Ida Nurlaela Kritik Pemerintah Soal Dana Desa untuk Bayar Utang Kopdes: Itu Uang Rakyat

Dana Desa Rp240 Triliun Terancam Jadi Penjamin Utang Koperasi: Ida Nurlaela Tuntut Kejelasan Sebelum September 2026

Pondokkebaikan.com – Menjelang jatuh tempo kewajiban utang program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pada September 2026, sorotan tajam melanda rencana pemerintah yang hendak menalangi pelunasan tersebut dari kantong Dana Desa. Pagu nasional dana tersebut mencapai sekitar Rp240 triliun per tahun, sebuah angka yang selama ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan publik di tingkat desa. Kini, sebagian dari anggaran itu berpotensi dialihkan untuk menanggung risiko bisnis koperasi yang sejak awal bukan kebutuhan rutin warga pedesaan.

Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menjadi salah satu suara paling lantang dalam mengkritik langkah tersebut. Dalam keterangannya pada Selasa (8/9/2026), ia menegaskan bahwa persoalan inti bukan sekadar apakah anggaran pembangunan desa terganggu atau tidak, melainkan apakah secara prinsip tepat menjadikan dana yang bersumber dari rakyat sebagai penjamin kegagalan tata kelola badan usaha.

“Jangan sampai risiko bisnis Kopdes menjadi beban desa. Dana Desa adalah uang rakyat untuk membangun desa, bukan bantalan untuk menutup persoalan tata kelola badan usaha,” tegas Ida.

Konteks Program Kopdes dan Risiko yang Menyertainya

Kopdes Merah Putih dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi desa, memberikan akses kepada masyarakat terhadap bahan pokok, pupuk, LPG, permodalan, hingga jalur pemasaran hasil produksi pertanian. Secara konseptual, model koperasi desa memang sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan warga pada rantai distribusi yang panjang dan mahal. Namun, di balik niat baik tersebut, terdapat risiko inheren: koperasi adalah entitas bisnis yang bisa untung dan bisa rugi. Ketika mekanisme pembiayaan koperasi tidak dirancang dengan bantalan risiko yang memadai, beban kegagalan akhirnya jatuh ke pihak yang paling rentan—yaitu anggaran desa itu sendiri.

Ida mengakui bahwa ia mendukung penguatan ekonomi desa melalui jalur koperasi. Akses terhadap pupuk bersubsidi, bahan bakar rumah tangga, dan modal kerja merupakan kebutuhan nyata petani dan pelaku usaha mikro di pedesaan. Yang menjadi masalah, menurutnya, adalah skema di mana kegagalan operasional koperasi justru dilimpahkan ke alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan desa, memperbaiki irigasi, atau meningkatkan kualitas layanan kesehatan tingkat pertama.

Tuntutan Transparansi: Enam Titik Data yang Harus Diumumkan

Sebagai langkah preventif agar tidak terjadi persoalan berulang di masa depan, Ida mendesak pemerintah membuka secara penuh seluruh data terkait program Kopdes Merah Putih. Ia merinci enam aspek yang wajib dipublikasikan kepada publik:

Pertama, asal-usul timbulnya utang koperasi—kapan, dalam kondisi apa, dan untuk keperluan apa pinjaman tersebut ditarik. Kedua, total nilai kewajiban yang harus dilunasi beserta jadwal pembayarannya. Ketiga, identitas pihak pemberi pembiayaan, baik lembaga keuangan formal maupun entitas lain. Keempat, dasar hukum yang menjadi landasan penggunaan dana desa untuk pelunasan tersebut. Kelima, progres fisik program—sejauh mana infrastruktur koperasi telah terbangun dan beroperasi. Keenam, hasil audit independen atas keuangan dan kinerja program.

Ida juga meminta pemerintah memperjelas pembagian tanggung jawab apabila di kemudian hari ditemukan kerugian lanjutan. Tanpa kejelasan ini, potensi sengketa antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola koperasi akan terus mengambang tanpa penyelesaian yang pasti.

Apa Artinya bagi Warga Desa?

Bagi masyarakat di tingkat desa, implikasi dari kebijakan ini sangat konkret. Setiap rupiah yang dialihkan dari Dana Desa untuk membayar cicilan koperasi berarti satu meter jalan desa yang tidak diperbaiki, satu unit posyandu yang tidak dibangun, atau satu program pemberdayaan ekonomi yang tertunda. Ida mengingatkan agar skema pembayaran utang ini tidak mengikis hak masyarakat dalam memperoleh pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, serta pelayanan publik di tingkat desa.

Dana Desa sendiri merupakan instrumen fiskal yang dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap desa melalui APBN, dengan tujuan mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Sejak diperkenalkan, dana ini menjadi tulang punggung berbagai proyek fisik dan non-fisik di ribuan desa di seluruh Indonesia. Mengubah fungsinya menjadi penjamin risiko bisnis koperasi, tanpa mekanisme pengembalian yang jelas dan tanpa persetujuan yang transparan, berpotensi mengubah karakter fundamental dari program tersebut.

Sebelum September: Jendela Waktu yang Menipis

Dengan jatuh tempo kewajiban utang yang jatuh pada September 2026, waktu bagi pemerintah untuk menjawab seluruh pertanyaan di atas semakin sempit. Jika tidak ada kejelasan mengenai sumber pembiayaan alternatif, besaran kewajiban aktual, dan kerangka hukum yang melandasi penggunaan Dana Desa, maka keputusan yang diambil dalam beberapa minggu ke depan akan menetapkan preseden: apakah anggaran pembangunan desa boleh dijadikan cadangan likuiditas bagi entitas bisnis koperasi. Jawaban atas pertanyaan itu, menurut Ida, harus diberikan kepada rakyat—bukan sekadar kepada lembaga keuangan atau pihak internal pemerintah.

Transparansi, dalam konteks ini, bukan sekadar formalitas birokrasi. Ia adalah prasyarat agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Desa tidak terkikis oleh persepsi bahwa anggaran pembangunan desa telah berubah fungsi menjadi bantalan risiko bagi kegagalan tata kelola badan usaha.