Di Balik Kemenangan Gugatan MBG, Putusan MK Dinilai Sarat Kompromi Politik

Analisis Mendalam: Putusan MK Soal MBG dan Jejak Kompromi Politik

Pondokkebaikan.com – Putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026, menuai perhatian luas dari kalangan akademisi hukum. Gugun El Guyanie, yang menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, memberikan tanggapan khusus terhadap keputusan tersebut. Ia menilai penting untuk mengapresiasi langkah MK yang memerintahkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dari dana pendidikan. Batas waktu yang ditetapkan adalah paling lambat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2028.

Keputusan yang Menyisakan Pertanyaan

Menurut pandangan Gugun, putusan ini memiliki sisi dilematis yang patut dicermati lebih lanjut. Meskipun MK tidak diminta secara eksplisit dalam petitum pemohon, lembaga tertinggi tersebut tetap menyatakan bahwa program MBG merupakan kebijakan yang konstitusional. Hal ini menimbulkan keganjalan tersendiri bagi para pengamat hukum tata negara. Gugun tidak memungkiri bahwa keputusan MK patut mendapat apresiasi positif. Hal ini mengingat permohonan para guru, dosen, aktivis, serta pegiat pendidikan telah dikabulkan. Mereka sebelumnya menggugat masuknya anggaran MBG ke dalam skema mandatory spending pendidikan yang sebesar dua puluh persen.

Tentu ini kemenangan para insan pendidikan di tanah air. MK ikut menyelamatkan anggaran pendidikan 20 persen dari perampokan MBG, ujar Gugun dalam keterangan tertulisnya pada hari Jumat tersebut.

Intervensi Politik yang Terindikasi

Meskipun demikian, Gugun menegaskan bahwa putusan ini bersifat dilematis. Objek perkara yang sebenarnya diuji hanya menyangkut penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang APBN 2026. Penjelasan tersebut terkait dengan penempatan anggaran MBG dalam anggaran pendidikan. Namun, dalam pertimbangannya, MK justru turut menyatakan MBG tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah. Hal ini dianggap sebagai bentuk penyelundupan putusan oleh MK.

Tapi MK juga menyelundupkan putusan, MBG tetap konstitusional, sebagai wujud program prioritas pemerintah, janji kampanye elektoral, tambahnya.

Bagian tersebut menurut Gugun berpotensi memunculkan pertanyaan dari publik. Pasalnya, isu mengenai konstitusionalitas MBG tidak termasuk dalam petitum yang diajukan para pemohon. Atas dasar itu, ia mencurigai adanya kepentingan politik yang ikut memengaruhi arah putusan. Ia bahkan menduga adanya pesan istana kepada MK untuk tetap mengamankan MBG. Padahal petitum dari para pemohon tidak sampai konstituonalitas MBG, tegasnya.

Masa Transisi yang Dipertanyakan

Selain itu, Gugun juga mengkritik keputusan MK yang memberikan tenggat waktu hingga APBN 2028 untuk memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan. Menurut analisisnya, ketentuan tersebut sulit dipahami karena penyusunan APBN 2027 belum ditetapkan. Dengan demikian, perubahan seharusnya dapat diberlakukan lebih cepat tanpa harus menunggu dua tahun. Ia mempertanyakan mengapa tidak berlaku langsung. Misalnya anggaran tahun 2027, kan UU APBN belum disahkan, masih dikaji smdan dibahas. Seharusnya bisa APBN 2027 sudah harus menghapus MBG dari anggaran pendidikan, tegasnya.

Penundaan penerapan putusan justru berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap independensi MK. Gugun bahkan mempertanyakan dasar akademik pemberian masa transisi hingga 2028 apabila tujuan putusan adalah mengembalikan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi. Ia khawatir akan muncul distrust dari masyarakat jika ada jeda hingga 2028. Jangan-jangan ini putusan yang politis-kompromistis, tandasnya.

Dugaan Intervensi dan Titipan Pesan

Ia menduga terdapat pengaruh politik dalam putusan tersebut. Menurut analisisnya, dugaan itu muncul karena adanya penegasan mengenai konstitusionalitas MBG serta pemberian masa transisi yang dinilai tidak memiliki argumentasi akademik yang memadai. Ia menjelaskan bahwa jika perintah MK berlaku mulai 2028, sama sekali tidak punya basis argumentasi akademik. Malah tampak ada intervensi, agar dapur-dapur MBG milik parpol, yayasan, yang terafiliasi dengan istana, polisi, TNI dan ormas, bisa kembali modal dulu. Saya menduga ada intervensi dari istana dan parpol penguasa, setidaknya ada titipan pesan untuk MK, pungkasnya.

Secara keseluruhan, putusan MK ini tidak hanya menyentuh aspek hukum semata, tetapi juga membuka ruang diskusi tentang dinamika politik di balik lembaga peradilan konstitusi. Masa transisi yang panjang dan pernyataan konstitusionalitas MBG yang keluar dari petitum menjadi indikator kuat adanya kompromi politik. Masyarakat kini harus menunggu perkembangan lebih lanjut untuk memastikan apakah independensi MK benar-benar terjaga atau justru terpengaruh oleh kepentingan politik saat ini.