Misterius, Nusron Wahid Menghilang Usai Empat Orang Dekat Ditangkap KPK

Nusron Wahid Belum Terlihat di Ruang Publik Setelah OTT KPK

Pondokkebaikan.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, belum kembali tampil di hadapan publik setelah operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan atau HGB. Ketidakhadiran Nusron menjadi perhatian karena perkara itu melibatkan sejumlah pihak di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam dua hari berturut-turut, Nusron juga tidak hadir dalam agenda rapat kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kursi kementerian dalam kedua pertemuan tersebut ditempati oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, yang datang menjalankan tugas kedinasan.

KPK telah menetapkan empat orang dekat Nusron sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Lembaga antirasuah itu turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai mencapai Rp100 miliar. Penanganan perkara ini menempatkan perhatian publik pada proses pengurusan HGB serta tata kelola pertanahan yang berada dalam lingkup kewenangan ATR/BPN.

Absen pada Dua Agenda DPR

Ketidakhadiran Nusron pertama kali terlihat pada Selasa, 15 September. Saat itu, Komisi II DPR menggelar rapat yang membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan aset badan usaha milik daerah. Agenda tersebut berlangsung sehari setelah OTT dilakukan KPK.

Untuk pertemuan itu, Nusron menugaskan Ossy Dermawan mewakili Kementerian ATR/BPN. Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama sejumlah gubernur.

Sehari kemudian, Rabu, 16 September, Nusron kembali tidak tampak dalam rapat terkait penetapan dan penyesuaian RKA K/L tahun 2027. Pembahasan itu merupakan hasil pembicaraan Badan Anggaran DPR. Pada hari yang sama, KPK mengumumkan status tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB.

Ossy kembali hadir mewakili kementerian. Setelah rapat selesai, ia menjelaskan bahwa kehadirannya di DPR merupakan pelaksanaan penugasan resmi dari Nusron sebagai pimpinan kementerian.

Wamen Sebut Menteri Memiliki Agenda Terjadwal

Ketika ditanya mengenai keberadaan Nusron dan agenda yang dijalaninya, Ossy tidak menguraikan lokasi maupun kegiatan spesifik Menteri ATR/BPN tersebut. Ia hanya menyampaikan bahwa Nusron memiliki jadwal dan tugas yang telah disusun sebelumnya.

“Tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri, ya, mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwalkan,” ujarnya kepada wartawan.

“Artinya, beliau memiliki penugasan dan kegiatan yang sudah terjadwal,” imbuhnya.

Ossy mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah Nusron sedang berada di Jakarta atau menjalankan kegiatan di daerah lain. Penjelasan itu belum menjawab pertanyaan publik mengenai kapan Nusron akan kembali menjalankan agenda terbuka sebagai Menteri ATR/BPN.

Meski demikian, Ossy membantah dugaan bahwa Nusron tidak hadir karena mengalami masalah kesehatan. Ia menyatakan komunikasi kedinasan di dalam kementerian tetap berlangsung setiap hari.

“Setiap hari kami terus berkomunikasi karena kan kementeriannya masih dipimpin oleh beliau,” tuturnya.

Perhatian pada Proses Hukum dan Tata Kelola HGB

Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan. HGB merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri dalam jangka waktu tertentu. Karena prosesnya bersinggungan dengan administrasi pertanahan, setiap dugaan penyimpangan dalam pengurusannya berpotensi menimbulkan perhatian luas.

Penetapan empat tersangka dan penyitaan uang tunai senilai Rp100 miliar menjadi bagian penting dalam perkara yang tengah ditangani KPK. Proses hukum terhadap para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka berjalan di bawah kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Istana Kepresidenan menegaskan Presiden tidak akan melakukan intervensi terhadap penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK. Sikap ini menandakan bahwa penanganan perkara tetap diserahkan kepada mekanisme hukum, termasuk pengembangan penyidikan terhadap dugaan suap pengurusan HGB.

Di tengah proses itu, kegiatan pemerintahan dan koordinasi di Kementerian ATR/BPN tetap menjadi perhatian. Kehadiran wakil menteri dalam rapat DPR memperlihatkan bahwa representasi kementerian tetap dijalankan untuk agenda-agenda resmi yang telah dijadwalkan.

Namun, absennya Nusron selama dua hari rapat parlemen berturut-turut membuat pertanyaan mengenai keberadaannya terus mengemuka. Sampai penjelasan lebih rinci disampaikan, informasi yang tersedia dari pihak kementerian menyebut Nusron masih memimpin kementerian dan tetap berkomunikasi dengan jajaran di bawahnya.

Publik kini menanti perkembangan penyidikan KPK, kejelasan langkah institusional di lingkungan ATR/BPN, serta kemunculan kembali Nusron dalam agenda resmi. Perkara tersebut juga menjadi pengingat bahwa layanan pertanahan membutuhkan tata kelola yang transparan, pengawasan yang kuat, dan proses administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.