KJP Jangan Diputus di Tengah Tahun Ajaran Gara-Gara Pergeseran Desil

Komisi E DPRD DKI Minta Bantuan KJP Tetap Berjalan hingga Tahun Ajaran Usai

Pondokkebaikan.com – Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjaga keberlanjutan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa yang telah terdaftar sampai tahun ajaran berakhir. Permintaan ini disampaikan di tengah proses peninjauan ulang data penerima bantuan pendidikan yang sedang dilakukan pemerintah daerah.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki, menegaskan bahwa pembaruan data diperlukan untuk memastikan program benar-benar menjangkau warga yang memenuhi syarat. Namun, hasil evaluasi tersebut diminta tidak langsung menyebabkan penghentian bantuan ketika kegiatan belajar mengajar masih berlangsung.

Pernyataan itu disampaikan Subki dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD 2026 bersama jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Rabu, 9 September 2026.

Evaluasi Penerima KJP Sedang Dilakukan

Dinas Pendidikan DKI Jakarta kini tengah menyisir kembali data penerima KJP. Langkah ini diarahkan untuk memperbaiki ketepatan sasaran hingga akhir tahun, termasuk menilai warga yang dinilai sudah tidak membutuhkan bantuan serta menemukan calon penerima yang sebelumnya belum tercakup.

“KJP memang ada semacam groundbreaking, ada semacam cek ulang terhadap penerima KJP dan ini sedang berproses,” ujar Subki.

Peninjauan daftar penerima dapat memengaruhi status kepesertaan sejumlah keluarga. Karena itu, Komisi E meminta adanya masa transisi yang jelas agar siswa dan orang tua tidak mendadak kehilangan dukungan pendidikan saat tahun ajaran belum selesai.

Bagi keluarga penerima, KJP berkaitan dengan kebutuhan pendidikan anak selama proses sekolah berjalan. Perubahan status di tengah periode belajar dapat menimbulkan ketidakpastian bagi penerima manfaat, terutama jika informasi mengenai alasan perubahan belum dipahami dengan baik.

Perubahan Status Diusulkan Berlaku pada Tahun Ajaran Baru

Subki meminta siswa yang saat ini masih tercatat sebagai penerima tetap memperoleh manfaat KJP secara penuh hingga evaluasi data rampung. Penyesuaian daftar penerima, termasuk karena pergeseran desil, dinilai lebih tepat diterapkan saat tahun ajaran berikutnya dimulai.

“Kami minta yang sedang menerima sekarang, jangan kemudian berubah karena berdasarkan desil,” pinta Subki.

Ia menilai penghentian bantuan bagi warga yang tidak lagi masuk kriteria tidak seharusnya dilakukan secara tiba-tiba di tengah tahun ajaran. Kebijakan baru sebaiknya mulai diberlakukan ketika siswa memasuki periode sekolah yang baru, sehingga sekolah, keluarga, dan pemerintah memiliki waktu cukup untuk menyesuaikan diri.

“Jadi ketika tahun ajaran baru, baru mereka tidak menerima,” kata Subki.

Pendekatan tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga keteraturan perencanaan anggaran daerah. Bila daftar penerima berubah saat penyaluran sedang berlangsung, penyesuaian anggaran berpotensi menjadi lebih rumit dan memunculkan persoalan dalam pengelolaan program.

“Kacau nanti, kacau anggarannya juga kan,” ucap Subki.

Data Ditargetkan Rampung Akhir Tahun

Pengecekan ulang penerima KJP ditargetkan selesai pada penghujung 2026. Dengan demikian, Dinas Pendidikan DKI Jakarta diharapkan memiliki data yang lebih valid ketika memasuki awal tahun berikutnya dan dapat menyusun daftar penerima bantuan secara lebih tepat.

Proses pembaruan data bukan hanya soal mengurangi penerima yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat. Evaluasi ini juga membuka ruang bagi warga yang berhak, tetapi belum masuk dalam daftar, untuk dapat teridentifikasi dalam penyusunan penerima berikutnya.

Komisi E menekankan bahwa ketepatan sasaran dan kesinambungan bantuan perlu berjalan bersamaan. Pemerintah daerah perlu memastikan evaluasi tidak mengganggu hak siswa yang telah menerima manfaat dalam periode pendidikan yang sedang dijalani.

Sosialisasi Menjadi Bagian Penting

Selain menyelesaikan verifikasi data, Dinas Pendidikan diminta memperkuat komunikasi kepada masyarakat. Penjelasan mengenai tujuan pendataan ulang, kemungkinan perubahan status, serta waktu penerapan kebijakan perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan salah paham.

Informasi yang mudah dipahami akan membantu orang tua dan siswa mengetahui bahwa pembaruan penerima dilakukan untuk memperbaiki sasaran program, bukan semata-mata menghentikan bantuan. Kejelasan jadwal juga penting agar keluarga dapat mempersiapkan diri apabila terdapat perubahan pada tahun ajaran selanjutnya.

“Sosialisasi yang efektif. Disampaikan dengan clear kepada masyarakat,” pungkas Subki.

Dengan evaluasi yang diselesaikan pada akhir tahun dan penerapan perubahan pada awal tahun ajaran baru, DPRD DKI Jakarta berharap pelaksanaan KJP dapat tetap tertib, tepat sasaran, serta tidak mengganggu proses pendidikan siswa yang sedang berlangsung.