Gus Ipul Menjawab Isu Konspirasi Uang Muktamar NU Jombang: Bukan Kritik, Tapi Fitnah

Gus Ipul Tempuh Dewan Pers atas Tuduhan Dana Muktamar NU

Pondokkebaikan.com – Saifullah Yusuf, yang dikenal sebagai Gus Ipul, membawa persoalan tayangan siniar Madilog ke Dewan Pers pada Senin, 28 September 2026. Aduan itu berkaitan dengan narasi yang menyinggung dugaan peredaran uang dalam jumlah besar pada Muktamar Nahdlatul Ulama terakhir di Jombang, Jawa Timur.

Gus Ipul datang bersama tim penasihat hukumnya untuk meminta penanganan melalui mekanisme etik pers. Dua tayangan yang dipersoalkan bertanggal 12 September dan 22 September 2026. Pihaknya menilai konten tersebut memuat tudingan serius tanpa proses konfirmasi yang memadai kepada nama-nama yang disebut.

Persoalan ini tidak hanya menyangkut dirinya secara pribadi. Dalam aduan itu, nama Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar juga ikut terseret. Karena itu, tim hukum Gus Ipul menilai perlu ada klarifikasi dan pemeriksaan atas isi tayangan agar tuduhan yang telah menyebar tidak terus menimbulkan kesan keliru di tengah masyarakat.

Menilai Narasi Melampaui Batas Kritik

Gus Ipul menekankan bahwa kritik merupakan bagian yang patut dihormati dalam kehidupan publik dan organisasi. Namun, ia membedakan kritik dengan tuduhan yang tidak memiliki dasar fakta. Baginya, narasi tentang riswah dan korupsi dalam proses muktamar berpotensi mencederai nama baik para kiai serta meragukan legitimasi forum organisasi yang telah berlangsung sah.

“Kami menghormati kritik, tapi tentu kami sangat menyesalkan kalau kemudian yang terjadi justru bukan kritik, tapi fitnah. Itu tentu merusak proses muktamar yang telah berjalan dengan baik, dan juga merusak nama-nama tertentu yang disebut di situ, seolah-olah melakukan suatu hal yang tidak dilakukan oleh yang disebut oleh narasumber. Jadi, ini perlu tabayyun,“ ujar Gus Ipul.

Istilah tabayyun yang disampaikan Gus Ipul merujuk pada kebutuhan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum sebuah kesimpulan diterima atau disebarkan. Dalam perkara ini, ia memandang langkah ke Dewan Pers sebagai jalan untuk menguji apakah proses jurnalistik dalam tayangan tersebut telah memenuhi prinsip verifikasi, keberimbangan, dan kesempatan memberikan tanggapan.

Muktamar NU sendiri merupakan forum penting dalam organisasi, sehingga tuduhan terkait penyelenggaraannya dapat berdampak luas. Ketika nama tokoh agama dan pengurus organisasi disebut dalam sebuah tudingan, konsekuensinya tidak berhenti pada individu. Kepercayaan terhadap proses organisasi juga dapat ikut terpengaruh.

Permintaan Pencabutan Dua Tayangan

Kuasa hukum Gus Ipul, Anom Surya Putra, menyebut aduan yang diajukan mencakup dua video. Ia membantah cerita yang dikemukakan narasumber mengenai tas hitam berisi gepokan dolar serta mobil Land Cruiser yang disebut membawa uang tunai. Tim hukum memandang rangkaian cerita itu sebagai narasi konspiratif yang tidak didukung fakta.

“Kami minta untuk mencabut tayangan itu,“ tegasnya.

Permintaan pencabutan tersebut ditujukan kepada materi yang dianggap memuat tuduhan merugikan. Bagi pihak pelapor, pencabutan penting dilakukan untuk menghentikan penyebaran informasi yang dinilai telah membentuk persepsi negatif terhadap Gus Ipul, sejumlah kiai, dan pelaksanaan muktamar.

Langkah melalui Dewan Pers difokuskan pada peran media atau pihak yang menayangkan konten. Dewan Pers memiliki mekanisme untuk menilai sengketa pemberitaan dan dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik. Proses tersebut dapat menjadi ruang bagi para pihak untuk menyampaikan penjelasan, mempertemukan keberatan dengan jawaban media, serta menilai tindak lanjut yang diperlukan.

Aduan Diajukan atas Nama Pribadi

Anom menegaskan pengaduan ini tidak diajukan atas nama kementerian maupun organisasi kemasyarakatan. Gugatan etik tersebut ditempuh sebagai upaya personal Gus Ipul untuk melindungi dan memulihkan hak individunya setelah namanya disebut dalam tayangan.

“Menurut norma hukumnya sendiri, kalau kaitan nanti dengan KUHP, itu pasti pribadi. Kaitan UU ITE pribadi, apalagi kaitan dengan Dewan Pers, pasti sangat personal,“ lanjut Anom.

Penegasan ini menunjukkan pemisahan antara posisi Gus Ipul dalam ruang publik dan kepentingan hukumnya sebagai individu. Tim penasihat hukum memandang tuduhan yang disampaikan dalam siniar perlu diuji secara tepat, terutama karena konten digital dapat tersebar cepat, dipotong menjadi cuplikan, dan terus dibagikan kembali oleh pengguna media sosial.

Dalam sengketa yang berkaitan dengan pemberitaan atau konten jurnalistik, substansi informasi menjadi perhatian utama. Verifikasi, konfirmasi kepada pihak yang dituduh, serta pembeda yang jelas antara fakta, opini, dan dugaan memiliki arti penting. Tanpa unsur-unsur itu, sebuah narasi berisiko dipahami sebagai kebenaran meski belum pernah diuji.

Kemungkinan Langkah terhadap Narasumber

Meski saat ini jalur yang dipilih adalah pengaduan kepada Dewan Pers untuk pihak media, tim Gus Ipul tidak menutup kemungkinan mengambil langkah hukum lain terhadap narasumber yang berbicara dalam siniar. Anom membedakan penanganan terhadap penayang dengan pihak yang mengucapkan atau membangun tudingan dalam materi tersebut.

“Kami menempuh jalur media pers saja untuk aktor medianya. Tapi kalau untuk aktor pembicaranya, nanti lain lagi,“ kata Anom.

Anggota tim penasihat hukum lainnya, Syamsul Huda, juga menyatakan bahwa kemungkinan penggunaan jalur pidana tetap terbuka. Ia melihat narasi yang telah viral itu dapat ditelaah dalam konteks dugaan pelanggaran delik pidana umum, bergantung pada perkembangan dan kebutuhan penanganan perkara.

“Upaya hukum lain pasti nanti akan dipilih dan diambil sesuai dengan konteksnya,“ tandas Huda.

Dengan aduan ini, Gus Ipul dan timnya menempatkan klarifikasi serta pemeriksaan etik sebagai langkah awal terhadap media penayang. Sementara itu, peluang tindakan hukum terhadap narasumber disebut akan dipertimbangkan terpisah. Fokus utama pihak pelapor adalah meluruskan tuduhan yang mereka nilai sebagai fitnah, menjaga nama baik pihak-pihak yang disebut, dan memastikan isu mengenai Muktamar NU Jombang tidak berkembang tanpa pengujian fakta yang memadai.