Prabowo Ingin SD hingga Kuliah Negeri Gratis
Pondokkebaikan.com – Prabowo ingin SD hingga kuliah negeri gratis dengan memanfaatkan uang hasil sitaan korupsi. Gagasan Presiden Prabowo Subianto itu mendapat respons positif dari Komisi X DPR RI, tetapi pelaksanaannya dinilai harus didukung perhitungan anggaran yang matang dan berkelanjutan.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat peringatan HUT ke-28 PAN di Jakarta Convention Center pada Jumat, 18 September 2026. Dana pemulihan aset dari perkara korupsi disebut dapat digunakan untuk membantu pembiayaan pendidikan negeri, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai tujuan memperluas akses pendidikan layak didukung. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan gratis tidak cukup bergantung pada dana sitaan yang jumlahnya dapat berubah dari tahun ke tahun.
“Menurut saya, rencana pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi negeri pada prinsipnya sangat mungkin direalisasikan, dan kami sepakat, tetapi perlu perhitungan fiskal yang matang,” ujar Lalu kepada wartawan, Sabtu (19/9/2026).
Cakupan Pendidikan Gratis Perlu Ditegaskan
Menurut Lalu, pemerintah perlu menjelaskan arti “gratis” dalam program tersebut. Pembiayaan pendidikan bukan hanya menyangkut uang sekolah atau uang kuliah tunggal (UKT), melainkan juga biaya operasional, sarana-prasarana, tenaga pendidik, serta kebutuhan pembelajaran.
“Pemerintah harus terlebih dahulu mendefinisikan apa saja yang dimaksud dengan ‘gratis’, karena bukan hanya uang sekolah atau UKT yang perlu ditanggung, tetapi juga biaya operasional, sarana-prasarana, guru, hingga kebutuhan pembelajaran,” jelasnya.
Kejelasan cakupan diperlukan agar orang tua, mahasiswa, sekolah, kampus, dan pemerintah memiliki pemahaman yang sama. Rincian tersebut juga akan menentukan besaran anggaran serta mekanisme pelaksanaan program di setiap jenjang pendidikan.
Dana Sitaan Korupsi Dinilai Belum Cukup
Prabowo ingin SD hingga kuliah negeri gratis melalui dukungan dana hasil pengembalian aset korupsi. Namun, Komisi X DPR menilai dana tersebut lebih tepat digunakan sebagai tambahan pembiayaan, bukan sebagai sumber utama program.
Lalu menyebut kebutuhan anggaran tambahan dapat mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah per tahun, bergantung pada cakupan kebijakan yang dipilih pemerintah. Pendidikan membutuhkan pendanaan rutin karena kegiatan belajar dan operasional lembaga pendidikan berlangsung setiap tahun.
“Dari sisi anggaran, kebutuhan tambahannya berpotensi mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah per tahun, tergantung cakupan program,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa hasil pemulihan aset korupsi bersifat fluktuatif. Jumlahnya bergantung pada proses penegakan hukum dan keberhasilan negara mengembalikan aset, sehingga tidak dapat dipastikan sebagai sumber pembiayaan tetap.
“Karena itu, pembiayaan tidak bisa hanya mengandalkan uang hasil sitaan korupsi. Hasil asset recovery sifatnya tidak pasti dan jumlahnya fluktuatif, sementara pendidikan merupakan kebutuhan rutin yang harus dibiayai setiap tahun,” tegasnya.
APBN dan APBD Tetap Menjadi Tumpuan
Prabowo ingin SD hingga kuliah negeri gratis sebagai upaya memperluas kesempatan belajar di sekolah dan perguruan tinggi negeri. Agar program berjalan konsisten, Lalu memandang APBN dan APBD perlu tetap menjadi sumber pembiayaan utama.
Uang sitaan korupsi dapat membantu memperkuat sektor pendidikan, misalnya untuk mendukung fasilitas, kebutuhan pembelajaran, atau komponen program lain yang relevan. Namun, pembiayaan inti tetap harus dirancang secara berkelanjutan melalui anggaran negara dan daerah.
“Uang hasil korupsi yang berhasil dikembalikan ke negara tentu dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pendidikan, tetapi lebih tepat sebagai sumber tambahan, bukan sumber utama. Pembiayaan utama tetap harus berasal dari APBN/APBD yang berkelanjutan,” kata dia.
FAQ Pendidikan Negeri Gratis
Apakah pendidikan negeri gratis hanya mencakup biaya sekolah dan UKT? Belum ada rincian final. Komisi X DPR menilai pemerintah perlu menetapkan dengan jelas apakah program juga mencakup biaya operasional, sarana-prasarana, guru, dan kebutuhan pembelajaran.
Mengapa uang hasil sitaan korupsi tidak bisa menjadi sumber utama? Nilai dana pemulihan aset tidak selalu sama setiap tahun karena bergantung pada proses penegakan hukum. Sementara itu, pendidikan membutuhkan pembiayaan rutin dan stabil.
Dari mana sumber utama pembiayaan pendidikan gratis? Komisi X DPR memandang APBN dan APBD perlu menjadi fondasi utama, sedangkan dana hasil sitaan korupsi dapat digunakan sebagai tambahan untuk memperkuat program pendidikan.
