BEM Persatuan se-DKI Ajak AMPB Jaga Ruang Demokrasi Jelang Aksi di DPR

Menjelang Aksi di Kompleks Parlemen, BEM Persatuan se-DKI Ingatkan Semua Pihak untuk Menjaga Etika Demokrasi

Pondokkebaikan.com – Jakarta akan kembali menjadi panggung ekspresi publik pada Kamis, 27 Agustus 2026, ketika Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) merencanakan aksi di depan Kompleks Parlemen. Menjelang momentum tersebut, Aliansi BEM Persatuan se-DKI Jakarta mengeluarkan seruan agar seluruh elemen yang terlibat dalam penyampaian aspirasi tetap berpijak pada prinsip tanggung jawab, kedamaian, dan penghormatan terhadap perbedaan pandangan.

Hak Konstitusional yang Harus Dijalankan dengan Bijak

Koordinator BEM Persatuan se-DKI Jakarta, Ikhsan Buyung, menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin langsung oleh konstitusi. Hak ini, menurutnya, tidak dapat diabaikan oleh siapa pun, baik oleh penyelenggara negara maupun oleh kelompok masyarakat mana pun.

Namun, Ikhsan menekankan bahwa keberadaan jaminan konstitusional tidak berarti ekspresi publik boleh dilakukan tanpa memperhatikan dampak terhadap kepentingan bersama. Ia meminta agar setiap penyampaian aspirasi dilakukan secara objektif, proporsional, dan bertanggung jawab, dengan tetap menghargai keragaman pandangan yang hidup di tengah masyarakat.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog yang konstruktif, saling menghormati perbedaan pandangan.”

Pernyataan tersebut disampaikan Ikhsan Buyung di Jakarta pada Senin, 24 Agustus 2026, sehari sebelum rencana aksi memasuki fase persiapan akhir. Ia menambahkan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kedudukan yang setara dalam menyampaikan pandangan dan aspirasi sesuai kepentingan yang mereka perjuangkan.

Dialog sebagai Jalan Utama

Dalam konteks politik Indonesia yang kerap diwarnai ketegangan antara demonstran dan aparat, seruan untuk mengedepankan pendekatan dialogis menjadi pesan yang relevan. Ikhsan menilai bahwa kritik, masukan, maupun tuntutan terhadap kebijakan publik merupakan elemen sah dalam kehidupan demokrasi. Tanpa ruang bagi ekspresi tersebut, mekanisme koreksi terhadap kebijakan negara akan melemah.

“Semangat demokrasi akan semakin kuat apabila setiap pihak dapat menyampaikan gagasan secara terbuka, inklusif, dan menghormati perbedaan yang ada.”

Ia mengajak seluruh pihak—baik peserta aksi, aparat keamanan, maupun masyarakat umum—untuk memilih pendekatan persuasif dan solutif, bukan konfrontatif. Dalam pandangannya, persatuan nasional tidak menuntut penghapusan keberagaman pandangan, melainkan memastikan bahwa setiap perbedaan dapat dikelola secara dewasa dalam bingkai kebangsaan dan kepentingan bersama.

Penghormatan terhadap Simbol dan Institusi Negara

Ikhsan juga mengingatkan pentingnya menjaga martabat simbol dan institusi negara ketika menyampaikan kritik atau tuntutan. Menurutnya, aspirasi publik akan memiliki bobot moral yang lebih besar apabila disampaikan secara santun, damai, dan berorientasi pada perbaikan, bukan pada penghancuran.

“Namun demikian, penyampaiannya akan lebih bermakna apabila dilakukan secara santun, damai, dan berlandaskan semangat perbaikan bersama.”

Pesan ini relevan mengingat sejarah aksi-aksi di sekitar Kompleks Parlemen yang kadang diwarnai gesekan antara demonstran dan petugas keamanan. Menjaga etika dalam ekspresi publik bukan berarti membungkam kritik, melainkan memastikan bahwa pesan yang disampaikan tetap dapat diterima dan diproses oleh institusi yang menjadi sasaran tuntutan.

Konteks dan Implikasi

Organisasi mahasiswa seperti BEM Persatuan se-DKI Jakarta secara historis berperan sebagai pengawas jalannya demokrasi di tingkat daerah dan nasional. Seruan yang disampaikan menjelang aksi besar bukan sekadar formalitas, melainkan upaya pre-emptif untuk mencegah eskalasi yang dapat merugikan semua pihak, termasuk peserta aksi itu sendiri.

Di sisi lain, AMPB sebagai kelompok masyarakat sipil memiliki hak penuh untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik. Interaksi antara organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil dalam konteks aksi bersama menuntut adanya koordinasi etika yang jelas: siapa menyampaikan apa, bagaimana, dan dengan cara apa. Seruan Ikhsan Buyung dapat dibaca sebagai kerangka etika yang ditawarkan agar interaksi tersebut berjalan dalam koridor yang sehat.

Bagi pembaca yang mengikuti perkembangan politik Jakarta, pesan inti dari pernyataan ini sederhana namun fundamental: demokrasi bukan hanya soal kebebasan berbicara, melainkan juga soal bagaimana kebebasan itu dijalankan agar tidak melukai sesama warga negara dan tidak meruntuhkan institusi yang justru menjadi tujuan perbaikan. Kamis mendatang akan menjadi ujian kecil bagi komitmen tersebut.

“Persatuan tidak berarti menghilangkan keberagaman pandangan, melainkan memastikan bahwa setiap perbedaan dapat dikelola secara dewasa dalam bingkai kebangsaan dan kepentingan bersama.”

Ia menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa penyampaian aspirasi yang dilakukan secara baik akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan demokrasi Indonesia. Ajakan untuk memilih jalur dialogis, persuasif, dan solutif menjadi penutup yang menegaskan bahwa tujuan akhir dari setiap ekspresi publik bukanlah kemenangan satu pihak, melainkan perbaikan bersama bagi seluruh warga negara.