Berdialog dengan Mahasiswa, Gubernur Kalbar Ria Norsan Naik Pitam

Dialog Panas di Depan Bandara Supadio: Gubernur Ria Norsan dan Mahasiswa Kalbar Bentrok soal Karhutla

Pondokkebaikan.com – Atmosfer tegang menyelimuti area depan Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, pada Kamis, 3 September 2026. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan tampak kehilangan kesabaran ketika berhadapan langsung dengan massa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kalbar Merdeka. Pemicu ketegangan bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan pertanyaan tajam dari sang gubernur mengenai sejauh mana para mahasiswa benar-benar hadir di lapangan memadamkan api hutan dan lahan yang melanda provinsi tersebut.

Aksi yang digelar di kawasan bandara itu bukan tanpa alasan. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih membakar sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, dan para mahasiswa menilai respons pemerintah belum memadai. Mereka datang membawa tuntutan konkret: penetapan status bencana nasional agar penanganan mendapat dukungan sumber daya yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Pertanyaan yang Membakar Emosi

Titik balik dialog terjadi ketika Norsan mempertanyakan keterlibatan langsung mahasiswa dalam upaya pemadaman di lapangan. Ia ingin memastikan bahwa aksi di depan bandara bukan sekadar demonstrasi simbolik.

“Mahasiswa ada turun?” tanya Norsan kepada massa aksi Aliansi Kalbar Merdeka.

Jawaban cepat datang dari barisan mahasiswa.

“Sudah, Pak. Kami sudah turun,” jawab mahasiswa.

Norsan tidak berhenti di situ. Ia mengulangi pertanyaan dengan nada lebih tajam, memastikan apakah yang dimaksud adalah turun langsung membantu memadamkan api, bukan sekadar hadir di lokasi secara administratif. Massa aksi kemudian menegaskan bahwa mereka telah aktif terlibat dalam aktivitas penanganan karhutla di lapangan selama tiga hingga empat hari terakhir.

Perdebatan kian memanas ketika salah seorang peserta menilai bahwa keterlibatan mahasiswa tersebut semestinya sudah diketahui pemerintah melalui pemberitaan media maupun aktivitas di media sosial.

“Bapak kurang lihat media sosial, Pak,” ujar peserta aksi.

Komentar itu tampaknya menjadi pemicu terakhir yang membuat Norsan naik pitam. Ketegangan di lokasi tidak lagi sekadar perbedaan sudut pandang, melainkan benturan antara ekspektasi publik dan persepsi pejabat atas peran warga sipil dalam krisis lingkungan.

Tuntutan Bencana Nasional vs Status Siaga Darurat

Sebelum dialog memanas, Koordinator Aliansi Kalbar Merdeka, Syahrifal Muhrin, telah menyampaikan inti tuntutan mereka kepada pemerintah pusat. Ia mendesak agar langkah yang lebih tegas diambil terhadap karhutla yang terus terjadi di berbagai titik di Kalimantan Barat.

“Kami ingin menuntut hari ini pemerintah pusat tegas, Pak. Kami mau bencana ini menjadi nasional, Pak,” kata Syahrifal.

Tuntutan tersebut memiliki bobot kebijakan yang signifikan. Penetapan bencana nasional membuka akses terhadap anggaran pusat, mobilisasi lintas kementerian, serta dukungan logistik berskala besar yang tidak tersedia dalam kerangka penanganan daerah. Sebaliknya, Pemprov Kalbar di bawah kepemimpinan Norsan telah menetapkan status siaga darurat karhutla — langkah yang berada di tingkat kewenangan provinsi dan memungkinkan pengerahan sumber daya daerah secara lebih cepat, namun tetap terbatas cakupan dan kapasitasnya.

“Hari ini kita menetapkan Kalimantan Barat status siaga darurat,” ujar Norsan dalam dialog tersebut.

Perbedaan antara kedua status ini menjadi inti ketegangan: mahasiswa memandang bahwa skala kerusakan telah melampaui kemampuan satu provinsi, sementara pemerintah daerah menilai bahwa mekanisme siaga darurat sudah menjadi respons yang proporsional pada tahap tersebut.

Kendala Lapangan yang Belum Terjawab

Syahrifal Muhrin juga menguraikan kendala konkret yang dihadapi masyarakat dan relawan di lapangan. Ia menyebut keterbatasan akses air sebagai persoalan utama, diikuti oleh minimnya peralatan pemadaman dan kebutuhan logistik yang belum terpenuhi.

“Kita di sini semuanya kesulitan, Pak. Akses air yang pertama untuk memadamkan api. Kemudian alat. Kemudian logistik dan segala macamnya,” ujarnya.

Kendala-kendala tersebut bukan hal baru bagi wilayah Kalimantan. Topografi hutan hujan tropis yang sulit dijangkau, jarak antar titik kebakaran yang berjauhan, serta keterbatasan infrastruktur jalan membuat setiap upaya pemadaman memerlukan perencanaan logistik yang matang. Tanpa dukungan air yang memadai dan peralatan yang cukup, upaya pemadaman manual oleh relawan dan warga sering kali tidak efektif dan justru berisiko bagi keselamatan petugas.

Dimensi Ekologis: 60 Persen Habitat Orang Utan Terancam

Di balik angka-angka kebakaran, terdapat dimensi ekologis yang tidak bisa diabaikan. Data yang beredar menunjukkan bahwa karhutla telah menghancurkan sekitar 60 persen habitat orang utan Kalimantan di wilayah terdampak. Spesies yang dilindungi secara internasional ini bergantung pada tutupan hutan yang utuh untuk mencari makan, membangun sarang, dan mempertahankan populasi. Setiap hektar hutan yang terbakar berarti hilangnya ruang hidup yang tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat.

Kondisi ini memperkuat argumen mahasiswa bahwa penanganan karhutla bukan sekadar urusan administrasi daerah, melainkan isu yang menyentuh keanekaragaman hayati tingkat nasional bahkan global. Dari perspektif tersebut, tuntutan penetapan bencana nasional bukan hanya soal anggaran, melainkan soal pengakuan bahwa kerusakan yang terjadi telah melampaui batas kewenangan satu entitas pemerintahan.

Implikasi ke Depan

Dialog di depan Bandara Supadio pada 3 September 2026 menjadi potret kecil dari ketegangan yang lebih luas antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam menghadapi krisis lingkungan berulang di Kalimantan Barat. Status siaga darurat yang telah ditetapkan Pemprov Kalbar memang menjadi langkah awal, namun efektivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang selama ini dikeluhkan di lapangan.

Bagi mahasiswa Aliansi Kalbar Merdeka, aksi di kawasan bandara bukan akhir dari advokasi mereka. Selama titik-titik kebakaran masih aktif dan kendala logistik belum teratasi, tekanan publik terhadap pemerintah pusat untuk mengambil langkah yang lebih komprehensif diperkirakan akan terus berlanjut. Sementara itu, bagi Gubernur Norsan, tantangan berikutnya bukan hanya memadamkan api, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik yang tergores oleh ketegangan dalam dialog tersebut.