DPRD DKI Minta Pemprov Kebut Penataan Kabel Semrawut Jakarta, Jangan Tunggu Korban Lagi

DPRD DKI Minta Pemprov Kebut Penataan Kabel Jakarta

Pondokkebaikan.com – Jakarta, 24 Juli 2026 — Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan desakan keras kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar segera mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaringan Utilitas secara optimal. Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap kondisi infrastruktur kabel udara dan tiang utilitas di Jakarta yang saat ini dinilai berada dalam status darurat dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan masyarakat. DPRD DKI Minta Pemprov Kebut langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah yang telah berlangsung lama ini.

Meskipun Perda Jaringan Utilitas telah resmi disahkan, implementasinya di lapangan masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh belum selesainya penyusunan aturan teknis yang menjadi turunan dari Perda tersebut. Tanpa adanya pedoman teknis yang jelas, koordinasi antarpihak terkait penataan kabel dan utilitas masih mengalami hambatan signifikan. DPRD DKI Minta Pemprov Kebut proses penyusunan aturan teknis ini agar dapat segera diselesaikan dan diimplementasikan di seluruh wilayah Jakarta.

Kondisi Darurat yang Membutuhkan Penanganan Segera

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menegaskan bahwa situasi saat ini sudah masuk dalam kategori darurat. Menurutnya, tumpukan kabel yang tidak tertata dan tiang utilitas yang berdiri sembarangan telah menjadi masalah kronis yang sering dikeluhkan warga. Kondisi ini semakin memburuk seiring dengan bertambahnya jumlah bangunan dan infrastruktur di Jakarta. DPRD DKI Minta Pemprov Kebut penanganan yang lebih agresif untuk mengatasi masalah yang semakin kompleks ini.

“Kondisinya sudah darurat,” tegas Yuke Yurike dalam pernyataannya yang dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta pada hari Jumat, 24 Juli 2026.

Persoalan kabel semrawut dan tiang utilitas yang tidak tertata kerap menjadi keluhan masyarakat saat dewan menggelar reses. Warga sering kali mengeluhkan bahaya yang mengintai dari kabel-kabel yang menjuntai bebas dan tiang-tiang utilitas yang terlihat rapuh. Kondisi ini tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga membahayakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan. DPRD DKI Minta Pemprov Kebut tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang lebih serius di masa mendatang.

Tuntutan Penyelesaian Peraturan Gubernur dan Pendataan Operator

Sebagai langkah konkret, Pemprov DKI Jakarta diminta untuk segera menuntaskan penyusunan Peraturan Gubernur yang berfungsi sebagai aturan turunan dari Perda Jaringan Utilitas. Peraturan Gubernur tersebut harus memuat mekanisme penataan yang jelas serta pembagian tanggung jawab yang tegas bagi setiap operator jaringan utilitas yang beroperasi di Jakarta. DPRD DKI Minta Pemprov Kebut proses ini agar dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat.

Selain itu, pendataan menyeluruh terhadap seluruh operator yang memanfaatkan jaringan utilitas di Jakarta juga menjadi prioritas utama. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap operator tercatat dan bertanggung jawab penuh atas jaringan yang mereka pasang di wilayah ibu kota. Dengan pendataan yang komprehensif, Pemprov DKI Jakarta dapat lebih mudah dalam melakukan penagihan dan pengelolaan sumber daya. DPRD DKI Minta Pemprov Kebut pendataan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Jangan sampai ada korban akibat kabel atau tiang yang tidak layak,” tegas Yuke dengan penekanan pada pentingnya keselamatan publik.

Poin-poin tersebut dianggap sangat penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal. Dengan adanya pendataan yang komprehensif, Pemprov DKI Jakarta dapat lebih mudah dalam melakukan penagihan dan pengelolaan sumber daya. DPRD DKI Minta Pemprov Kebut implementasi sistem pembayaran yang lebih efisien untuk meningkatkan PAD Jakarta.

Peran Aktif Dinas Bina Marga dan Sinkronisasi Proyek Infrastruktur

Dinas Bina Marga juga diminta untuk lebih aktif dalam menertibkan kabel-kabel yang sudah tidak digunakan lagi. Selain itu, dinas ini harus secara proaktif memeriksa tiang-tiang utilitas yang rawan roboh tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat. Pendekatan preventif ini diharapkan dapat mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan. DPRD DKI Minta Pemprov Kebut peningkatan frekuensi inspeksi untuk memastikan keamanan infrastruktur utilitas di Jakarta.

Yang tidak kalah penting adalah penerapan sinkronisasi penataan utilitas dengan proyek-proyek infrastruktur lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pembongkaran ruas jalan yang berulang-ulang, yang sering kali menjadi penyebab utama kemacetan di Jakarta. Koordinasi yang baik antarpihak terkait akan memastikan bahwa pekerjaan di lokasi yang sama dapat diselesaikan secara efisien dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. DPRD DKI Minta Pemprov Kebut pembentukan tim koordinasi khusus untuk sinkronisasi proyek-proyek infrastruktur di Jakarta.

“Koordinasikan seluruh pekerjaan di lokasi yang sama agar lebih efisien dan tidak mengganggu masyarakat,” pungkas Yuke dengan harapan agar koordinasi yang lebih baik dapat terwujud.

Dengan berbagai langkah yang telah diuraikan tersebut, DPRD DKI Jakarta optimis bahwa kondisi kabel dan utilitas di Jakarta akan membaik secara signifikan. Masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat dari penataan yang lebih tertib dan aman di masa mendatang. DPRD DKI Minta Pemprov Kebut komitmen yang konsisten dalam melaksanakan penataan utilitas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.