkara Pidana

Febri menjelaskan bahwa pengajuan praperadilan oleh kliennya tidak semata-mata bermotif kepentingan pribadi. Mekanisme ini, menurutnya, berfungsi sebagai katup pengaman agar setiap langkah dalam proses pidana — dari tahap penyelidikan hingga penuntutan — dapat diuji secara independen sebelum perkara melangkah ke persidangan pokok.

“Harapan kami sejak awal proses praperadilan ini diajukan adalah untuk bisa mengoreksi, meluruskan, atau melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam hal terdapat persoalan-persoalan dalam penanganan perkara tindak pidana.”

Penjelasan ini sejalan dengan semangat Pasal 77 dan 78 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberi hak kepada setiap orang untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik sebelum perkara memasuki tahap penuntutan. Praperadilan, dalam kerangka normatif tersebut, bukan alat untuk menang atau kalah, melainkan ruang dialog antara warga negara dan kekuasaan negara di hadapan hakim.

Para Pihak dan Ruang Lingkup Pengujian

Dalam perkara ini, posisi termohon dipegang oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, sementara Kejaksaan Agung berkedudukan sebagai turut termohon. Ruang lingkup pengujian mencakup empat tindakan hukum: penyitaan, penggeledahan, pencegahan bepergian ke luar negeri, dan penetapan tersangka terhadap Febrie Adriansyah.

Penolakan seluruh permohonan berarti pengadilan menilai keempat tindakan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun, sebagaimana ditegaskan Febri, penilaian itu tidak boleh berhenti pada kesimpulan akhir. Publik dan akademisi hukum tetap memiliki hak untuk menelaah bagaimana hakim menimbang setiap unsur — apakah ada izin pengadilan untuk penggeledahan, apakah dasar hukum pencegahan ke luar negeri telah terpenuhi, apakah syarat formil penetapan tersangka telah lengkap.

Implikasi bagi Penegakan Hukum dan Transparansi Yudisial

Putusan praperadilan yang ditolak seluruhnya kerap dibaca publik sebagai “kalah” oleh pemohon. Dalam konteks perkara Febrie Adriansyah, pengacaranya memilih membaca putusan dari sudut yang berbeda: sebagai dokumen hukum yang memetakan batas kewenangan aparat dan hak warga negara. Pendekatan ini mengingatkan bahwa transparansi yudisial tidak tercapai hanya dengan mengumumkan amar, melainkan dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami alasan di baliknya.

Bagi sistem peradilan pidana Indonesia, setiap putusan praperadilan — diterima maupun ditolak — menambah lapisan preseden informal yang memengaruhi cara penyidik dan jaksa bertindak di perkara-perkara berikutnya. Dengan demikian, nilai putusan tidak bisa diukur semata-mata dari satu kata: “ditolak.” Ia hidup dalam setiap paragraf pertimbangan yang menjelaskan mengapa hukum, pada kasus tertentu, memilih satu jalan dan menutup jalan lainnya.