Pengamat: Insentif langkah strategis pengembangan kendaraan listrik

Peran Regulasi dalam Transisi Energi

Jakarta – Kebijakan transisi energi memerlukan pendekatan yang lebih luas, menurut Agus Pambagio, seorang pengamat kebijakan publik. Ia menekankan bahwa di tengah tekanan harga energi global, pemerintah harus menghadirkan regulasi yang menyeluruh untuk mendorong pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. “Insentif kendaraan listrik tetap menjadi faktor penting sebagai strategi utama,” ujar dia dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu.

“Dari segi operasional, kendaraan listrik menawarkan efisiensi biaya yang signifikan,” tambahnya. Dengan dukungan insentif, pengeluaran energi untuk mobil listrik dianggap hanya berkisar ratusan ribu rupiah per bulan, jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional yang bisa mencapai jutaan rupiah.

Agus menjelaskan bahwa subsidi energi terus meningkat sejak 2020, mulai dari Rp95,7 triliun hingga mencapai Rp159,6 triliun pada 2023. Pada tahun 2024, angka tersebut naik menjadi Rp203,4 triliun, kemudian total subsidi dan kompensasi pada 2025 mencapai Rp394,3 triliun. Dalam RAPBN 2026, alokasi subsidi tetap terus ditingkatkan dengan anggaran Rp210,06 triliun.

Reformasi Skema Insentif Diperlukan

Walaupun insentif berdampak positif, Agus memperingatkan bahwa kebijakan transisi energi tidak boleh bersifat parsial. Ia menyarankan perlu dilakukan perbaikan skema insentif agar lebih tepat sasaran. Salah satu ide yang diajukan adalah menghubungkan pembelian kendaraan listrik dengan mekanisme tukar tambah dari kendaraan konvensional.

Dalam keseluruhan, ia menekankan bahwa kebijakan kendaraan listrik harus dirancang secara menyeluruh. Tujuannya bukan hanya meningkatkan jumlah kendaraan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil secara signifikan.

Perspektif Menteri Energi

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa tingginya konsumsi energi, khususnya dari sumber fosil, mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional. Ia menegaskan bahwa langkah ini penting untuk mendorong transisi menuju energi bersih.

Menurut Bahlil, upaya tersebut dilakukan melalui penguatan industri, penyediaan infrastruktur pendukung, serta pemberian insentif untuk meningkatkan adopsi kendaraan listrik secara terpadu. Pemerintah, lanjutnya, sedang menyiapkan berbagai kemudahan dan insentif guna memastikan program ini sesuai dengan target yang ditetapkan.