Ye dikabarkan terancam dilarang tampil di Prancis

Menyusul ucapan anti-Semit yang dikeluarkannya, rapper asal Amerika Kanye West—yang kini berganti nama menjadi Ye—sedang dipertimbangkan untuk dilarang berampil di Prancis. Menurut laporan Variety, Selasa (14/4) waktu setempat, Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nuñez, tengah mengevaluasi kemungkinan tindakan hukum untuk membatalkan konser yang dijadwalkan berlangsung di Marseille pada bulan Juni. Hal ini dikonfirmasi melalui pernyataan kantornya kepada AFP.

Wali Kota Marseille, Benoit Payan, juga menunjukkan sikap tegas terhadap kehadiran Ye. Dalam postingan di media sosial X, ia menulis, “Saya menolak mempergunakan Stade Vélodrome sebagai panggung bagi individu yang mempromosikan perasaan benci dan ideologi Nazi tanpa rasa penyesalan. Kanye West tidak layak tampil di Marseille,” tegasnya. Pernyataan ini mengacu pada potensi larangan konser yang sedang dipertimbangkan otoritas setempat.

“Antisemitisme dalam bentuk apa pun sangat tidak dapat diterima dan harus dilawan dengan tegas di mana pun muncul. Semua pihak bertanggung jawab memastikan Inggris menjadi tempat yang aman bagi komunitas Yahudi,” tutur Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dilansir The Hollywood Reporter.

Sebelumnya, pemerintah Inggris juga melarang West masuk ke negara tersebut setelah dijadwalkan sebagai penampil utama di Wireless Festival Music di London pada Juli. Tindakan ini diambil lantaran Starmer khawatir ucapan anti-Semit dan penghormatan terhadap Nazisme yang dilontarkan rapper itu.

Kanye West sempat menyatakan bersedia bertemu dengan komunitas Yahudi di Inggris, tetapi festival akhirnya dibatalkan. Sejumlah tindakan kontroversial sebelumnya, seperti lagu berjudul “Heil Hitler” yang dirilis pada 2025, penjualan jaket bertuliskan simbol swastika di platform Yeezy, serta pernyataan publik yang menyangkal Holocaust, telah memicu sorotan terhadap reputasinya.

Otoritas Prancis menyatakan bahwa larangan konser hanya bisa diberlakukan jika ucapan dalam acara tersebut berpotensi melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum, seperti yang dijelaskan dalam surat kabar Le Monde mengutip putusan pengadilan administratif tertinggi. Nuñez dilaporkan telah bertemu dengan prefek wilayah Provence-Alpes-Côte d’Azur, Jacques Witkowski, serta Payan beberapa hari lalu untuk merumuskan langkah hukum yang akan diambil.