New Policy Makan Bergizi Gratis Disorot, Nandang Sutisna Minta Evaluasi
New Policy – Kebijakan baru yang diberi nama “Program Makan Bergizi Gratis” (MBG) kini menjadi sorotan publik setelah Pakar manajemen publik Nandang Sutisna menyatakan bahwa desain program ini sengaja menciptakan ruang bagi praktik rente ekonomi. Menurutnya, struktur kelembagaan MBG tidak hanya memudahkan penyaluran dana, tetapi juga berpotensi memperkuat keterlibatan pihak-pihak berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Hal ini memicu dugaan bahwa kebijakan ini bukan sekadar insiden kebetulan, melainkan refleksi dari sistem yang lebih luas.
Penentuan SPPG yang Terstruktur dan Transparansi yang Tidak Memadai
Pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi bagian krusial dalam program MBG. Nandang Sutisna menegaskan bahwa mekanisme penunjukan SPPG yang tertutup dan tidak transparan menciptakan kesan adanya patronase politik. Ia menyoroti bahwa program New Policy ini memungkinkan kelompok elite untuk mengontrol distribusi dana negara, terutama melalui jaringan kekuasaan yang kompleks. Transparansi data dan dasar penunjukan SPPG menjadi faktor kritis yang perlu diperiksa untuk memastikan tidak ada korupsi atau kolusi yang terjadi.
“New Policy Makan Bergizi Gratis dianggap memiliki struktur yang tidak cukup sehat. Dugaan adanya rente ekonomi dalam program ini harus dibuktikan melalui audit yang menyeluruh. Jika tidak, MBG bisa menjadi alat untuk memperoleh keuntungan politik, bukan sekadar layanan untuk masyarakat,” ujar Nandang dalam pernyataan resminya, Sabtu (13/6/2026).
Konsekuensi Sistemik dan Kebutuhan Evaluasi Komprehensif
Nandang menekankan bahwa masalah dalam New Policy Makan Bergizi Gratis bukan hanya bersifat teknis, melainkan sistemik. Desain program ini dianggap memicu ketidakadilan dalam penerimaan manfaat, karena lokasi dan kebijakan pengelolaan proyek lebih didasarkan pada hubungan politik daripada objektivitas. Ia mengkritik cara penyaluran dana yang terkesan tidak merata, dengan indikasi kuat bahwa kebijakan ini menciptakan celah bagi kecurangan.
Menurutnya, jika New Policy ini terus berjalan tanpa evaluasi, maka dana negara yang dialokasikan hingga ratusan triliun rupiah bisa terbuang percuma. Ia menambahkan bahwa penunjukan SPPG dan yayasan tertentu dalam program ini menunjukkan adanya dominasi kelompok kepentingan yang berpotensi mengurangi akuntabilitas publik.
Dampak New Policy pada Akuntabilitas Publik
Kontroversi terkait New Policy Makan Bergizi Gratis menurut Nandang Sutisna menjadi tanda bahwa kebijakan publik perlu diperiksa secara mendalam. Ia menyatakan bahwa sistem distribusi sumber daya publik yang terbuka menjadi faktor penentu keberhasilan program. Tanpa mekanisme transparansi yang memadai, publik bisa merasa bahwa New Policy ini tidak layak mendapat kepercayaan.
“New Policy Makan Bergizi Gratis harus diuji melalui kacamata ekonomi politik. Jika kekuasaan digunakan untuk memperoleh keuntungan, maka MBG bisa berubah menjadi sarana yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegas Nandang.
Desain Program dan Pembenahan Sistem
Dalam kerangka teori ekonomi politik, Nandang menjelaskan bahwa rente ekonomi muncul ketika kebijakan New Policy ini mengandalkan akses kekuasaan, bukan kompetisi pasar yang sehat. Hal ini berdampak pada keberlanjutan program, karena dana yang dialokasikan tidak seluruhnya mencapai masyarakat, tetapi banyak diserap oleh pihak tertentu. Ia menyoroti bahwa tata kelola yang tidak transparan bisa menjadi akar masalah dalam program ini.
Nandang menambahkan bahwa New Policy Makan Bergizi Gratis wajib dibangun atas dasar desain yang efektif dan terbuka. Jika tidak, program ini bisa berubah menjadi alat politik yang berpotensi mengurangi efisiensi penggunaan dana negara. Evaluasi menyeluruh terhadap kelembagaan MBG menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada keuntungan yang tidak seharusnya diperoleh.
Kesimpulan dan Perubahan Kebijakan
Kebijakan New Policy Makan Bergizi Gratis kini memicu diskusi mengenai keadilan dan transparansi dalam pemerintahan. Nandang Sutisna mengingatkan bahwa program ini perlu diakui sebagai fenomena yang sistemik, bukan insiden kebetulan. Ia menekankan bahwa pembenahan struktur kelembagaan MBG dan penegakan hukum yang tegas adalah langkah penting untuk memperbaiki sistem distribusi sumber daya publik.
Dengan adanya penelusuran terhadap New Policy ini, harapan masyarakat akan kebijakan yang memberdayakan bisa tercapai. Nandang berharap evaluasi yang dilakukan akan menjadi momentum untuk mereformasi MBG menjadi program yang lebih adil, efisien, dan transparan. Jika tidak, dugaan keterlibatan elit dalam pengelolaan kebijakan akan terus mengemuka.
