Mengapa Pola Kekerasan Aparat Terus Berulang? Aktivis Bongkar Bahaya Doktrin Militerisme

Kekerasan Aparat dan Ancaman Impunitas yang Berulang

Pondokkebaikan.com – Kasus kekerasan yang melibatkan aparat kembali memunculkan sorotan terhadap profesionalitas, mekanisme pengawasan, serta arah pembenahan lembaga penegak hukum di Indonesia. Koalisi masyarakat sipil melihat persoalan ini tidak berdiri sebagai insiden terpisah, melainkan berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum ketika pelakunya berasal dari institusi aparat.

Dalam diskusi bertajuk Menelaah 1 Tahun Peristiwa Agustus dalam 3 Babak di Jakarta, Kamis (10/9/2026), perhatian tertuju pada budaya impunitas yang dinilai dapat membuat tindak kekerasan terus berulang. Ketika penanganan perkara tidak berjalan tegas, kepercayaan publik terhadap proses keadilan pun berisiko semakin terkikis.

Kasus Affan Kurniawan Jadi Sorotan

Koordinator Divisi Edukasi Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Niza Zonzoa, mengangkat contoh kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan. Affan meninggal setelah dilindas kendaraan taktis milik kepolisian di Jakarta pada Agustus 2025. Penanganan kasus yang belum menunjukkan kemajuan dipandang memperlihatkan persoalan serius dalam akuntabilitas aparat.

Niza menyampaikan bahwa kelonggaran dalam sistem hukum dapat menciptakan ruang bagi tindakan sewenang-wenang. Situasi tersebut berbahaya karena aparat dapat merasa memiliki posisi yang lebih kuat daripada warga yang seharusnya mereka layani dan lindungi.

Mereka menganggap punya kekuatan. Mereka menanggap bahwa sipil tidak punya kekuatan yang setara.

Pernyataan itu menggambarkan kekhawatiran bahwa impunitas bukan sekadar masalah pada satu perkara. Jika tidak diatasi, ia dapat berkembang menjadi kebiasaan institusional: kesalahan sulit dipertanggungjawabkan, korban kesulitan memperoleh kejelasan, dan pencegahan terhadap peristiwa serupa menjadi tidak efektif.

Dalam negara hukum, penegakan aturan semestinya berlaku setara. Identitas pelaku, termasuk ketika pelaku berasal dari lembaga yang mempunyai kewenangan besar, tidak seharusnya menjadi alasan untuk memperlambat atau melemahkan pemeriksaan. Kepastian proses juga penting bagi keluarga korban, saksi, serta masyarakat yang menuntut jawaban atas suatu peristiwa kekerasan.

Doktrin Militerisme dan Pendekatan Keamanan

Staf Divisi Impunitas KontraS, Jessenia Desta, menilai kecenderungan penerapan doktrin militerisme dalam kepolisian dapat memperbesar peluang lahirnya sikap yang tidak humanis. Ia menekankan bahwa kepolisian memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan tugas dalam koridor kemanusiaan.

Kerja kepolisian memang kerap bersinggungan dengan situasi berisiko dan kebutuhan menjaga ketertiban. Namun, pendekatan keamanan tidak dapat mengesampingkan hak warga sipil. Penggunaan kewenangan perlu dibatasi prinsip proporsionalitas, kehati-hatian, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Akhirnya mereka menganggap warga sipil itu pakai perspektif keamanan.

Pandangan tersebut menyoroti dampak ketika masyarakat lebih sering diposisikan sebagai ancaman daripada subjek yang memiliki hak. Dalam kondisi seperti itu, komunikasi, de-eskalasi, dan perlindungan warga berpotensi tergeser oleh pola penanganan yang mengutamakan kontrol. Padahal, hubungan sehat antara aparat dan masyarakat membutuhkan rasa aman yang dibangun melalui pelayanan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban.

Desta juga mengkritik pembicaraan mengenai reformasi kepolisian yang dinilai belum dijalankan secara utuh. Ia melihat praktik kerja Korps Bhayangkara masih bergerak menjauh dari tujuan reformasi yang diharapkan publik. Kritik ini memperlihatkan bahwa pembenahan tidak cukup berhenti pada perubahan aturan atau pernyataan komitmen, melainkan harus tampak dalam cara institusi merespons pelanggaran di lapangan.

Reformasi Harus Terlihat dalam Tindakan

Pengulangan kasus kekerasan menjadi ujian bagi tata kelola internal lembaga aparat. Pengawasan yang kredibel, pemeriksaan yang transparan, dan sanksi yang jelas merupakan bagian penting untuk memastikan kewenangan tidak digunakan tanpa batas. Tanpa langkah tersebut, masyarakat akan sulit melihat adanya jaminan bahwa kesalahan yang sama tidak terulang.

Perkara seperti kematian Affan Kurniawan juga menegaskan pentingnya kejelasan proses hukum bagi korban dan keluarga. Publik membutuhkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai perkembangan penanganan perkara, bukan sekadar janji bahwa evaluasi sedang dilakukan. Transparansi tidak hanya menjawab tuntutan keadilan, tetapi juga membantu memulihkan keyakinan masyarakat pada institusi negara.

Di tengah meluasnya peran militer di ranah sipil dan dorongan agar Mahkamah Konstitusi segera memutus uji materi Undang-Undang TNI, perdebatan mengenai batas kewenangan aparat menjadi semakin relevan. Prinsip dasarnya tetap sama: penegakan keamanan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak warga negara.

Kritik dari kelompok sipil ini menjadi pengingat bahwa reformasi kepolisian tidak boleh dipahami sebagai proyek yang selesai dalam satu tahap. Reformasi membutuhkan koreksi berkelanjutan terhadap budaya kerja, pola pengambilan keputusan, dan cara institusi menindak pelanggaran anggotanya. Ketegasan terhadap kekerasan aparat akan menentukan apakah hukum benar-benar dapat melindungi semua pihak secara setara.