What Happened During: Menko Muhaimin: Perlindungan pekerja fondasi ekonomi berkelanjutan

Menko Muhaimin: Perlindungan Pekerja Fondasi Ekonomi Berkelanjutan

What Happened During – Jakarta, Jumat (8 Mei) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa perlindungan tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kunci dalam membangun keberlanjutan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa langkah ini tidak hanya melindungi pekerja secara langsung, tetapi juga menjadi investasi yang mendukung pertumbuhan usaha di masa depan. “Membangun perlindungan bagi pekerja saat ini adalah cara menjaga keberlanjutan bisnis di masa mendatang,” ujarnya saat memberikan pidato di acara Penganugerahan Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Award Tahun 2025.

“Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah instrumen investasi jangka menengah dan panjang, sekaligus menjadi bagian kritis dari ekosistem pemberdayaan masyarakat,” tutur Muhaimin. Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap pekerja tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Pada kesempatan tersebut, Muhaimin juga mengungkapkan bahwa perlindungan pekerja semakin menjadi perhatian utama bagi investor global. Menurutnya, banyak pelaku bisnis mulai menilai aspek ESG (Environmental, Social, and Governance) sebagai parameter penting dalam menentukan lokasi investasi. “Perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan pekerja lebih dihargai oleh investor, karena memiliki nilai ESG yang tinggi,” jelas Muhaimin. Ia menekankan bahwa inisiatif seperti ini akan memperkuat citra perusahaan sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Kolaborasi Lintas Sektor Penguat Perlindungan Pekerja

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, memberikan apresiasi terhadap para penerima penghargaan Paritrana Award. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini tidak hanya mengakui usaha yang telah berhasil dalam melindungi pekerja, tetapi juga menyoroti pentingnya sinergi antar sektor. “Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sangat vital untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkap Saiful.

“Para penerima penghargaan membuktikan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kekuatan utama dalam mendorong keberlanjutan ekonomi,” tambah Saiful. Ia menjelaskan bahwa perlindungan bagi pekerja rentan, seperti buruh harian tenaga kerja atau pekerja di sektor informal, tidak bisa dicapai secara mandiri. “Pengembangan sistem ini memerlukan gerakan bersama, dengan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan,” katanya.

Saiful juga menyoroti peran Paritrana Award dalam mendorong inovasi. Ia berharap penghargaan ini menjadi pemicu bagi kompetisi positif di antara daerah dan pelaku usaha. “Award ini diharapkan mendorong munculnya gagasan baru dalam penyediaan perlindungan bagi pekerja, baik dari segi kebijakan maupun implementasi,” jelas Saiful. Menurutnya, keberhasilan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan bergantung pada partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan swasta.

Lihat Juga :   Important Visit: Pemprov Jambi gelontorkan Rp40 miliar untuk keperluan haji 2026

Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan fondasi penting dalam menghadapi tantangan global. “Di era krisis ekonomi, perlindungan pekerja adalah jaminan bahwa usaha akan tetap berjalan lancar meski ada fluktuasi pasar,” ujarnya. Ia menyebutkan bahwa sistem ini harus dirancang secara komprehensif, bukan hanya untuk mengurangi risiko kehilangan pekerja, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup tenaga kerja.

“Jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan kepastian bagi pekerja, sehingga mereka dapat fokus pada peningkatan keterampilan dan kinerja,” kata Muhaimin. Ia menjelaskan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak bisa tercapai jika pekerja tidak dilindungi secara memadai. “Komitmen terhadap perlindungan pekerja adalah bentuk investasi jangka panjang yang menghasilkan keuntungan sosial dan ekonomi bersama,” imbuhnya.

Sementara itu, Saiful Hidayat memaparkan bahwa keberhasilan program jaminan sosial ketenagakerjaan bergantung pada koordinasi yang baik. “Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat sistem jaminan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan inklusif,” katanya. Ia menambahkan bahwa keberlanjutan usaha tidak hanya ditentukan oleh hasil bisnis, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban sosial terhadap pekerja.

“Saat ini, banyak perusahaan mulai mengintegrasikan ESG ke dalam strategi pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma investasi menuju yang lebih berkelanjutan,” ujar Saiful. Ia menyatakan bahwa pemangku kepentingan perlu membangun kemitraan yang solid agar sistem jaminan sosial ketenagakerjaan dapat mencakup lebih banyak kalangan, terutama pekerja yang rentan.

Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa perlindungan pekerja juga menjadi alat untuk menekan ketimpangan sosial. “Ketika pekerja merasa aman secara finansial, mereka lebih percaya diri dalam berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” katanya. Ia berharap kebijakan yang diusung pemerintah akan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Sistem ini harus berkelanjutan, karena jaminan sosial ketenagakerjaan adalah jembatan antara kemajuan ekonomi dan keadilan sosial,” ujarnya.

Lihat Juga :   New Policy: Permukiman kumuh sebagai gejala pembangunan

Dalam pidatonya, Muhaimin juga menyoroti pentingnya kebijakan yang didukung oleh data dan analisis. “Perlindungan tenaga kerja harus didasarkan pada penelitian yang tepat, agar tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga efisien,” katanya. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya tergantung pada anggaran, tetapi juga pada strategi yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten.

“Kami mengapresiasi semua pihak yang telah berperan dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sinergi ini akan menjadi pelopor dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tambah Saiful Hidayat. Ia menegaskan bahwa tantangan utama adalah memastikan perlindungan ini mencapai semua lapisan masyarakat, terutama yang terpinggirkan.

Menurut Saiful, program ini harus menjadi kebijakan nasional yang berkelanjutan. “Kami ingin jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya menjadi program yang selesai, tetapi juga menjadi sistem yang terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya. Ia menyebutkan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. “Ini adalah kolaborasi yang saling menguntungkan, karena kesejahteraan pekerja menjadi fondasi utama dari pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.