MUI Respons Pengasuh Ponpes Jepara yang Haramkan MBG: Konsep Sudah Bagus, Kita Kawal

MUI Minta Program MBG Dikawal, Bukan Ditolak: Konsep Negara Sudah Tepat, yang Perlu Diperbaiki adalah Eksekusinya

Pondokkebaikan.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah seorang pengasuh pesantren di Jepara, Jawa Tengah, menyatakan bahwa menerima bantuan pangan tersebut berstatus haram karena dianggap sebagai saluran korupsi. Respons cepat datang dari Majelis Ulama Indonesia. Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menegaskan bahwa sebelum sebuah kebijakan negara diberi label haram, masyarakat perlu menelaah secara menyeluruh tiga dimensi sekaligus: konsep awal, pelaksanaan di lapangan, serta kemungkinan penyimpangan yang bisa muncul di tengah jalan.

Kontroversi dari Mayong, Jepara

Pernyataan yang memicu perdebatan ini disampaikan oleh Ahmad Muzaffar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Husna Internasional di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Melalui video yang diunggah ke akun TikTok pribadinya pada 10 Juli 2026, Muzaffar menyebut bahwa menerima program MBG hukumnya haram karena dipandang sebagai sarana korupsi. Video tersebut sempat tenggelam, namun beberapa waktu kemudian diunggah ulang oleh sejumlah warganet sehingga kembali menjadi perbincangan luas di media sosial.

Isu ini menyentuh titik sensitif: bagaimana masyarakat memosisikan diri terhadap program bantuan pangan negara. Di satu sisi, ada kekhawatiran bahwa mekanisme distribusi bisa disalahgunakan. Di sisi lain, menolak bantuan pangan secara mutlak berisiko mengabaikan hak dasar warga negara atas gizi dan kesehatan, terutama bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan.

Posisi MUI: Konsep Negara Sudah Benar Arahnya

Asrorun Ni’am Sholeh menyampaikan pandangannya di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, pada Kamis (3/9/2026). Ia menekankan bahwa dari sudut pandang konseptual, MBG merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan pokok warganya. Dalam kerangka negara kesejahteraan, menjamin agar warga tidak kelaparan dan tidak hidup dalam ketakutan merupakan mandat fundamental pemerintah.

“Nah, makan bergizi gratis ini sebagai manifestasi dari tanggung jawab negara untuk memenuhi hajat dasar masyarakat, gitu ya. Kemudian soal makanan bergizi bagi anak-anak akan menjadi salah satu penentu untuk kecerdasan, untuk pemenuhan hak dasar yang lain, yaitu hak dasar kesehatan, hak dasar pendidikan, dan juga hak dasar sosial di tengah masyarakat.”

Ni’am menambahkan bahwa dari sisi pendanaan, program ini juga sudah dirancang dengan logika yang tepat. Anggaran yang dialokasikan berasal dari hasil efisiensi dan penghematan belanja negara, bukan dari sumber baru yang membebani fiskal.

“Kalau ngelihat prosesnya itu dari efisiensi yang asalnya uang ada tetapi berputar di birokrasi, kemudian di kelompok-kelompok elite tertentu, kemudian disisir, didistribusi dari yang asalnya inefisien, dikumpulkan, kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat.”

Tata Kelola sebagai Titik Kritis

Menurut Ni’am, persoalan sesungguhnya tidak terletak pada konsep program, melainkan pada bagaimana program itu dieksekusi. Ia mengakui bahwa dalam tahap awal implementasi memang muncul sejumlah masalah tata kelola. Namun, ia menilai bahwa respons pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan justru menunjukkan bahwa mekanisme koreksi sedang berjalan sebagaimana mestinya.

“Kemarin ada masalah dari sisi tata kelola dan sudah dilakukan evaluasi, saya kira ini langkah baik yang ketika ada program, kemudian diimplementasi, ada kekurangan-kekurangannya, pasca evaluasi dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, tahap yang berikutnya kita kawal bareng-bareng agar program ini sesuai dengan tujuan yang mulianya, kemudian mendatangkan kemaslahatan optimal, dan meminimalisir mafsadah yang dikhawatirkan akan muncul, gitu.”

Ia mengingatkan bahwa pengawasan ke depan harus mencakup spektrum risiko yang luas: mulai dari celah korupsi dalam rantai distribusi, potensi kualitas gizi yang tidak memadai, hingga risiko keracunan pangan bagi penerima manfaat. Meskipun secara skala angka mungkin belum besar, Ni’am menegaskan bahwa karena menyangkut keselamatan jiwa, setiap potensi kesalahan harus diperlakukan dengan serius.

“Iya, betul. Betul. Jadi harus ada mekanisme pencegahan terhadap berbagai potensi korupsi, potensi gizi yang enggak bagus, potensi keracunan, gitu. Itu kan pada tingkat implementasi ya. sekalipun mungkin dari sisi sizing-nya enggak terlalu besar, tetapi karena ini terkait dengan keselamatan, ya harus tetap diperhatikan.”

Implikasi bagi Publik dan Pesantren

Stance MUI ini pada dasarnya mengajak masyarakat—termasuk kalangan pesantren dan tokoh agama—untuk tidak menyederhanakan kebijakan publik menjadi dikotomi halal-haram semata. Program MBG, dalam kerangka hukum Islam, sejalan dengan prinsip hifzh al-nafs (menjaga jiwa) dan hifzh al-‘aql (menjaga akal), karena gizi yang baik bagi anak merupakan prasyarat bagi perkembangan kognitif dan kesehatan jangka panjang.

Di sisi lain, kritik terhadap tata kelola tetap sah dan bahkan diperlukan. MUI sendiri yang menyerukan agar masyarakat ikut mengawal pelaksanaan program agar penyimpangan dapat dideteksi dan dikoreksi secara dini. Dengan kata lain, menolak program secara total justru bisa kontraproduktif: warga yang berhak menerima bantuan pangan kehilangan akses terhadap hak dasarnya, sementara masalah struktural di level birokrasi tetap tidak terselesaikan.

Ke depan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan alokasi ratusan miliar rupiah pada 2027 untuk standarisasi dapur dan pelatihan petugas distribusi. Langkah ini sejalan dengan seruan Ni’am agar setiap tahap implementasi dilakukan secara terencana dan terus diperbaiki dari hari ke hari. Tantangan sesungguhnya bukan lagi soal apakah program ini perlu ada, melainkan bagaimana memastikan bahwa setiap piring makanan bergizi yang sampai ke tangan anak-anak Indonesia benar-benar aman, bergizi, dan bebas dari praktik korupsi.