Konflik Agraria di Jambi Selama 25 Tahun Akan Diinvestigasi BAM DPR
Pondokkebaikan.com – 25 Tahun Konflik Agraria di Jambi menjadi perhatian Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Lembaga ini dijadwalkan turun langsung ke Sungai Bungur, Jambi, untuk melakukan investigasi dan mediasi atas sengketa lahan yang belum tuntas selama seperempat abad.
Persoalan tersebut berkaitan dengan lahan seluas 1.500 hektare yang diperuntukkan bagi program land reform. Dalam perjalanannya, lahan itu diduga mengalami tumpang tindih penguasaan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta.
Lahan 1.500 Hektare Jadi Sumber Sengketa
Program land reform pada dasarnya ditujukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, status penguasaan tanah di Sungai Bungur menjadi sengketa berkepanjangan karena adanya dugaan tumpang tindih dengan kepentingan perusahaan sawit.
Bagi warga terdampak, konflik ini tidak hanya berkaitan dengan batas tanah dan dokumen administrasi. Sengketa tersebut juga menyentuh kepastian ruang hidup, sumber penghidupan, serta pelaksanaan program yang semestinya memberi manfaat bagi masyarakat.
Dalam penelusuran nanti, BAM DPR RI akan meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat Sungai Bungur, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta manajemen perusahaan sawit yang terkait. Langkah ini diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai konflik agraria di wilayah tersebut.
DPR Tekankan Tanggung Jawab Negara
Wakil Ketua BAM DPR RI sekaligus anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, menilai konflik yang berlangsung puluhan tahun tidak seharusnya dibiarkan tanpa kepastian yang adil bagi warga.
“Kasus ini sudah berjalan seperempat abad tanpa penyelesaian yang berpihak pada keadilan rakyat. Lahan seluas 1.500 hektar yang seharusnya diperuntukkan bagi program land reform untuk kesejahteraan masyarakat, negara harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusannya terhadap rakyat.”
Pernyataan tersebut disampaikan Adian di Kompleks DPR RI pada Rabu, 9 September 2026. Ia menekankan bahwa negara perlu memastikan setiap kebijakan pertanahan tidak menimbulkan beban berkepanjangan bagi rakyat.
Penyelesaian sengketa tanah membutuhkan pemeriksaan data, penelusuran dokumen, dan komunikasi terbuka antara seluruh pihak. Investigasi lapangan diharapkan dapat membandingkan informasi dari warga, instansi pertanahan, pemerintah daerah, dan perusahaan terkait.
BAM DPR Akan Lakukan Mediasi di Jambi
BAM DPR RI menyatakan akan segera menggelar investigasi dan mediasi langsung di Jambi. Agenda tersebut diharapkan mempercepat pengumpulan fakta sekaligus membuka ruang dialog yang lebih konkret bagi pihak-pihak yang berselisih.
“Kami dijadwalkan akan segera turun langsung ke Jambi untuk melakukan investigasi dan mediasi di lapangan,” tegas Panggah Susanto.
Mediasi dipandang penting dalam 25 Tahun Konflik Agraria di Jambi karena pengumpulan data saja belum cukup untuk menghasilkan jalan keluar. Forum bersama diperlukan agar posisi setiap pihak dapat diperjelas dan langkah penyelesaian dapat disepakati.
Rencana kunjungan BAM DPR RI mendapat respons positif dari warga Sungai Bungur. Zuardiman, yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama BAM DPR RI, berharap agenda tersebut menghasilkan penyelesaian permanen, bukan sekadar peninjauan lapangan.
Harapan Warga Sungai Bungur
Setelah konflik berlangsung selama 25 tahun, warga membutuhkan kepastian mengenai status lahan, pelaksanaan program land reform, dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Kepastian itu akan menentukan apakah sengketa lahan 1.500 hektare dapat diselesaikan secara adil.
Turunnya BAM DPR RI ke Sungai Bungur membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengalaman mereka secara langsung. Hasil investigasi serta mediasi nantinya diharapkan menjadi langkah nyata untuk mengakhiri konflik agraria yang telah berlangsung begitu lama.
FAQ Konflik Agraria di Jambi
Apa yang menjadi pokok 25 Tahun Konflik Agraria di Jambi?
Konflik berpusat pada lahan seluas 1.500 hektare di Sungai Bungur yang berkaitan dengan program land reform dan diduga tumpang tindih penguasaannya dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta.
Siapa yang akan melakukan investigasi?
BAM DPR RI dijadwalkan melakukan investigasi dan mediasi di lapangan dengan melibatkan warga, pemerintah daerah, BPN, serta pihak perusahaan yang terkait.
Apa harapan warga dari kunjungan BAM DPR RI?
Warga berharap kunjungan tersebut menghasilkan penyelesaian permanen dan kepastian yang adil atas sengketa lahan yang telah berlangsung selama seperempat abad.
