Aksi Demo 27 Agustus 2026 di DPR Tentang Apa? Ini Daftar Tuntutannya

Empat Koalisi Berdemo di Depan DPR, 27 Agustus 2026: Dari Tuntutan Anti-Korupsi hingga Dukungan Program Presiden

Pondokkebaikan.com – Langit Senayan pada Kamis, 27 Agustus 2026, diprediksi akan ramai oleh suara ribuan peserta yang datang dari berbagai daerah. Empat koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa telah mengonfirmasi kehadiran mereka di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi yang sangat berbeda satu sama lain. Di satu sisi, ada kelompok yang menuntut hukuman mati bagi pelaku korupsi; di sisi lain, ada relawan yang justru datang untuk mendukung program prioritas kepala negara. Kontras ini menjadikan aksi hari itu salah satu demo paling beragam dalam beberapa bulan terakhir di ibu kota.

Persiapan massa dilaporkan sudah berlangsung sejak sehari sebelumnya. Spanduk, atribut, dan logistik aksi mulai terlihat di sekitar kompleks parlemen pada Rabu, 26 Agustus, menandakan skala partisipasi yang tidak kecil.

Siapa yang Turut Hadir

Empat entitas yang tercatat dalam jadwal aksi adalah:

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) — koalisi warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang selama ini aktif menyuarakan isu pemberantasan korupsi di tingkat nasional.

Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) — gabungan 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia serta membawa daftar tuntutan paling panjang di antara seluruh peserta.

Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) — representasi warga Kota Depok, Jawa Barat, yang sebelumnya telah melakukan konsolidasi di Gedung DPRD Kota Depok pada 26 Agustus 2026 sebelum bergerak ke Jakarta.

Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) — kelompok relawan dari Pulau Madura yang hadir bukan untuk mengkritik, melainkan untuk memberikan dukungan terbuka terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tuntutan AMPB: Fokus pada Penegakan Hukum

AMPB membatasi agenda aksinya pada dua poin utama yang bersifat hukum-kebijakan:

Pertama, desakan agar DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. RUU ini, yang telah lama mengendap di parlemen, bertujuan memberi kewenangan negara untuk menyita harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana terlebih dahulu. Bagi AMPB, pengesahan RUU tersebut merupakan instrumen paling efektif untuk memutus mata rantai kekayaan koruptor.

Kedua, dorongan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Koalisi ini menilai bahwa sanksi pidana yang berlaku saat ini belum cukup menimbulkan efek jera, sehingga diperlukan ancaman hukuman paling berat untuk mengubah kalkulasi risiko bagi pejabat dan pelaku korupsi.

GERAM: Sepuluh Tuntutan yang Menyentuh Hampir Semua Sektor

Dibandingkan AMPB, GERAM membawa spektrum tuntutan yang jauh lebih luas. Dengan 10 poin agenda, koalisi 14 organisasi ini menyentuh isu politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga hubungan sipil-militer.

GERAM menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, melemahkan ruang demokrasi, serta memperlebar jurang ketimpangan ekonomi.

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) diminta dihentikan sementara dan dievaluasi secara menyeluruh, terutama dari aspek transparansi anggaran serta potensi patronase politik yang bisa menyusup ke dalam mekanisme distribusi bantuan.

Di bidang fiskal, GERAM menolak kebijakan perpajakan yang dianggap membebani lapisan menengah-bawah dan mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi kelompok pemilik modal besar.

Pendidikan dan layanan kesehatan gratis serta berkualitas menjadi tuntutan berikutnya. GERAM secara eksplisit menolak komersialisasi pendidikan dan pemangkasan anggaran untuk layanan dasar warga.

Stabilitas harga kebutuhan pokok dan peningkatan upah buruh juga masuk dalam daftar. Koalisi ini meminta pengendalian harga sekaligus kenaikan upah agar pekerja memperoleh penghasilan yang layak.

GERAM meminta pemerintah menetapkan bencana yang melanda Sumatra dan Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional, disertai percepatan bantuan darurat dan proses pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga — termasuk jaminan upah layak dan jam kerja yang manusiawi — turut disuarakan melalui desakan regulasi baru.

Di ranah keamanan, GERAM menolak perluasan peran militer di ranah sipil, meminta pembangunan batalyon dihentikan, dan menegaskan prinsip supremasi sipil.

Kriminalisasi terhadap aktivis diminta dihentikan, dan mereka yang dikategorikan sebagai tahanan politik harus dibebaskan.

Terakhir, GERAM mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus-kasus korupsi serta memastikan aset hasil korupsi dikembalikan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

AMDB: Menyerukan Stabilitas Harga dan Anti-Korupsi

Warga Depok yang terorganisasi dalam AMDB membawa tiga tuntutan: pengesahan RUU Perampasan Aset, penerapan hukuman mati bagi koruptor, serta desakan agar pemerintah menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Sebelum menuju Jakarta, perwakilan AMDB telah menyampaikan aspirasi serupa di Gedung DPRD Kota Depok pada 26 Agustus 2026 sebagai bagian dari konsolidasi internal.

RMP4: Sisi Lain dari Aksi

Berbeda arah dengan tiga koalisi sebelumnya, RMP4 hadir untuk memberikan dukungan terhadap program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama Makan Bergizi Gratis. Kehadiran kelompok ini menunjukkan bahwa ruang publik di depan parlemen tidak hanya menjadi arena kritik, tetapi juga wadah ekspresi dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Bagi RMP4, aksi di Senayan adalah bentuk pengawalan positif agar program MBG berjalan tanpa hambatan birokrasi.

Konteks dan Implikasi

Kehadiran empat koalisi dengan agenda yang saling bertolak belakang dalam satu hari yang sama menciptakan dinamika unik di area parlemen. Sementara AMPB dan AMDB menyuarakan agenda anti-korupsi yang identik, GERAM membawa kritik sistemik terhadap arah kebijakan negara, dan RMP4 justru membela program yang dikritik oleh GERAM. Pertemuan empat narasi ini di satu titik geografis pada satu waktu menjadikan aksi 27 Agustus 2026 sebagai cermin miniatur dari polarisasi kebijakan publik di Indonesia saat ini.

Bagi DPR, aksi ini sekaligus menjadi ujian responsivitas: apakah parlemen akan merespons desakan RUU Perampasan Aset yang telah berulang kali disuarakan, atau kembali menunda pembahasan? Pertanyaan tersebut akan terjawab bukan hanya dari hasil demo, tetapi dari agenda sidang yang menyusul di hari-hari berikutnya.