Buku Islam ala Prabowo Dikritik: Terlalu Berlebihan dan Membodohi Umat!

Kontroversi Buku “Islam ala Prabowo”: Sosiolog UMY Soroti Batas antara Simpati Politik dan Klaim Keilmuan Agama

Pondokkebaikan.com – Sebuah buku yang membingkai Presiden Prabowo Subianto sebagai penghasil gagasan keislaman dan ijtihad pemikiran Islam memicu gelombang kritik dari kalangan akademisi. Sosiolog Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menyebut narasi tersebut melampaui batas wajar dan berpotensi menyesatkan pemahaman publik tentang siapa sebenarnya yang berhak berbicara dalam ranah keilmuan agama Islam.

Kritik ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai publikasi yang mengaitkan nama kepala negara dengan wacana teologis dan hukum Islam. Bagi Zuly, langkah tersebut bukan sekadar perbedaan pandangan akademis, melainkan sebuah konstruksi naratif yang perlu diuji secara kritis oleh masyarakat.

Penilaian: Penggambaran yang Melebihi Kapasitas

Zuly menegaskan bahwa menempatkan Prabowo dalam posisi mujtahid—yakni ulama yang berwenang menggali hukum Islam langsung dari sumber-sumber primer—merupakan klaim yang tidak berdasar secara metodologis. Ia mengingatkan bahwa tradisi keilmuan Islam telah menetapkan syarat-syarat ketat bagi seseorang yang ingin disebut mujtahid, mulai dari penguasaan bahasa Arab hingga kedalaman pemahaman terhadap hadis dan Al-Qur’an.

“Menurut saya terlalu berlebihan. Ya bahwa itu boleh sih boleh, tapi menurut saya terlalu berlebihan dan itu kemudian membodohi umat secara keseluruhan.”

Pernyataan tersebut disampaikan Zuly pada Selasa (8/9/2026) ketika merespons kemunculan buku yang dimaksud. Ia tidak menafikan hak setiap orang untuk menulis atau berpendapat, namun menekankan bahwa konteks dan kapasitas penulis menentukan apakah sebuah klaim keilmuan dapat diterima secara serius.

Dugaan Motif Politik di Balik Framing

Menurut Zuly, narasi yang mengangkat Prabowo sebagai figur pemikir Islam tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik di sekitar kekuasaan. Ia menduga bahwa lingkaran pendukung sengaja membangun framing tersebut untuk memperkuat posisi politik menjelang periode kedua pemerintahan.

“Sekarang banyak orang sedang mendekat-dekat dengan Prabowo untuk bisa periode kedua.”

Konteks ini penting dipahami pembaca: dalam tradisi politik Indonesia, penguatan citra religius seorang pemimpin sering kali menjadi instrumen konsolidasi basis elektoral. Ketika klaim keilmuan agama dilekatkan pada figur politik, batas antara dukungan ideologis dan penerimaan doktriner menjadi kabur. Zuly melihat fenomena ini sebagai bentuk eksploitasi simbol agama yang perlu diwaspadai.

Syarat Mujtahid dalam Tradisi Keilmuan Islam

Untuk memberikan konteks yang lebih utuh, perlu dipahami bahwa konsep mujtahid dalam fikih Islam bukan sekadar gelar kehormatan. Para ulama salaf dan ulama masa lalu telah merumuskan koridor-koridor keilmuan yang harus dipenuhi, antara lain:

Pertama, penguasaan bahasa Arab secara mendalam, baik dari sisi gramatikal (nahwu, sharaf) maupun retoris (balaghah), karena seluruh sumber primer Islam ditulis dalam bahasa tersebut. Kedua, pemahaman terhadap minimal 500 hadis hukum (hadits ahkam) beserta sanad dan matannya. Ketiga, penguasaan Al-Qur’an dalam skala yang signifikan—Zuly menyebut angka minimal antara 10 hingga 20 juz—agar konteks ayat-ayat hukum dapat dipahami secara utuh.

“Apalagi kalau mengikuti kaidah-kaidah atau koridor-koridor yang dikemukakan para ulama salaf, ulama masa lalu, harus paham bahasa Arab, harus paham minimal 500 hadis hukum, harus paham minimal misalnya ya minimal adalah 20 atau 20 juz atau misalnya 10 juz Al-Qur’an, menurut saya Prabowo tidak semua itu.”

Zuly tidak menyatakan bahwa Prabowo tidak memiliki keimanan atau ketertarikan pada agama. Yang ia tekankan adalah bahwa kapasitas keilmuan agama merupakan domain tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan kapasitas di bidang lain.

Membedakan Kapasitas Militer dari Kapasitas Keilmuan

Salah satu poin sentral kritik Zuly adalah ajakan agar publik membedakan secara tegas antara kompetensi Prabowo di bidang militer dan kebijakan negara dengan kompetensi di bidang pemikiran keislaman. Ia mengakui bahwa Prabowo memiliki rekam jejak panjang dalam dunia pertahanan dan keamanan, namun menegaskan bahwa keahlian di satu domain tidak otomatis mentransfer ke domain lain.

“Kalau dia menguasai ilmu tentang perang, ilmu senjata, iya. Jadi menurut saya perlu dibedakan ya. Kalau ini adalah terkait dengan kebijakan politik, kebijakan makro Indonesia, mungkin Pak Prabowo melakukan hal itu.”

“Tapi kalau ini khusus adalah dalam bidang pemikiran keislaman, menurut saya belum ada rekaman yang bisa menjelaskan dengan baik semacam itu.”

Pembedaan ini bukan bentuk penghinaan terhadap figur negara, melainkan prinsip epistemik dasar: setiap klaim keilmuan harus diuji berdasarkan kriteria internal disiplin ilmu yang bersangkutan, bukan berdasarkan jabatan atau popularitas pembicaranya.

Ajakan kepada Publik: Simpati Bukan Pengganti Penalaran

Zuly menutup pandangannya dengan peringatan langsung kepada masyarakat. Ia mengakui bahwa setiap warga negara berhak mendukung, setuju, atau bersimpati kepada seorang pemimpin. Namun, ia menegaskan bahwa simpati politik tidak boleh menjadi justifikasi untuk menerima klaim-klaim keagamaan tanpa verifikasi.

“Jadi sekali lagi, kita boleh mendukung, kita boleh setuju, kita boleh simpati, tapi tidak kemudian serta-merta simpati itu, mendukung itu dengan cara yang membabi buta atau yang agak kurang masuk di akal.”

Ia menilai bahwa pelabelan Prabowo sebagai penghasil ijtihad pemikiran Islam justru memperlihatkan betapa kuatnya dimensi komodifikasi agama dalam wacana publik kontemporer. Simbol-simbol keagamaan, ketika dilekatkan pada figur politik tanpa substansi keilmuan yang memadai, berisiko mereduksi agama menjadi instrumen legitimasi kekuasaan.

“Menurut saya malah terlalu kuat dimensi komodifikasinya, membesar-besarkannya, hiperboliknya bahwa ini adalah sebuah ijtihad pemikiran Islam ala Pak Prabowo.”

Kontroversi ini mengingatkan kembali bahwa dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, batas antara ranah politik dan ranah keilmuan agama merupakan garis yang harus dijaga. Ketika garis itu dilampaui—baik oleh penerbit, pendukung politik, maupun figur publik sendiri—yang terdampak bukan hanya kualitas wacana keagamaan, tetapi juga kepercayaan umat terhadap institusi keilmuan Islam itu sendiri.