Bukan Indonesia, Negara Ini Hukum Mati Pelaku Pembakaran Hutan

Aljazair Buka Kembali Hukuman Mati: Pembakar Hutan Sengaja Kini Menghadapi Vonis Tertinggi

Pondokkebaikan.com – Sebelas dua nyawa melayang dalam sekejap ketika api melahutkan pepohonan dan permukiman di berbagai titik Aljazair. Gelombang kebakaran hutan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir itu meninggalkan luka yang tak bisa dihapus oleh air maupun waktu. Dari puing-puing tragedi itulah Presiden Abdelmadjid Tebboune mengeluarkan instruksi paling keras dalam sejarah hukum pidana negara Afrika Utara tersebut: siapa pun yang terbukti membakar kawasan hutan secara disengaja akan menghadapi eksekusi hukuman mati.

Perintah Langsung dari Istana

Keputusan itu bukan lahir dari ruang rapat biasa. Tebboune menggelar konsultasi darurat yang melibatkan jajaran elit sipil sekaligus militer sebelum mengumumkan langkah tersebut. Sinyal yang dikirimkan jelas — negara tidak lagi akan memperlakukan pembakaran hutan sebagai kejahatan lingkungan biasa yang bisa ditangani dengan denda atau kurungan bertahun-tahun. Bagi otoritas Aljazair, ketika api sengaja dinyalakan dan menelan korban massal, itu bukan lagi soal pepohonan yang tumbang, melainkan soal nyawa manusia yang dipertaruhkan.

“Menteri kehakiman diinstruksikan mengajukan amandemen terhadap kitab undang-undang hukum pidana paling lambat 15 September yang mengatur hukuman mati bagi siapa saja yang terbukti bersalah secara sengaja membakar kawasan hutan.”

Pernyataan itu disiarkan melalui televisi pemerintah Aljazair, menandai bahwa instruksi presiden telah menjadi mandat resmi bagi lembaga peradilan untuk bergerak cepat dalam merumuskan dasar hukum baru.

Moratorium Tiga Dekade yang Retak

Yang membuat langkah ini begitu mencolok di kancah hukum internasional adalah satu fakta: Aljazair tidak pernah benar-benar mengeksekusi seorang terpidana mati sejak tahun 1993. Selama lebih dari tiga puluh tahun, hukuman mati tetap tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana untuk sejumlah tindak pidana berat, namun eksekusi riil tidak pernah dilaksanakan. Moratorium de facto itu telah menjadi bagian dari identitas hukum negara tersebut di mata komunitas internasional.

Dengan instruksi Tebboune, moratorium itu kini terancam retak — bukan untuk kasus pembunuhan biasa atau kejahatan perang, melainkan khusus untuk kejahatan lingkungan yang berujung pada kematian massal. Jika amandemen disahkan dan ada terpidana yang menjalani seluruh proses banding hingga vonis berkekuatan hukum tetap, Aljazair berpotensi mencatat eksekusi mati pertamanya sejak dekade 1990-an. Itu akan menjadi peristiwa hukum yang menarik perhatian pengamat dari seluruh dunia.

Mekanisme Hukum dan Jaminan Proses

Pemerintah menegaskan bahwa pengesahan aturan baru tidak akan mengorbankan hak asasi maupun mekanisme peradilan yang berlaku. Eksekusi hukuman mati, menurut penjelasan yang disampaikan melalui media resmi negara, hanya akan dilaksanakan setelah seluruh upaya hukum banding ditempuh secara tuntas. Tidak ada eksekusi tergesa-gesa, tidak ada vonis yang dijatuhkan tanpa ruang pembelaan penuh.

Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga integritas pembuktian hukum. Dalam sistem peradilan Aljazair, terdakwa berhak atas pemeriksaan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Baru setelah seluruh jalur itu tertutup, eksekusi dapat dijalankan. Otoritas menekankan bahwa ketegasan hukuman tidak boleh menjadi alasan untuk memangkas hak-hak prosedural terdakwa.

Kenapa Hukuman Lama Dinilai Tidak Cukup

Di bawah undang-undang yang berlaku saat ini, tindakan sengaja membakar hutan di Aljazair dapat dijatuhi hukuman penjara hingga tiga puluh tahun, atau dalam kasus-kasus tertentu, penjara seumur hidup. Angka-angka itu, pada kertas, tampak berat. Namun bagi pemerintah, skala kerusakan ekologis dan jumlah korban jiwa yang terus berulang menunjukkan bahwa ancaman pidana tersebut gagal menciptakan efek jera yang memadai.

Aktivitas pembakaran hutan di kawasan Mediterania telah menjadi ancaman tahunan yang sangat mematikan. Setiap musim kering, api berkobar di berbagai negara pesisir — dari Spanyol hingga Turki — menghanguskan hutan, mengancam permukiman, dan menelan korban dari masyarakat sipil maupun petugas pemadam. Kombinasi cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, dan dugaan sabotase sengaja menciptakan kondisi di mana satu percikan api bisa berubah menjadi bencana berskala besar dalam hitungan menit.

Urgensi Musim Kering dan Dimensi Internasional

Tenggat waktu 15 September untuk penyelesaian amandemen KUHP bukan sekadar jadwal birokrasi. Ia mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa musim kering berikutnya tinggal menghitung minggu. Jika aturan baru tidak siap sebelum cuaca kembali ekstrem, Aljazair akan memasuki musim kebakaran berikutnya dengan instrumen hukum yang sama yang telah terbukti tidak mampu mencegah tragedi berulang.

Di tingkat internasional, keputusan ini juga dibaca sebagai sinyal bahwa negara-negara Mediterania mulai mencari instrumen hukum yang lebih keras untuk menghadapi krisis iklim yang memperparah frekuensi dan intensitas kebakaran hutan. Ketika perubahan iklim memperpanjang musim kering dan meningkatkan suhu permukaan tanah, risiko pembakaran — baik alami maupun sengaja — naik secara eksponensial. Aljazair, dengan langkahnya, menempatkan diri di garis depan percobaan hukum baru: apakah hukuman mati bisa menjadi alat pencegahan efektif terhadap kejahatan lingkungan yang mengancam nyawa massal?

Jawaban atas pertanyaan itu belum ada. Yang pasti, bagi dua belas keluarga yang kehilangan anggota mereka dalam kebakaran terakhir, pertanyaan itu sudah tidak relevan lagi. Yang tersisa adalah tuntutan agar tidak ada lagi nyawa yang menjadi bahan bakar bagi kelalaian atau kesengajaan.