Topics Covered: DPRD DKI Nilai Tarif TransJakarta Naik ke Rp5.000 Masih Wajar
Topics Covered – Kenaikan tarif TransJakarta menjadi Rp5.000 per perjalanan mendapat tanggapan dari Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh. Dalam diskusi terbaru pada Selasa, 7 Juli 2026, ia menilai penyesuaian harga tiket ini masih bisa diterima oleh masyarakat, asalkan didukung oleh analisis yang matang sebelum diimplementasikan.
Evaluasi Kenaikan Tarif
Penyesuaian tarif TransJakarta dianggap penting untuk mengurangi beban subsidi yang mencapai lebih dari empat triliun rupiah per tahun. Dengan kenaikan harga tiket, Pemprov DKI Jakarta berharap subsidi tersebut dapat berkurang, sehingga dana bisa dialokasikan ke proyek infrastruktur yang lebih mendesak.
Kebijakan ini juga dianggap sebagai langkah untuk menyesuaikan dengan inflasi dan biaya operasional yang terus meningkat. Nova menekankan bahwa transjakarta sudah beroperasi selama 20 tahun tanpa penyesuaian tarif, sehingga kenaikan ini bisa dibilang merupakan perubahan yang wajar.
Proses Pengambilan Keputusan
“Jika tarif ditetapkan naik dari Rp3.500 ke Rp5.000, menurut saya itu masih masuk akal,” ujarnya.
Nova mengingatkan bahwa kebijakan penyesuaian tarif sebaiknya melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk pengguna angkutan umum, pemerhati transportasi, dan masyarakat umum. “Saya pernah menyampaikan, kalau ada wacana kenaikan tarif, buat dulu FGD dengan pengguna dan pihak terkait,” tambahnya.
Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting agar kebijakan tersebut tidak hanya efektif secara finansial tetapi juga adil. “Kami akan memastikan bahwa penyesuaian tarif tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat,” jelas Nova.
Analisis Dampak Kenaikan Tarif
Kenaikan tarif dari Rp3.500 ke Rp5.000 dianggap bisa memberatkan sebagian kelompok tertentu, seperti pekerja informal. Namun, Nova berpandangan bahwa dampak ini bisa dikelola selama ada mekanisme pembiayaan yang jelas dan transparan.
Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan. Dengan dana tambahan dari penyesuaian tarif, Pemprov DKI Jakarta berpotensi memperbaiki fasilitas, meningkatkan frekuensi bus, atau mengurangi kemacetan di jalur utama.
Kebutuhan Keterlibatan Masyarakat
Nova menyoroti bahwa subsidi TransJakarta berasal dari anggaran publik, sehingga perubahan tarif perlu memperhatikan kepentingan sosial. “Beban subsidi kita cukup besar, lebih dari Rp4 triliun per tahun. Jika ada penyesuaian tarif, dana itu bisa diprioritaskan untuk kebutuhan lain yang lebih penting,” tambahnya.
Menurutnya, kenaikan tarif TransJakarta bisa menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi. “Ini menunjukkan bahwa sistem perlu diubah, dan kenaikan tarif adalah salah satu langkah yang bisa dilakukan,” jelas Nova.
DPRD DKI Jakarta dinasihati untuk tidak langsung menetapkan kebijakan tanpa konsultasi mendalam. “Sebelum keputusan akhir dibuat, saya menyarankan adanya forum diskusi kelompok atau FGD yang melibatkan perwakilan masyarakat dan pihak terkait lainnya,” lanjut Nova.
