Bupati Tasikmalaya Didesak Tunduk pada Konstitusi, Hak Ahmadiyah Tak Boleh Kalah oleh Mayoritas

Task Force KBB Desak Perlindungan Jalsah Salanah Ahmadiyah di Tasikmalaya

Pondokkebaikan.com – Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah yang dijadwalkan berlangsung di Desa Tenjowarongin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu 17 Oktober 2026, menjadi perhatian koalisi masyarakat sipil. Task Force Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) meminta pemerintah kabupaten memastikan kegiatan tahunan tersebut dapat berjalan aman, tertib, dan bermartabat.

Desakan itu ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yaqin. Task Force KBB menilai pemerintah daerah tidak boleh membiarkan tekanan dari kelompok tertentu maupun pertimbangan jumlah pendukung suatu pandangan menggeser hak dasar warga negara.

Dalam konteks kegiatan keagamaan, perlindungan warga tidak hanya menyangkut izin atau kelancaran acara. Pemerintah daerah dan aparat keamanan juga memiliki kewajiban menjaga peserta serta masyarakat sekitar dari intimidasi, gangguan, atau tindakan diskriminatif.

Hak warga menjadi pijakan utama

Koalisi tersebut menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah di tingkat daerah harus berpijak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ketentuan hukum yang berlaku.

“Konstitusi adalah dasar penyelenggaraan negara. Hak konstitusional warga negara tidak boleh dikalahkan oleh tekanan mayoritas. Pemerintah daerah harus hadir untuk melindungi seluruh warga tanpa diskriminasi.”

Pernyataan itu menempatkan persoalan Jalsah Salanah bukan semata sebagai agenda internal komunitas Ahmadiyah. Kegiatan tersebut dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan, sekaligus ujian bagi kemampuan pemerintah dalam menjamin kesetaraan seluruh warga di hadapan hukum.

Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjadi landasan yang dirujuk Task Force KBB. Ketentuan tersebut menegaskan jaminan kebebasan memeluk agama, beribadah, serta menjalankan keyakinan. Dalam kerangka itu, perlindungan hak tidak boleh bergantung pada seberapa besar atau kecil sebuah kelompok dalam masyarakat.

Pemerintah daerah diminta hadir sebagai penyelenggara pemerintahan yang melayani semua warga. Sikap tersebut penting agar perbedaan keyakinan tidak berubah menjadi alasan untuk membatasi ruang aman warga dalam menjalankan kegiatan keagamaannya.

Jalsah Salanah sebagai pertemuan tahunan

Jalsah Salanah merupakan pertemuan tahunan Jemaat Ahmadiyah. Rangkaian acaranya mencakup kegiatan keagamaan, antara lain salat berjamaah lima waktu, salat tahajud, dan ceramah agama. Karena itu, pelaksanaannya berkaitan langsung dengan praktik ibadah para peserta.

Task Force KBB meminta Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengambil langkah yang jelas agar acara di Salawu dapat berlangsung tanpa ancaman. Aparat keamanan juga didorong melakukan pencegahan sejak awal guna menjaga suasana kondusif, baik bagi peserta maupun warga di sekitar lokasi.

Upaya pencegahan menjadi penting karena gangguan terhadap kegiatan keagamaan dapat menimbulkan dampak lebih luas. Selain mengancam rasa aman peserta, situasi semacam itu dapat memicu ketegangan sosial apabila tidak ditangani secara tegas, proporsional, dan berpihak pada hukum.

Perlindungan keamanan tidak berarti mengabaikan ketertiban umum. Sebaliknya, ketertiban yang adil mengharuskan seluruh pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Pemerintah perlu memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan tanpa menjadikan tekanan sosial sebagai alasan untuk mengorbankan hak konstitusional warga.

Pembatasan harus sah dan proporsional

Koalisi juga menekankan bahwa pembatasan atas sebuah kegiatan keagamaan tidak dapat dilakukan sembarangan. Jika pembatasan diperlukan, langkah itu harus mempunyai dasar hukum yang sah, ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan, serta memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.

“Setiap pembatasan harus memiliki dasar hukum yang sah, dilakukan oleh pihak yang berwenang, serta memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.”

Prinsip tersebut penting agar kewenangan pemerintah tidak digunakan secara berlebihan. Pembatasan yang tidak jelas dasar hukumnya berisiko menimbulkan diskriminasi dan menciptakan ketidakpastian bagi warga yang hendak menjalankan ibadah atau kegiatan keagamaannya.

Dalam praktik pemerintahan, pendekatan yang proporsional berarti tindakan yang diambil harus benar-benar diperlukan untuk tujuan yang sah dan tidak melampaui kebutuhan. Penanganan suatu potensi gangguan, misalnya, seharusnya diarahkan pada sumber gangguan itu, bukan justru kepada warga yang sedang menjalankan haknya secara damai.

SKB Tiga Menteri diminta tidak dipakai secara sepihak

Task Force KBB turut meminta pemerintah daerah memahami dan menerapkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 2008 tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia secara utuh dan proporsional. Koalisi mengingatkan bahwa ketentuan tersebut tidak boleh digunakan dengan penafsiran sepihak untuk menghapus hak warga negara atau membenarkan perlakuan diskriminatif.

Pesan ini menegaskan perlunya kehati-hatian dalam menerapkan aturan yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Setiap kebijakan harus tetap selaras dengan jaminan konstitusional, sehingga aturan administratif tidak diperlakukan sebagai dasar untuk mengesampingkan perlindungan hak dasar.

Bagi warga Tasikmalaya, pelaksanaan Jalsah Salanah dengan aman akan menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan dapat dikelola melalui hukum, dialog, dan perlindungan yang setara. Kehadiran pemerintah dan aparat dalam posisi tersebut bukan hanya untuk mengatur jalannya acara, tetapi juga untuk memastikan setiap orang memperoleh rasa aman sebagai warga negara.

Task Force KBB menegaskan pemerintah daerah berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut sesuai hukum yang berlaku. Desakan itu sekaligus menempatkan keselamatan peserta Jalsah Salanah dan masyarakat sekitar sebagai perhatian yang harus dijawab melalui langkah pencegahan yang nyata.