Greenpeace: BPGMN Akan Sia-sia Tanpa Komitmen Lindungi Gambut

Perlindungan Gambut Dinilai Harus Menjadi Dasar Kerja BPGMN

Pondokkebaikan.com – Pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian dari Greenpeace Indonesia. Organisasi lingkungan itu menilai keberadaan lembaga baru belum akan menjawab persoalan di lapangan apabila tidak dibarengi kebijakan yang tegas untuk melindungi gambut serta memulihkan kawasan yang telah mengalami kerusakan.

Isu ini menjadi penting karena kebakaran masih muncul di berbagai bentang gambut, termasuk pada area yang pernah masuk proses restorasi. Gambut yang mengering sangat rentan terbakar dan api di bawah permukaan dapat sulit ditangani. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga memunculkan kabut asap yang berisiko bagi warga di sekitar maupun wilayah lain yang terdampak sebaran asap.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habiba, menekankan bahwa pembentukan institusi perlu disertai arah perlindungan yang jelas. Ia menilai mandat BPGMN harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret untuk menjaga kondisi basah gambut, mencegah kebakaran kembali terjadi, dan memulihkan lanskap yang kritis.

“Pembentukan badan baru akan sia-sia jika pemerintahan Prabowo tetap tak memiliki perspektif yang jernih dan komitmen serius untuk pelindungan lahan gambut dan pemulihan lanskap gambut kritis,” kata Belgis.

Ribuan Titik Sumber Asap Terdeteksi

Analisis Greenpeace Indonesia mencatat 2.951 titik sumber asap selama rentang 8 Agustus sampai 20 September 2026. Temuan tersebut tersebar di lebih dari 114 Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG. Angka itu menunjukkan bahwa ancaman kebakaran gambut masih memerlukan penanganan serius, meski upaya pemulihan telah dilakukan di sejumlah lokasi pada tahun-tahun sebelumnya.

KHG merupakan satuan bentang alam yang berkaitan dengan tata air gambut. Kondisi air di dalam kawasan ini menentukan kemampuan gambut mempertahankan kelembapannya. Ketika tata air terganggu dan lahan menjadi kering, peluang api meluas dapat meningkat. Karena itu, perlindungan gambut tidak cukup dilakukan setelah kebakaran terjadi, melainkan perlu dimulai dari pencegahan kerusakan dan pengelolaan lanskap secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, Greenpeace mendorong agar perlindungan serta pemulihan gambut ditempatkan sebagai bagian utama dari strategi pencegahan kebakaran. Pendekatan ini dinilai berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat yang berulang kali menghadapi konsekuensi kabut asap, termasuk gangguan terhadap aktivitas sehari-hari dan kekhawatiran atas kualitas udara.

“Pemerintah harus memastikan kedua langkah kunci itu dijalankan demi mencegah kebakaran berulang dan menghindarkan warga dari dampak kabut asap yang berbahaya,” ujar Belgis.

Penegakan Hukum terhadap Korporasi

Selain penguatan langkah pencegahan, Greenpeace Indonesia meminta pemerintah menjalankan penegakan hukum yang lebih kuat terhadap korporasi yang terkait dengan kerusakan lingkungan. Tanggung jawab perusahaan dinilai perlu ditegakkan agar kerusakan tidak berhenti sebagai catatan administratif tanpa perbaikan nyata di lapangan.

Langkah yang didorong mencakup pencabutan izin bagi korporasi yang terbukti merusak lingkungan serta tuntutan pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan. Penegakan hukum dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan gambut, sebab kebijakan pemulihan akan sulit berjalan efektif apabila pelanggaran terus berulang tanpa konsekuensi yang memadai.

“Seiring dengan penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi, termasuk mencabut izin dan mendesak pertanggung jawaban mereka atas kerusakan lingkungan yang terjadi,” kata Belgis.

BPGMN diharapkan tidak hanya menjadi tambahan struktur kelembagaan, tetapi juga menjadi penggerak koordinasi perlindungan gambut dan mangrove pada tingkat nasional. Tantangan utamanya adalah memastikan kebijakan yang lahir benar-benar menjangkau lanskap rawan, memperkuat pencegahan di lapangan, dan menempatkan pemulihan ekosistem sebagai pekerjaan jangka panjang.

Bagi masyarakat, keberhasilan perlindungan gambut dapat dirasakan melalui berkurangnya risiko kebakaran dan kabut asap. Sementara bagi pemerintah, pembentukan badan baru akan diuji oleh kemampuan menghadirkan tindakan yang terukur: menjaga gambut tetap terlindungi, memulihkan kawasan kritis, serta memastikan pihak yang menyebabkan kerusakan memikul tanggung jawabnya.